JAKARTA, – Pertemuan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dengan Ketum Partai Gerindra sekaligus Bacapres Prabowo Subianto terus menjadi sorotan publik. Ada yang menilai langkah putra Presiden Jokowi ini sedang bermanuver politik bersama relawannya dengan menyatakan dukungan mereka kepada Prabowo di Pilpres 2024.
Menanggapi hal itu, Gibran melakukan bantahan. Sebagai kader baru di partai PDIP, Gibran menyebut dirinya tidak memiliki kekuasaan di partai Moncong Putih itu.
“Manuver apa? Lha aku ki sopo to mas (Memangnya saya siapa sih -red)? Saya kan bukan siapa-siapa. Nggak punya pasukan,” katanya dalam bahasa Jawa.
“Rasah wedi karo aku, rasah panik. Rasah piye-piye (tidak perlu takut sama saya, tidak perlu panik, tidak perlu gimana-gimana),” lanjutnya.
Gibran mengklaim sikap relawan tersebut murni berdasarkan aspirasi dari akar rumput. Menurutnya, para relawan bebas menentukan keputusan masing-masing
“Relawan ini kan isine orang-orang pinter, independen, tidak terikat partai mana pun,” katanya.
Menurutnya, sejak awal dukungan relawan memang terbagi menjadi dua. Sebagian mendukung Prabowo, lainnya mendukung Ganjar Pranowo. Hal itu terungkap setelah sejumlah kelompok relawan berkumpul di Rumah Dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung beberapa hari setelah lebaran lalu.
Namun Gibran tidak menjawab dengan tegas saat ditanya apakah ia memberi arahan kepada para relawan terkait keputusan mendukung Prabowo ataupun Ganjar.
“Intinya ini semua masih dinamis. Siap dibelok-belokkan relawan itu. Tapi nanti ya. Santai wae, isih suwe lho (santai saja, masih lama lho),” katanya.
Sebelumnya, Putra Presiden Joko Widodo itu menemui Prabowo di angkringan Omah Semar, Solo untuk makan malam. Usai pertemuan empat mata bersama antara keduanya, belasan kelompok relawan menyatakan dukungan kepada Prabowo di Pilpres 2024 mendatang.
Akibat acara tersebut, DPP PDIP memanggil Gibran untuk dimintai keterangan. PDIP juga mengeluarkan aturan untuk kadernya yang menjadi kepala daerah agar tidak sembarangan menerima tamu. Tamu kepala daerah dari PDIP hanya boleh diterima di kantor dan hanya untuk kepentingan pekerjaan.
“Dengan berbagai kejadian-kejadian terakhir tadi, kemudian kami berdiskusi, oh gitu nanti kalau ada tamu-tamu ya akan diterima secara resmi di kantor,” kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (22/5). [*]
Laporan: Ridwan Jarre
Comment