by

Alumni HMI UMN Angkat Bicara Soal Penundaan KKN Mahasiswa UNM Oleh Pemkab Polman

Alumni HMI UMN Muhdi

Smartcitymakassar.com – Makassar. Alumni HMI UMN Muhdi angkat bicara terkait penundaan pelaksanaan KKN Mahasiswa UMN oleh Pemkab Polman.

Menurut Muhdi hal ini sangat disayangkan. Diskriminasi dalam dunia pendidikan kembali terjadi dengan adanya surat edaran pemerintah kabupaten polman untuk menunda pelaksanaan KKN UNM dengan alasan covid, sedangkan PT lain diterima tanpa adanya alasan covid.

‘FooterBanner’


“Kami merasa ini adalah kebijakan pemkab polman yang sangat mencederai dunia pendidikan saat ini, atas kebijakan yang di ambil pemerintah kab polman untuk menunda pelaksanaan KKN Mahasiswa Unm di polewali mandar dengan alasan covid 19, sedangkan di kondisi yang sama tepatnya sebulan yang lalu pemkab polman menerima pelaksaan KKN dari PT lain”, ujar Muhdi, Sabtu, (27/7)

Seharusnya, kata Muhdi, pemerintah dalam hal ini harus objektif dan adil dalam mengambil kebijakan jika mahasiswa UMN tidak diterima KKN dengan alasan covid maka PT lain yang sudah diterima juga harus di evaluasi kalau perlu di tunda juga pelaksanaan segala atifitas di kabupaten Polman agar semua merasa adil secara menyeluruh

BACA JUGA:  Kabid Humas Polda Sulsel: Operasi Patuh untuk Melindungi Masyarakat Bukan Sekadar Memberi Hukuman

“Jikalau mahasiswa UNM tetap ditunda pelakasaan KKN maka ini akan menjadi polemik dan berefek jangka panjang bagi dunia pendidikan di Indonesia”, tandasnya.

“Saya merasa keputusan dari pemkab Polman tidak rasional dan adanya tendensi lain jikalau masih tetap tidak menerima mahasiswa dari PT UNM karena alasan covid, sedangkan pada saat penerimaan dari PT lain kondisinya sama covid 19”, imbuhnya.

Ditambah lagi dengan adanya penyampaian dari pihak polres polman agar segera menarik mahasiswa Unm yang sedang melaksanakan KKN, saya kira pihak polres polman sudah terlalu jauh mengintervensi dunia pendidikan, kapolres semestinya jelih melihat persoalan yang ada, sebagai pengayom masyarakat pihak polres polman seharus nya sebagai penengah dan mendudukkan dari pihak kampus dan pemkab polman untuk menyelesaikan permasalahan ini secara adil

“Kami menyampaikan dengan penuh rasa hormat kepada kapolres Polman untuk bisa obyektif dalam melihat permasalahan ini agar semua permasalahan bisa di selesaikan dengan baik tanpa ada yang di rugikan”, kata Muhdi. (Hd)

Comment