by

Coretan Redaksi: Pandemi COVID 19 di Tengah Salah Urus atau Ketidaksiapan?

Penguburan pasien Covid-19

Smartcitymakassar.com – SAAT INI, Indonesia tengah menjadi episentrum dunia penyebaran COVID-19. Varian Delta yang disebut-sebut pakar epidemiologi sebagai varian COVID-19 yang sangat menular dan berbahaya telah merenggut ribuan nyawa warga.

Di tengah kondisi yang demikian mencekam ini, pemerintah terkesan kurang sigap. Mulai dari krisis pasokan oksigen medis, banyaknya pasien yang meninggal saat isolasi mandiri hingga nyaris ambruknya sistem kesehatan nasional dengan ketersediaan okupansi tempat tidur di rumah sakit yang kurang.

‘FooterBanner’


Belum lagi istilah-istilah yang bergonta-ganti mulai dari PSBB, PPKM Darurat hingga PPKM dengan berbagai level mengindikasikan adanya kegagapan pemerintah dalam mengelola kebijakan antara kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Mungkin hal ini bisa dimaklumi mengingat Indonesia tidak siap dengan penerapan UU Karantina karena keterbatasan anggaran. Karena bila UU Karantina diterapkan maka otomatis, semua kebutuhan warga yang berada dalam wilayah karantina wajib ditanggung pemerintah.

Hal lain yang membuat pemerintah terkesan gagap dalam menghadapi situasi pandemi yang disertai krisis ekonomi adalah model komunikasi kebijakan publik. Pengelolaan komunikasi publik terkesan “blepotan” dan hanya menekankan sisi penegakan hukum dengan pembatasan kegiatan padahal situasi ini memang sangat dilematis antara menyuruh warga tetap di rumah dengan kebutuhan perut warga yang tidak ditanggung pemerintah.

Munculnya berbagai paket kebijakan bantuan yang diluncurkan pemerintah saat ini memang bisa setidaknya membantu luluh lantaknya pendapatan warga. Namun yang perlu diperhatikan adalah bantuan ini kadang tidak tepat sasaran, diskriminatif karena memiliki persyaratan tertentu serta potensi penyalahgunaan yang kerap menjadi bancakan para pejabat yang memanfaatkan situasi.

BACA JUGA:  Tinjau Langsung Vaksinasi Pelajar SMP 5 Makassar, Camat Wajo: Kami Apresiasi Antusias Pelajar dan Orang Tua

Sebenarnya, situasi ini tidak perlu terjadi seandainya pemerintah punya sense of crisis sebelum gelombang kedua pandemi menghujam di negeri ini. Varian Delta yang meluluhlantakkan India sudah diberitakan besar-besaran oleh media. Bahkan para pakar mengingatkan pemerintah akan kemungkinan Indonesia menjadi negara yang masuk dalam lingkar epidemi ini. Namun agaknya pemerintah abai atau menganggap guyuran vaksinasi massal mampu meredam serbuan pandemi tersebut. Namun vaksinasi massal ini pun bergerak lamban bahkan pernah dibarengi dengan ide vaksinasi berbayar gotong-royong yang membebankan perusahaan untuk melakukan vaksinasi pada karyawannya. Untunglah vaksinasi berbayar ini dibatalkan karena menurut KPK berpotensi korupsi.

Pelajaran terbesar dari semua ini adalah bagaimana pemerintah punya ke-peka-an dan senantiasa siap dengan kondisi terburuk sambil dengan cepat membuat pola kebijakan yang bernas. Nyawa satu warga bukan hanya sekadar angka statistik. Di sana ada kehidupan, ada anak, ada istri atau suami dan ada duka yang tak terperikan. (MG)

Comment