Uang dari Pusat Dititip di Pemprov Sulsel Buat Daerah Belum Dibayar Rp418 M, Ini Penjelasan Pengamat Soal DBH

Pengamat Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Negara, Bastian Lubis

Smartcitymakassar.com – Makassar – Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah diatur oleh UU masih tersisa Rp418 miliar yang belum dibagikan Pemprov Sulsel ke Kab/Kota.

Hal ini pun disoroti banyak anggota DPRD Sulsel. Salah satunya ketua Komisi C.

“Komisi C DPRD Provinsi Sulsel menyayangkan keterlambatan realisasi bagi hasil Rp 418 miliar ke seluruh kabupaten/kota di tahun 2022 ini,” ungkap Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Andi Januar Jaury, Rabu (2/11/2022).

Sementara itu Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) mengaku belum mentransfer Rp 418 miliar dana bagi hasil (DBH) ke pemerintah kabupaten/kota. Pemprov beralasan APBD Sulsel sempat membengkak apalagi ditambah lagi masih harus fokus membayar utang.

“Kebutuhan anggaran provinsi (saat) itu sangat membengkak, ditambah lagi proses utang yang harus diselesaikan dari komitmen-komitmen pemerintah provinsi yang belum selesai dan itu harus diselesaikan,” kata Kabid Humas Diskominfo Pemprov Sulsel, Sultan Rakib saat ditemui, Kamis (3/11/2022), dilansir dari detikSulsel.

Menanggapinya, Pengamat Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Negara, Bastian Lubis menilai, Pemprov Sulsel tidak punya itikad baik untuk membayarkan kewajibannya ke kabupaten kota, soal pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH). Bastian Lubis bilang, DBH untuk pembayaran ke kabupaten kota di Sulsel disalurkan oleh pusat, selanjutnya Pemprov Sulsel yang menyalurkan ke kabupaten kota.

“Kalau dana DBH itu dari pusat. Jadi dia (Pemprov) punya tambang, punya kegiatan-kegiatan perpajakan dari kegiatan-kegiatan usaha swasta itu, itu dihimpunkan dalam APBN nanti dikirim ke provinsi, nah provinsi lah yang menyalurkan ke kabupaten kota. Gitu loh,” kata Bastian Lubis kepada Herald Sulsel, Minggu 13 November 2022, dilansir dari Herald.

Rektor Universitas Patria Artha itu mengatakan, dana DBH tersebut telah tersedia uangnya. Namun, Bastian Lubis menduga dana DBH itu dialihkan Pemprov Sulsel untuk membiayai kegiatan lain. Jika benar digunakan untuk kegiatan lain, ia menanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana pengawasan inspektorat?

“Jadi dananya ada, untuk ke kabupaten kota. Dana itu tersedia. Jadi ini tersedia, bukan tidak ada dananya, tapi dipakai dialihkan untuk kegiatan lain. Nah itu kenapa bisa terjadi? Itu harus supaya diadakan penyelidikan. Ya kan, harus ada penelitian di mana inspektorat posisinya? Kan gitu,” tanya pak Rektor, dilansir dari Herald.

BACA JUGA  Era Jokowi dan Menuju Kemajuan Ekonomi dan Pariwisata Sulawesi Utara

Dengan begitu, menurut Bastian Lubis, Pemprov Sulsel tidak mempunyai itikad baik untuk membayar DBH ke kabupaten kota di Sulsel.

“Kesimpulannya yah provinsi itu kemarin DBH, itu tidak mempunyai itikad baik untuk membayar (DBH), itu aja. Iya, tidak punya itikad baik untuk membayar DBH. Kalau dia punya itikad baik kan sudah masuk anggarannya. Kok ini dialih-alihkan. Sudah masuk uang itu dari pusat ke dia (Pemprov),” tegasnya, masih dilansir dari Herald.

“Jadi memang yang namanya DBH itu kan harus dibayar itu, kenapa nggak bisa dianggarkan? Kecuali DBH triwulan terakhir, itu diawali dibayar pokok selalu memang dana bagi hasil itu nanti ada terutang satu triwulan. Umumnya gitu,” sambung Bastian Lubis.

Lebih jauh, dia menerangkan, kabupaten kota yang telah menganggarkan untuk kegiatan lain yang telah disiapkan dari dana DBH akhirnya membuat pembangunan atau kegiatan lain tidak berjalan. Karena dana DBH tersebut belum diterima dari Pemprov Sulsel.

“Cuman yang buat rusak itu kabupaten kota yang sudah menganggarkan untuk pembangunan DBH gak keluar kan. Jadi dia harusnya punya itikad baik kalau TAPD nya yang dipimpin oleh Sekda, harusnya sudah respon itu. Pembuat mata anggarannya itu kemarin, karena kan triwulannya kan 2022 awal. Berarti satu triwulan atau dua triwulan yang terhambat, kok sampai Rp418 miliar,” tutupnya. [ip]

Comment