by

Soal DTKS Luwu Utara dan Program Perlindungan Sosial dari Pemerintah

Ilustrasi kemiskina

Smartcitymakassar.com – Lutra. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk Program Perlindungan Sosial adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 99 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

Sumber utama DTKS adalah hasil kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015.

‘FooterBanner’


Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Lembaga lain yang menjalankan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dapat menggunakan data dari DTKS.

DTKS Luwu Utara

Dilansir dari data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), adapun data DTKS Luwu Utara dan Sulawesi Selatan seperti gambar dibawah ini:

Soal Program Perlindungan Sosial

Dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (26/9/2020) lalu menjelaskan, Pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp203,9 triliun untuk perlindungan sosial, klaster perlindungan sosial, yang direalisasikan berbagai program dengan tujuan meringankan beban ekonomi masyarakat lapis bawah. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden saat memberikan sambutan pada pembukaan acara Muktamar IV Parmusi secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (26/9/2021).

“Baik itu PKH, BNPT Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, BLT, Dana Desa, Banpres Produktif untuk Modal Kerja UMKM, Subsidi Gaji, dan diskon listrik. Program ini untuk meringankan beban ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19,” kata Presiden.

Kepala Negara menyampaikan rasa syukur bahwa pelaksanaan program perlindungan sosial telah berjalan dengan baik dan realisasi sampai 23 September 2020, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan, telah tersalurkan Rp29,133 triliun dan sudah diterima oleh 10 juta penerima manfaat;

BACA JUGA:  Kodim 1707 Merauke Gelar Serbuan Vaksinasi di SMP Negeri 1 Merauke

2. Program Sembako, telah tersalurkan Rp30,978 triliun dan sudah diterima 19,41 juta penerima manfaat;

3. Program Sembako di Jabodetabek, telah tersalurkan Rp4,407 triliun dan sudah diserahterimakan kepada 1,9 juta penerima manfaat;

4. Program Bansos Tunai di luar Jabodetabek, juga telah tersalurkan Rp24,787 triliun dan sudah diterima 9,1 juta penerima manfaat;

5. Program Kartu Prakerja untuk yang terkena PHK, juga telah tersalurkan Rp16,617 triliun dan sudah diterima oleh 4,8 juta penerima manfaat;

6. Pada Program BLT Dana Desa, telah tersalurkan Rp11,730 triliun dan sudah diterima 7,55 penerima manfaat;

7. Untuk UMKM, Banpres Produktif untuk Modal Kerja, telah tersalurkan Rp14,183 triliun untuk diterima 5,9 juta penerima manfaat yaitu UMKM;

8. Pada Program Subsidi Gaji, telah tersalurkan Rp10,800 triliun dan sudah diterima 9 juta penerima manfaat;

9. Diskon Listrik, telah tersalurkan Rp3,455 triliun, sudah diterima 31,4 juta penerima subsidi listrik.

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional ini, lanjut Presiden, terutama untuk perlindungan sosial yang diharapkan bisa mengurangi masyarakat dan memicu peningkatan produktivitas masyarakat.

Soal Percepatan Bansos Covid-19

Pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial untuk membantu masyarakat rentan yang terdampak pandemi, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Dilansir dari rilis Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pusat pada 21 Juli 2021, bantuan terdiri dari bantuan reguler yang telah disalurkan, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Kartu Sembako, serta penambahan Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Beras 10kg, dan Bantuan Beras 5kg di Jawa dan Bali. (Ip)

Comment