Bjorka Bikin Indonesia Kelimpungan, Apa Motif di Balik Aksinya?

Teknologi223 Views
Tangkapan layar situs Bjorka

Smartcitymakassar.com – Jakarta – Pemerintah Indonesia sebulan terakhir ini dibuat ‘kebakaran jenggot’. Pasalnya aksi milik pengguna situs gelap Bjorka ini seperti mempermainkan kelemahan keamanan data dan informasi masyarakat dengan membocorkan sederet informasi tentang data registrasi SIM card hingga mengklaim telah meretas dokumen surat menyurat Presiden Jokowi dan Badan Intelejen Nasional (BIN). Namanya pun bertengger di puncak pemberitaan media serta perbicangan di berbagai media sosial.

Adakah petunjuk soal siapa sebenarnya makhluk anonim ini? Akun Twitter-nya menampilkan informasi pada profil berupa frasa “yea catch me if you can. email: god@bjork.ai”.

Bjorka tercatat bergabung pada September 2022 dengan lokasi Warsawa, Polandia. Cuma mengikuti satu akun, ia punya lebih dari 183 ribu followers. Hal yang sama terjadi dengan akun Telegram-nya.

Dilansir dari profil BreachForums, Bjorka, dengan status gender undisclosed (rahasia), baru bergabung di situs ini 9 Agustus 2022. Waktu online-nya tercatat hanya 1 hari, 12 jam, 49 menit, per Senin (12/9) pagi seperti dikutip CNN Indonesia.

Baru dua bulan bergabung, reputasinya sudah mencapai 573 dan mendapat bintang enam. Apa saja rekam jejaknya?

Pembocoran data pertamanya di breached.to adalah data pelanggan Tokopedia yang dibobol pada April 2020 berukuran 11 GB (compressed) dan 24 GB (uncompressed). Isinya user ID, password hash, email, hingga nomor telepon.

Pembocoran data keduanya adalah 270,904,989 data pengguna media sosial literatur Wattpad, 20 Agustus. Data ini dibobol pada Juni 2020. Isinya mencakup password, login, nomor kontak, hingga nama asli.

Di hari yang sama, Bjorka merilis 26 juta data pelanggan IndiHome. Isinya mencakup nama lengkap, email, gender, Nomor Induk Kependudukan (NIK), IP Address, hingga situs apa saja yang dikunjungi. Gawat.

Pada 31 Agustus, user ini mengunggah 1,3 miliar data registrasi SIM card yang diklaim dibobol dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Isinya adalah NIK, nomor telepon, provider-nya, hingga tanggal registrasi.

Pada momen leak ini, sejumlah lembaga negara kian kelimpungan. Kominfo, operator seluler, Dukcapil ramai-ramai membantahnya. Toh para pakar siber menyebut data yang dibocorkan valid.

“Kalau bisa jangan nyerang lah, orang itu perbuatan illegal access kok. Setiap serangan itu yang dirugikan rakyatnya,” ucap Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Semuel Abrijani Pangerapan, di kantornya, Jakarta, Senin (5/9) dikutip CNN Indonesia.

Bjorka pun membalas pesan Semuel itu lewat unggahan di forum gelam dengan judul ‘My Message to Indonesian Government’.

My Message to Indonesian Government: Stop being an idiot (pesan saya untuk pemerintah Indonesia: berhentilah jadi orang bodoh, red),” dikutip dari utas di BreachForums, Selasa (6/9).

Tak berhenti mengejutkan Indonesia, Bjorka kembali membocorkan 105 juta data kependudukan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), 6 September. Isinya adalah NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), hingga nama lengkap.

Yang lebih menggemparkan adalah pembocoran data surat rahasia untuk Presiden Jokowi pada periode 2019-2021, 9 September. Salah satunya adalah surat dalam amplop tertutup dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan aparat tengah memproses kasus kebocoran data itu secara hukum dan memburu pelakunya.

Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya,” kata Heru, Sabtu (10/9).

Bjorka pun mengomentarinya dengan nyinyir.

do u know that u and all ur people no one can do this? because it’s been 21 days since my first leak. and all of u are still confused about where to start (Sadar enggak sih tak seorang pun dari Anda dan semua orang-orang Anda bisa melakukannya? 21 hari sejak pembocoran data pertamaku, Anda semua masih bingung dari mana memulainya, red),” kicau dia di akun Twitter-nya, @bjorkanisme, Sabtu (10/9) malam.

Apa Motifnya?

Rangkaian unggahannya dominan terkait dengan Indonesia. Beberapa komentarnya terhadap Pemerintah RI, termasuk Kominfo yang dipimpin oleh politikus Partai NasDem, pun sarkastis.

Bjorka memberi petunjuk bahwa pembocoran data alias leak ini merupakan cara untuk menunjukkan bahwa lembaga pemerintah tetap akan bobrok selama dipimpin oleh yang bukan ahlinya.

this is a new era to demonstrate differently. nothing would change if fools were still given enormous power. the supreme leader in technology should be assigned to someone who understands, not a politician and not someone from the armed forces. because they are just stupid people,” kicau Bjorka dikutip CNN Indonesia.

(ini adalah era baru untuk berdemo dengan cara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata. karena mereka hanyalah orang-orang bodoh, red).

Dirinya cuma “ingin menunjukkan betapa mudahnya untuk masuk ke berbagai pintu karena kebijakan perlindungan data yang buruk. Apalagi jika dikelola oleh pemerintah.”

Kenapa begitu terobsesi dengan kebijakan RI?

Dalam akun Twitter-nya @bjorkanisme, yang kini sudah di-suspend, Bjorka sempat mengakui hubungan emosional dengan Indonesia lantaran seorang teman di Polandia yang jadi korban kebijakan RI di masa lalu.

“i have a good indonesian friend in warsaw, and he told me a lot about how messed up indonesia is. i did this for him (Saya punya teman orang indonesia yang baik di warsawa, dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. saya melakukan ini untuknya, red),” cetus dia.

BACA JUGA  XL Axiata Hadirkan Inovasi Terbaru Fitur Pulsa Darurat dan Kontrol Pulsa

yea don’t try to track him down from the foreign ministry. because you won’t find anything. he is no longer recognized by indonesia as a citizen because of the 1965 policy. even though he is a very smart old man,” imbuh Bjorka.

(Ya jangan coba lacak dia dari kementerian luar negeri. karena Anda tidak akan menemukan apa-apa. dia tidak lagi diakui oleh Indonesia sebagai warga negara karena kebijakan 1965. meskipun dia adalah orang tua yang sangat pintar, red), imbuh Bjorka.

Dikutip dari tulisan Amin Mudzakkir, Peneliti Pusat Penelitian Sumber Daya Regional LIPI (yang kini diambil Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN), peristiwa yang diklaim sebagai pemberontakan G30S/PKI memicu “penghancuran secara sistematis terhadap kekuatan kiri, khususnya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kalangan nasionalis pada umumnya”.

Dalam tulisan berjudul ‘Living in Exile, The Indonesian Political Victims in the Netherlands’, Amin menyebut peristiwa ini juga berdampak pada orang Indonesia yang saat itu sedang berada di luar negeri, termasuk di negara blok komunis, termasuk untuk sekolah.

Warga yang dinilai terkait dengan PKI atau memperlihatkan diri anti-Orde Baru dicabut paspornya. Efeknya, hak mereka sebagai WNI otomatis hilang, tidak bisa pulang, terpisah dari keluarga dan teman-teman, dan hidup di pengasingan.

Amin mengatakan jumlah korban politik Orba ini diperkirakan mencapai ribuan orang. Mereka pun memulai kehidupan baru sebagai imigran hingga menjadi warga negara di Eropa.

Bjorka melanjutkan temannya yang sudah merawatnya sejak kecil ini sudah meninggal tahun lalu. Satu mimpi yang belum ia capai adalah kembali ke Indonesia dan “melakukan sesuatu dengan teknologi meski ia tahu betapa sedihnya menjadi seorang Habibie”.

It seems complicated to continue his dream the right way, so i prefer to do it this way. we hace same goal, so that country where he was born can change for the better (Sulit melanjutkan mimpinya dengan cara itu, jaid saya pilih dengan cara ini hingga negara tempat ia lahir bisa menjadi lebih baik, red),” aku dia.

Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi pun heran dengan tindakan seorang hacker mengungkap petunjuk soal jati dirinya.

Lha kok malah membuka background dan jati dirinya? Kan jadi ketahuan motif sampeyan, tidak murni leaking tapi ada unsur perlawanan pada politik orba,” kicau dia.

Apakah Bjorka ini benar ada di Warsawa spt pengakuannya atau ada di Indonesia, motifnya kok sptnya ndak lagi jualan data, tp lebih ke politik?” lanjut Ismail.

Namun demikian, dia meragukan motif tersebut karena masanya sudah tak relevan; Orba sudah tumbang lama.

Kalau motifnya terkait orba, ya ndak relevan dengan jaman sekarang. Udah banyak berubah”.

Terlepas dari itu, Ismail meyakini efek Bjorka ini mendorong kesadaran semua orang soal keamanan data, terutama pentingnya Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Selama ini sebelum Bjorka muncul juga sudah terbukti soal keamanan data kita masih sangat payah.

Tapi thanks ke Bjorka, bikin kesadaran atas PDP jd meningkat.”

Sementara itu, pengamat politik dan kebijakan publik M. Saifullah mengatakan aksi yang dilakukan oleh akun anonim berindentitas Bjorka ini sebenarnya adalah sebuah fenomena yang mau tak mau harus diterima di abad digital ini.

“Ruang keamanan data dan informasi baik pemerintah maupun masyarakat menjadi sebuah pertaruhan karena semuanya bisa ditembus dalam ranah digital oleh seseorang yang punya keahlian dalam meretas”, ujar peneliti dari Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik (PKPK) ini.

Dia menambahkan, pertarungan dan perang informasi di abad digital ini memang sudah beralih ke ranah tersebut.

“Jadi yang diperlukan adalah kesadaran pemerintah untuk menjaga data pribadi rakyatnya dengan memperkuat sistem keamanan data siber”, imbuhnya.

Saiful menilai, apa yang unggah oleh akun Bjorka ini masih bersifat umum dan seperti ‘mengejek’ kelemahan sistem keamanan siber pemerintah.

“Namun kita tak tahu dokumen apalagi yang dia punya dan sempat dia retas. Kalau tingkat kebocorannya seperti dokumen-dokumen yang dibocorkan situs WikiLeaks atau Pandora Papers, memang agak ngeri juga”, ujarnya.

Tapi yang terpenting, dengan peristiwa ini, publik tersadarkan betapa rawannya kebocoran keamanan data pribadi mereka.

“Atau bisa saja, ini sekadar semacam ‘permainan‘ untuk mempercepat RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) diloloskan menjadi undang-undang yang banyak dikritisi aktivis dan pakar hukum karena berpotensi mengancam demokrasi dan dijadikan alat politik aparatur pemerintah bila tidak ada lembaga pengawas independen yang menyertai peraturan tersebut. Atau bisa juga untuk menenggelamkan kasus besar lain. Sekali lagi ini hanya prediksi”, pungkasnya. [rj]

Comment