by

Soal Bansos Warga Desa 300 Ribu Selama Setahun di Masa Covid-19, dan PMK Terbaru

Bansos dana desa (ilustrasi)

Smartcitymakassar.com – Perlindungan Sosial (Perlindos) bagi masyarakat miskin pada masa pandemi Covid-19 ini sangat penting. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta seluruh kepala daerah segera mempercepat realisasi belanja bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak covid-19. Jokowi merinci dana desa yang dianggarkan untuk UMKM sebesar Rp13,3 triliun untuk 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Namun, yang baru terpakai baru Rp2,3 triliun.

“Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali, rakyat menunggu, sehingga ini agar segera dikeluarkan,” ujar Jokowi saat memimpin rapat pengarahan kepada kepala daerah secara virtual, yang dikutip di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (19/7/2021).

‘FooterBanner’


*Soal Penggunaan Dana Desa

Terkait bansos didaerah, diketahui sebelumnya Menteri Keuangan telah mengeluarkan PMK nomor 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Desa, prioritas penggunaan dana Desa ada dua yakni pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa. Mengenai pemulihan ekonomi, berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan UMKM, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui BUMDES.

Sementara jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Adapun besarannya sebesar Rp. 300.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas.

Berikut selengkapnya soal penggunaan Dana Desa menurut PMK nomor 222:

Namun menurut Kementerian Keuangan, serapan BLT Desa masih sangat rendah.

“Dari target anggaran sebesar Rp28,8 triliun, capaiannya saat ini baru sekitar Rp6,1 triliun,” Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti, dikutip pada laman resmi setkab, Kamis (29/07/2021).

Olehnya, untuk mendukung langkah percepatan penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos) di daerah, dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.07/2021. Ini bertujuan untuk optimalisasi dukungan pendanaan melalui belanja transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD), optimalisasi penggunaan dan penyaluran Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa.

*BLT Dana Desa

“Inti dari PMK 94 ini sebetulnya ada tiga hal. Yang pertama adalah kita memberikan relaksasi terhadap penyaluran Dana Desa, jadi harapannya nanti dengan adanya penyaluran yang lebih baik maka tingkat serapan di daerah yang sampai langsung kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) ini akan meningkat drastis,” jelas Prima pada kesempatan yang sama.

Prima menekankan pentingnya konsistensi realisasi jumlah KPM BLT Desa setiap bulannya. Ia menyebut ada tren penurunan jumlah penerima dalam beberapa bulan terakhir ini. Ini berarti belum semua KPM menerima BLT Desa secara tetap, padahal harapannya dengan perlinsos ini para penduduk miskin terutama yang ada di desa yang berhak menerima BLT Desa bisa mendapatkan bantalan yang memadai.

BACA JUGA:  Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Sabet 2 Penghargaan CSR

“Nah untuk itu kita berikan suatu relaksasi-relaksasi persyaratan yang tadinya ini dianggap merupakan penghambat tapi kita berikan relaksasi. Salah satunya adalah dengan bisa memberikan rapel dan juga penggunaan sistem tagging,” jelas Prima.

Prima menegaskan bahwa BLT Desa merupakan prioritas penggunaan Dana Desa. Jika ada desa yang jumlah KPM-nya masih kurang maka bisa melakukan penambahan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah.

“Saya harap teman-teman di pemda betul-betul mendorong agar perlinsos terutama BLT Desa ini kita betul-betul memberikan dampak yang signifikan. Jadi kalau ada permasalahan silakan didiskusikan. Dari Kemendes juga melakukan monitoring, dari kami juga melakukan monitoring, dan teman-teman di KPPN ini juga siap untuk membantu,” lanjut Prima.

*Vaksinasi

Terkait program vaksinasi nasional, Prima mengatakan bahwa Presiden selalu menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa tingkat vaksinasi di Indonesia perlu ditingkatkan, mulai dari satu juta per hari kemudian nanti harapannya bisa mencapai dua juta per hari. Maka, pemerintah pusat melakukan intervensi melalui pelibatan TNI-Polri dalam pelaksanaan vaksinasi.

“Untuk itu, kami betul-betul minta kerja sama dari pemda untuk bisa melakukan ini dengan baik. Dan kami akan melakukan intercept, jadi anggarannya kita ambil yang dari sebagian DAU kemudian kita bayarkan kepada TNI-Polri kemudian nanti akan kita perhitungkan,” jelas Prima.

*Refocusing Anggaran Daerah

Sedangkan terkait pemantauan refocusing anggaran daerah, Prima mengharapkan agar pemda bisa menyampaikan laporannya secara rutin.

“Kami akan membuka suatu sistem monitoring, selain laporan reguler yang disampaikan tiap bulan kami akan menugaskan setiap daerah itu punya yang namanya account representative yang nanti akan langsung bertanya kepada Bapak-Ibu sekalian [dari pemda] untuk melihat update dari refocusing dan juga realisasi dari belanja-belanja yang tentunya ini untuk mendukung penanganan COVID-19 mulai dari belanja kesehatan, belanja perlindungan sosial termasuk juga belanja untuk dukungan ekonomi terutama adalah UMKM,” pungkas Prima. (Ip)

Comment