by

Kota Masamba Mati Suri, Harapan Masyarakat Kini ke DPRD Sulsel

Foto: live RDP di DPRD Sulsel

Smartcitymakassar.com – Masamba. Pasca banjir bandang di Luwu Utara (13 Juli 2020) lalu, kondisi Ibu kota Kabupaten tersebut masih memprihatinkan. Ekononomi masyarakat lumpuh akibat banjir yang selalu datang jika terjadi hujan. Bahkan dikabarkan banjir tersebut juga membawa material pasir.

Masyarakat Luwu Utara khususnya sekitar kota Masamba pun kini tak bisa lagi bersabar akibat dampak banjir yang melumpuhkan sumber ekonomi mereka.

‘FooterBanner’


Pada Sabtu (14/8/2021), DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui komisi D akhirnya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang juga dihadiri perwakilan masyarakat korban pasca banjir bandang di Kota Masamba.

Pada kesempatan tersebut ada dua perwakilan masyarakat yang menjelaskan tentang apa sebenarnya yang terjadi saat ini.

Berdasarkan video RDP yang diterima, Madehang Mas’ud (perwakilan masyarakat Kota Masamba) menjelaskan dua hal. Pertama dan yang paling penting karena dianggap sumber masalah adalah harus dilakukan normalisasi sungai Masamba karena sangat mengancam kehidupan masyarakat Kota Masamba.

“Pada saat banjir bandang sungai 70 cm lebih dari jembatan,” jelas Mahedang.

“Intinya sungai dinormalkan. Kehidupan ekonomi kita semua masyarakat sekitar saat ini lumpuh,” tegas Mahedang.

BACA JUGA:  8 Desa di Malbar Lutra Terendam Banjir, Warga Mengungsi

Sementara yang kedua, Mahedang mempersoalkan peninggian jalan poros yang dilakukan Pemda Lutra.

“Jangan jalan poros ditinggikan karena ruko ruko lantai 1 akan mati. Kalau badan jalan dinaikan, masyarakat dipaksa kasih naik 1 meter, mau ambil uang dari mana,” jelas Mahedang.

Masih berdasarkan video live RDP yang terima, perwakilan kedua, Usman pane menambahkan bahwa masyarakat sebelumnya sudah sering mengadu ke DPRD Lutra namun tak ada solusi.

“Kita mengadu ke provinsi bukan berarti kita tidak mengadu ke DPRD Lutra tapi selalu, cuma tak ada solusi dan hanya dikembalikan ke balai,” jelas Usman.

Usman pun menekankan bahwa dirinya dan masyarakat setahun ini sabar karena menganggap pemerintah tak memiliki anggaran.

“Sebenarnya kita sabar karena kita anggap tidak ada anggaran. Tapi kenapa tiba tiba kami heran ada pemasangan batu gajah yang katanya anggarannya 40 M, ada anggaran peninggian jalan, kenapa bukan sungai dikeruk dulu (normalisasi) padahal itu sumber masalah,” tegas Usman. (Ip)

Comment