(Opini) Advokasi Hukum sebagai Solusi dari Perbuatan Merendahkan Kehormantan Hakim

Opini141 Views

Oleh: Nur Rahmasari*

Berita maraknya Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim (PMKH) di Indonesia terus bermunculan. Misalnya tahun 2021 lalu, seorang istri terdakwa yang mengamuk di tengah persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tidak terima suaminya dituntut satu tahun penjara dalam kasus jual beli alat berat tambang emas di Nabire, Papua.

Di tahun yang sama, terjadi peristiwa serupa di Pengadilan Negeri Banyuwangi mengenai kasus penyebaran berita bohong yang menjadikan M. Yunus Ahyudi seorang aktivis antimasker sebagai terdakwa. Majelis hakim menjatuhkan vonis tiga tahun hukuman penjara dan terdakwa tidak terima akan vonis yang di jatuhkan. Ia pun nekat menyerang Majelis Hakim. 

Tahun 2014, Nikita Mirzani tampil nyeleneh saat menghadiri sidang cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ia tampil berani dengan mengenakan baju putih menerawang yang memperlihatkan bra-nya dan juga mengenakan celana jins robek di bagian paha. Meskipun tidak ada peraturan tertulis yang mewajibkan para tamu untuk berpakaian di ruang persidangan, namun terdapat peraturan yang tak tertulis secara tersirat diberlakukan di ruang persidangan.

PMKH bukan sekedar mengenai pencideraan yang dialami oleh majelis hakim, tetapi juga mengenai etika dalam pesidangan. Beberapa kejadian tersebut, sudah termasuk melakukan penghinaan terhadap profesi hakim dan merusak marwah hukum.

Salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya PMKH di pengadilan pun sangat klise,  lagi-lagi dikarenakan kurang puasnya terhadap putusan pengadilan oleh Majelis Hakim. Akibat dari ketidakpuasan tersebut, seringkali para pencari keadilan berbuat hal yang melanggar etika dalam persidangan.

Prof. Jimly Asshiddiqie (2014) dalam bukunya yang berjudul Peradilan Etik dan Etika Konstitusi menilai, jika yang bersangkutan merasa tidak puas dengan sesuatu produk keputusan hukum, maka hukum sendiri menyediakan cara untuk melawannya, bukan melalui jalan atau main hakim sendiri, melaikan cara yang disebut sebagai upaya hukum yang resmi berdasarkan ketentuan undang-undang.

Hal-hal yang mempengaruhi ketidakpuasaan tersebut seharusnya dapat diidentifikasi kemudian mengambil upaya hukum lain. Misalkan saja disinyalir putusan hakim terdapat unsur penyuapan dan terdapat bukti yang menyertai dapat dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung ataupun Komisi Yudisial (KY).

Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim (PMKH), menurut pasal 1 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hukum, PMKH adalah perbuatan orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan atau  hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan.

Menurut Black’s Law Dictionary, Perbuatan Melawan Kehormatan Hakim atau Contempt of Court adalah setiap perbuatan yang dapat dianggap menganggu atau merintangi, merongrong tugas peradilan dari badan-badan pengadilan ataupun segala tindakan mengikis kewibawaannya atau martabatnya.

Adanya pengaturan PMKH dimaksudkan untuk melindungi dan menjamin proses peradilan berjalan tanpa hambatan atau rongrongan dari berbagai pihak, antara lain pihak yang terlibat dalam proses peradilan, media massa, maupun pejabat pengadilan itu sendiri.

Pengaturan PMKH merupakan suatu upaya hukum untuk membela kepentingaan umum dan supremasi hukum agar proses peradilan dapat dilaksanakan dengan sewajarnya dan adil tanpa diganggu, dipengaruhi, dirongrong oleh pihak-pihak lain, baik selama proses peradilan berlangsung di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Sesuai dengan kewenangan Komisi Yudisial (KY), yakni melindungi dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta tingkah laku atau perilaku hakim sebgaimana yang termaktub dalam UUD Tahun 1945 dalam Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kewenangan yang dimiliki oleh KY tak terbatas hanya sebagai pengawas hakim yang dapat memberikan rekomendasi penjatuhaan sanksi bagi hakim yang melanggar Kode Etik. Melainkan Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk melaksanakan advokasi hakim.

Mengutip pendapat Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Riset dan Pengembangan KY, Sumartoyo (Majalah KY, Edisi April-Juni 2018), advokasi hakim bertujuan untuk melindungi hakim yang merasa terganggu dan terancam ketika sedang menjalankan tugas. Artinya, hal ini dilakukan terhadap perbuatan yang mengikis, menghina, kehormatan dan martabat hakim.

Advokasi hakim dilakukan dengan mengedepankan lima prinsip yakni prinsip imparsial, profesional, partisipatif, transparan dan akutanbel. Prinsip imparsial adalah pelaksanaan advokasi hakim dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat. Prinsip profesional adalah pelaksanaan advokasi hakim dilakukan dengan berdasarkan keahlian tertentu, pengetahuan, dan wawasan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga menghasilkan mutu terbaik.

Prinsip ketiga yakni Partisipatif adalah pelaksanaan advokasi hakim dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan jejaring Komisi Yudisial. Prinsip transparan adalah setiap orang berhak mengetahui proses penanganan advokasi hakim. Prinsip yang terkahir yakni, Prinsip Akuntabel adalah pelaksanaan advokasi hakim dapat dipertanggungjawabkan pada tiap tahapannya.

Advokasi ini dilakukan dalam konteks menjaga independensi peradilan. Sebab, banyak sekali hal-hal yang menyangkut independensi peradilan yang diintimidasi di banyak perkara. Dimana pelaksanaan tugas penegakan hukum di pengadilan beberapa kali diwarnai sikap dan perilaku sebagian masyarakat yang mengganggu rasa aman hakim, aparatur pengadilan, dan masyarakat pencari keadilan.

Upaya lain yang dapat dilakukan masyarakat selain advokasi hukum yang dilakukan KY yaitu, pada saat mengunjungi pengadilan untuk menyaksikan persidangan. Sebaiknya mematuhi aturan yang berlaku, misalnya mensilent dan tidak menggunakan handphone untuk berkomunikasi, tidak makan, minum dan merokok di dalam ruang sidang serta menjaga intonasi suara agar tidak menganggu proses persidangan.

Disamping itu, masyarakat juga dapat melaporkan apabila mendapati perbuatan atau tindakan yang dapat ataupun akan menimbulkan PMKH kepada lembaga Komisi Yudisial di daerahnya.

*Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Comment