(Opini) Pengawasan Lemah, Bisnis Thrifting Illegal Kian Merebak

Oleh: Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M.

Smartcitymakassar.com – Makassar. Selama beberapa tahun terakhir, bisnis thrifting atau jual beli pakaian bekas impor semakin menjamur di Indonesia. Bisnis ini dianggap telah “naik kelas” karena tidak hanya menyasar pada keperluan pemakaian pribadi kaum ekonomi menengah ke bawah saja, namun juga tengah digandrungi kaum ekonomi kelas atas. Perkembangan era digital secara tidak langsung telah memberikan andil besar dalam memperluas jangkauan thrifting ini. Tidak hanya sekedar bisnis, hal ini pun telah menjadi sebuah fenomena yang sedang tren utamanya di kalangan kaum milenial dan pengusaha muda.

Merk pakaian dengan kualitas baik serta harga yang murah menjadi daya tarik utamanya. Hasil survey Goodstats mengenai minat masyarakat dalam membeli pakaian bekas impor yang dilansir oleh BBC menyatakan bahwa sekitar 49,4% dari 261 responden mengaku pernah membeli pakaian hasil thrifting. Banyaknya platfotm penjualan digital yang memudahkan pemasaran dengan modal rendah juga membuat peluang bisnis thrifting ini semakin menggiurkan dan menarik perhatian masyarakat luas.

BACA JUGA  Hakim Tolak Gugatan Rp700 Miliar Eks Stafsus Gubernur Sulsel Terhadap Media dan Jurnalis

Walaupun minat dan permintaan masyarakat sangat tinggi, perdagangan pakaian bekas impor ternyata dilarang dan merupakan bisnis illegal. Hal ini telah diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (PERMENDAG 18/2021). Daftar barang-barang dilarang impor juga tercantum pada Lampiran II Permendag ini dan menyatakan bahwa pakaian bekas merupakan salah satu barang yang dilarang untuk diimpor.

Larangan dan Pembatasan Impor ini diatur pada Pasal 50 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yg berbunyi: (1) Semua barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh Undang-Undang. (2) Pemerintah melarang impor atau ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan: a. Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat; b. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau c. Untuk melindungi Kesehatan dan keselamaan manusia, hewa, ikan, tumbuhan, dan lingkungan.

Pasal 51 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor.”  Sanksi Pidana juga telah diatur mengenai hal ini pada Pasal 112 ayat (2) UU Perdagangan yang berbunyi: “Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).”

BACA JUGA  Hakim Tolak Gugatan Rp700 Miliar Eks Stafsus Gubernur Sulsel Terhadap Media dan Jurnalis

Adanya larangan dan aturan mengenai sanksi pidana seakan tidak menghalangi perkembangan bisnis thrifting illegal ini. Seperti yang dilansir oleh vice.com, mengenai jalur distribusi pakaian besar di Jakarta dan Bandung, terdapat sejumlah Pelabuhan-pelabuhan tikus yang menjadi pintu masuk dan tempat penampungan berton-ton pakaian bekas impor dari Jepang dan Korea Selatan. Kemudian dari Pelabuhan tersebut, karung-karung berisi pakaian bekas itu didistribusikan ke para pengimpor illegal dan ke pasar-pasar di mana pelaku industri pakaian bekas itu berpusat, contohnya seperti Pasar Senen. Di titik-titik inilah yang kemudian menjadi pusat penyebaran bisnis thrifting ke seluruh Indonesia.

Lihat Semua

1 2»

Share

Berita lainnya

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Comment

Lihat Semua