by

(VIDEO) Persatuan Mahasiswa Indonesia Luwu Utara Geruduk Kantor BBWS PUPR di Makassar, Ini Tuntutannya

(VIDEO) Persatuan Mahasiswa Indonesia Luwu Utara Geruduk Kantor BBWS PUPR di Makassar, Ini Tuntutannya

Smartcitymakassar.com – Makassar. Sejumlah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten luwu utara (PEMILAR) menyambangi kantor Balai Besar wilayah sungai pompengan jeneberang yang beralamat di jalan Sekolah guru perawat No. 3, Kota makassar, guna mempertanyakan proses normalisasi dan tanggul permanen yang statusnya belum jelas.

Adapun aksi yang di gelar mahasiswa, Kamis (26/08/2021) ini adalah bentuk keresahan masyarakat Luwu Utara terkait tidak adanya program normalisasi (pengerukan sedimen) dan tanggul permanen dalam 7 program hingga tahun 2025 yang di paparkan BBWS PJ saat webminar.

‘FooterBanner’


Dari rilis yang diterima, dalam orasinya, Jendral Lapangan Adhy Husain mangatakan pihak balai dan Pemda lutra terkesan menutup diri dalam proses perencanaan recovery kota mMsamba, sebab tidak ada sosialisasi sebelum menentukan program tersebut dan seharusnya mereka mempertimbangkan kondisi sungai yang posisinya lebih tinggi dari pemukiman.

“Ketika banjir Kondisi air itu sudah sejengkal dari jembatan, pihak balai harus berani menggaransikan jembatan itu tidak putus,” sahut Adhy.

“Tanggul urugan batu itu sifatnya darurat (semi permanen) apalagi hanya di tumpuk di atas tumpukan pasir bukan dasar sungai otomatis mudah terjadi erosi apabila debit air sungai meningkat, harusnya BBWS dan Pemda lutra mempertimbangkan hal ini dalam perencanaan jangka panjang” lanjut Kabid PPD Pemilar tersebut.

Selain itu, Ketua PP Pemilar Zulkifly Hatta juga mengatakan Pemkab Luwu Utara tidak serius menangani kota Masamba setahun pasca bencana.

BACA JUGA:  Kenang Perjuangan Muassis NU, GP Ansor Makassar Ziarah Maqam Puang Ramma

“Kami menilai Pemkab Luwu Utara tidak serius menjalankan program 100 hari kerjanya. terbukti saat Audiens. pihak balai mengatakan pihaknya selalu menunggu kordinasi dari Pemda Lutra untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait pembebasaan lahan dan memang itu tanggung jawab Pemda Luwu Utara,” jelas Zulkifly.

“Harusnya dari awal sebelum pekerjaan mulai di lakukan mediasi ke masyarakat, Pemda, dan pihak balai agar kejadian yang seperti sekarang tidak terjadi.

Yang kita inginkan adalah koleborasi dengan cara melibatkan semua pihak agar terjadi konsensus sosial di dalamnya sehingga benar benar dapat menciptakan Luwu Utara bangkit yang sesungguhnya,” pungkas Zulkifly.

Terkait dengan program normalisasi (pengerukan sedimen) sungai, sebelumnya juga ditegaskan perwakilan korban banjir bandang pada Sabtu (14/8/2021), saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama komisi D dan perwakilan Balai Kementerian PUPR.

Aspirasi dari perwakilan masyarakat sekitar kota Masamba yang diwakili Madehang Mas’ud dan Usman, intinya menginginkan normalisasi atau pengerukan sungai Masamba demi keselamatan jiwa dan kembali bisa hidup atau aktivitas ekonomi normal kembali.

Sementara pihak balai yang disaksikan komisi D DPRD Sulsel berjanji akan membicarakan aspirasi masyarakat Masamba di pusat. (Ip)

Comment