Coretan Redaksi: Ketika Daerah Berani Bersuara

Lokasi tambang PT Vale Indonesia Tbk (int)

Smartcitymakassar.com – PT. VALE Indonesia Tbk yang mengatongi izin kontrak karya pertambangan di Sulawesi didesak untuk tak mendapat lagi izin perpanjangan kontrak karya, karena dinilai hanya merugikan Pemda setempat. Selain tidak ada divestasi untuk pemerintah daerah (pemda), Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale Indonesia juga tidak dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan.

Demikian mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum Komisi VII DPR RI dengan tiga gubernur di Sulawesi, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi itu menghadirkan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura. Hadir pula Sekjen dan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Wakil Ketua Komisi VII Bambang menyatakan, masyarakat di wilayah timur Indonesia, tepatnya di pulau Sulawesi tak menikmati apapun dari keberadaan PT Vale Indonesia. Dia menegaskan sampai saudara kita di Indonesia timur tidak menikmati kekayaan alamnya. Apalagi yang kerja semua dari Jakarta. Di mana keadilan sosial itu.

Tiga gubernur dalam rapat tersebut juga sepakat tidak ingin kontrak PT Vale Indonesia diperpanjang. Lahan yang selama ini disewa untuk kegiatan eksplorasi didesak agar dikembalikan ke pemda atau BUMN dan BUMD.

Bambang melanjutkan Gubernur Sulawesi Selatan secara tegas menolak perpanjangan. Begitu juga Gubernur Sulawesi Tenggara maupun Sulawesi Tengah.

Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Vale yang khusus menyoroti soal kinerja PT Vale Indonesia selama memegang izin pertambangan di Sulawesi. Bambang lalu menyorot soal divestasi saham yang ternyata tidak melibatkan Pemda. Menurut politisi Partai Gerindra itu, ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur divestasi.

Katanya, ada pasal dalam PP tersebut yang menegaskan, tahun kesepuluh beroperasi, divestasi harus sudah mencapai 51 persen untuk negara. Namun, PT. Vale Indinesia mengklaim sudah 51 persen sahamnya yang dilepas. Nyatanya, ungkap Bambang, baru 31 persen.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman di hadapan Komisi VII DPR RI menyatakan, keberadaan PT Vale minim kontribusinya di Sulsel, termasuk dalam lingkungan hidup, pendapatan daerah, dan lainnya.

Yang dilakukan PT. Vale kurang optimal dalam memberikan kontribusi 1,98 persen pendapatan ke Pemprov, sehingga kami memandang tidak ada opsi untuk perpanjangan kontrak karya bagi mereka, kata Andi Sudirman.

Andi Sudirman tak ingin rakyatnya hanya jadi penonton atas kekayaan alam yang dimilikinya. Sulsel punya kekayaan alam yang harus dinikmati sendiri oleh rakyatnya. Seperti diketahui, PT. Vale Indonesia adalah perusahaan global pertambangan yang memproduksi biji besi, pelet, dan nikel. Aktivitas penambangan dan pengolahan terpadunya berpusat di Sorowako, Sulawesi Selatan. Produksi nikelnya rata-rata tahunan mencapai 75.000 metrik ton.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi juga ingin tidak memberikan perpanjangan kontrak karya PT Vale. Ia mengatakan, konsensi bisa diberikan kepada perusahaan daerah jadi ini sudah tidak panjang.

“Sehingga (masyarakat) menikmati hasil kekayaan kita yang diberikan dari Allah,” ujar Ali. Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura pun menyampaikan hal serupa.

Hanya Jadi Penonton

Sejak era Orde Baru, persoalan eksplorasi dan eksploitasi pengelolaan tambang skala besar di berbagai daerah di Indonesia, pada umumnya dikuasai oleh perusahaan yang mayoritas pemegang sahamnya dari asing. Bisa dikatakan, hampir seluruh kekayaan alam mineral bumi Indonesia dinikmati oleh para pengusaha tambang asing dan dibagi dengan para pengambil keputusan di pusat.

Pemerintah daerah beserta rakyat di daerah hanya menjadi ‘penonton‘ atau minimal dipekerjakan sebagai buruh di lokasi tambang. Inilah realitas yang sedikit membuat kita miris.

Salah satu contoh yang hangat diperbincangkan saat ini adalah terkait perpanjangan kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk yang mayoritas sahamnya dikuasai asing. Bisa dibayangkan selama kurang lebih 54 tahun, perusahaan ini dengan demikian gampang ‘melenggang mulus’ memperpanjang kontrak karya dan bisa dikatakan tak melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah.

Pengerukan kekayaan alam tambang daerah dieksploitasi sedemikian ‘rakus‘ sambil ‘mengangkangi‘ filosofi dan ideologi berdirinya bangsa ini; “Bumi, Tanah dan Air beserta seluruh kekayaan di dalamya dikelola dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” (pasal 33 UUD 1945).

Sampai kapan hal ini akan berlangsung? Memang diperlukan sikap ‘revolusioner‘ dan keberanian besar untuk mampu melawan ‘gurita’ oligarki yang tentakelnya sudah mendarah-daging dalam struktur pengambil kebijakan pusat yang hanya memakai power-kekuasaan-nya untuk memperkaya diri dan membangun kemegahan kekuasaannya di tengah nasib rakyat daerah yang masih terperangkap dalam kemelaratan.

Peristiwa penolakan perpanjangan kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk oleh tiga pemimpin daerah di Sulawesi seperti menyadarkan kita bila selama ini rakyat hanya bisa diam. Dan dalam kondisi seperti ini, sangat diperlukan pemimpin daerah yang berani menyuarakan ketimpangan tersebut demi rakyatnya di daerah. “to be or not to be”, kata Pangeran Hamlet dalam drama legendaris William Shakespeare, Hamlet. [Redaksi]

 

 

Comment