by

Penerapan PPKM level 3, Nama Luwu Utara Disebut dalam Inmendagri No 26 Tahun 2021

Instruksi Menteri Dalam Negeri

Smartcitymakassar.com – Lutra. Kabupaten Luwu Utara (Lutra) Sulawesi Selatan, telah mengambil kebijakan Penerapan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 sesuai Surat Edaran (SE) Nomor 360/184/BPBD/VII/2021 tentang penerapan PPKM level 3 dan mengoptimalkan posko penanganan covid-19 tingkat Desa/Kelurahan sebagai upaya pengendalian penyebaran covid-19 di Luwu Utara. SE ini ditandatangai oleh Bupati Luwu Utara (Lutra), Indah Putri Indriani beberapa waktu lalu.

Dalam SE ini pada pada angka romawi I menyebutkan intruksi mendagri no 17 Tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan corona virus disease 2019 ditingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran corina virus disease 2019 ditetapkan tanggal 5 Juli 2021.

‘FooterBanner’


Inmendagri Terbaru

Pada Minggu (25/7/2021), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnivian mengeluarkan Intruksi Mendagri (inmendagri) nomor 26 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan corona virus disease 2019 ditingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran corina virus disease 2019.

Dalam inmendagri terbaru ini, diktum KESATU menyebutkan angka 2. khusus kepada Gubernur yang wilayah Kabupaten/Kotanya ditetapkan kriteria Level 3 (tiga) berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan, yaitu:

p. Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kota Palopo, Kota Pare-Pare, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Toraja Utara.

Nama Luwu Utara juga termasuk yang ditetapkan kriteria Level 3 (tiga) berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan.

Selanjutnya, pada diktum KESEMBILAN: Pengaturan untuk wilayah yang ditetapkan sebagai assesmen dengan kriteria Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2 (dua) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Sementara pada diktum KETIGABELAS : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

j. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan:

Lebih lanjut, Pemkab hingga Pemerintah Desa mengintensifkan disiplin protokol kesehatan termasuk upaya membagikan masker. Hal ini tertuang pada diktum KEENAMBELAS : Selain pengaturan PPKM, agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas), disamping itu memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina, koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Bicara anggaran, menurut diktum KETUJUHBELAS : Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Diktum KEDELAPANBELAS : Kepada:

a. Gubernur seluruh Indonesia dan Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi COVID-19 Satgas Penanganan COVID-19 Nasional untuk memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

BACA JUGA:  Abdul Hayat Jadi Irup di Hari Agraria dan Tata Ruang ke 61

(1) Pemberlakuan PPKM Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu);

(2) Pembentukan Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan

(3) Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19.

Dan yang terrakhir, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini, dikenakan sanksi.

Hal ini tertuang pada diktum KESEMBILANBELAS seperti gambar dibawah ini:

Soal PPKM Mikro Level 3

Sebagai informasi, Bupati Luwu Utara (Lutra), Indah Putri Indriani menjawab banyaknya pertanyaan alasannya mengambil kebijakan Penerapan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 sesuai Surat Edaran Nomor 360/184/BPBD/VII/2021 yang ditandatanganinya baru-baru ini sebagai upaya Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Luwu Utara.

“Banyak yang tanya kenapa Luwu Utara terapkan PPKM Level 3. Saya jawab bahwa berdasarkan kriteria yang ditetapkan WHO, terutama dari kasus harian positif, dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit, kita sudah memenuhi kriteria penerapan PPKM Level 3,” jawab Indah pada acara Penyerahan Bantuan Alsintan, Senin (26/7/2021), di Aula La Galigo Kantor Bupati Lutra, dilansir dari rilis resmi portal.luwuutarakab.go.id

Seperti diketahui, kasus harian positif COVID-19 di Luwu Utara dalam beberapa hari terakhir selalu mencatatkan jumlah kasus yang sangat tinggi. Dalam empat hari terakhir saja, sejak 22 – 25 Juli 2021, tercatat 183 kasus konfirmasi positif. Jumlah kasus harian tertinggi terjadi pada 24 Juli 2021 dengan jumlah 79 kasus. Kondisi ini, bagi Bupati, tentu sangat memprihatinkan, sehingga dia bersama Satgas COVID-19 mengambil langkah menerapkan PPKM Level 3.

“Kasus harian kita, dua hari saja, yakni 24 Juli dan 25 Juli, itu sudah di atas 50 kasus per 100.000 penduduk dalam seminggu. Jadi, dua hari ini menjadi dasar bagi saya kemudian mengeluarkan kebijakan PPKM Level 3,” ungkap Indah.

Indah juga menyebutkan bahwa penerapan PPKM Level 3 di Kabupaten Luwu Utara tetap akan dievaluasi setiap minggu. Jadi batas pemberlakuan PPKM Level 3 tergantung hasil evaluasi tersebut.

Terpisah, Juru Bicara Penanganan COVID-19, Komang Krisna, menyebutkan bahwa saat ini angka kasus konfirmasi positif di Luwu Utara per 100.000 jumlah penduduk per minggu itu sebesar 58,86 orang per tanggal 25 Juli. Sedangkan PPKM level 3 menurut WHO, indikatornya adalah angka konfirmasi positif 50-100 orang per 100.000 penduduk per minggu. Hal lain yang memperkuat penerapan PPKM Level 3 di Luwu Utara adalah angka rawat inap di rumah sakit per tanggal 24 Juli 2021 sebesar 29,73 orang per 100.000 penduduk per minggu, sedangkan standar level 3 menurut WHO, 10-30 orang per 100.000 penduduk per minggu.

“Angka kematian pun begitu. Indikator WHO, angka kematian 2-5 orang per 100.000 penduduk per minggu sudah bisa penerapan PPKM level 3. Sementara angka kematian kita per 100.000 penduduk per minggu sebesar 1,82 orang per tanggal 25 Juli. Angka-angka ini menjadi dasar kita kenapa Luwu Utara menerapkan PPKM Level 3,” pungkas Komang. (Ip)

Berikut SE Nomor 360/184/BPBD/VII/2021 Luwu Utara:

Comment