by

Satpol PP Akan Jadi Penyidik, Maksudnya?

Sat Pol PP (int)

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Perda Pemprov DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 yang telah direvisi akhirnya diterima oleh pihak DPRD DKI Jakarta.

Ada yang menarik, salah satu poin yang diwacanakan dalam revisi Perda tersebut yakni Satpol PP diberi kewenangan melakukan penyidikan pelanggaran COVID-19.

‘FooterBanner’


Adapun Perda tersebut ditargetkan selesai akhir bulan Juli ini. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik mengatakan revisi Perda itu bakal segera dikaji dan diselesaikan 29 Juli.

“Bapemperda DPRD DKI bersama eksekutif terkait akan segera mencermati dan menyampaikan hasilnya pada Paripurna, Kamis 29 Juli 2021 pukul 10.00 WIB,” ujarnya, seperti dikutip dari situs DPRD DKI, Kamis (22/7/2021).

Soal kewenangam Satpol PP, dalam draf itu dijelaskan penyidik dari Satpol PP dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan aduan tindak pidana dari masyarakat. Satpol PP dapat memanggil para saksi maupun penyitaan barang bukti. Namun, Satpol PP wajib melaporkan dimulainya penyidikan kepada polisi. Kemudian, hasil penyidikan yang dilakukan oleh Satpol PP diserahkan kepada polisi dan pengadilan negeri.

BACA JUGA:  PPKM Level 4 Dilanjutkan Hingga 2 Agustus, Tapi Ini Penyesuaiannya Buat Pedagang Kecil

Sementara itu, Wagub DKI Jakarta Riza Patria menyebutkan penyempurnaan Perda Corona ini diperlukan untuk membuat efek jera ke masyarakat. Ia menjelaskan ada tiga poin yang rencananya akan ditambahkan dalam usulan revisi Perda Penanggulangan Covid-19 yakni kolaborasi penegak hukum dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melakukan penyidikan, sanksi administratif sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh perangkat Daerah, dan sanksi pidana bagi pelanggar prokes yang diatur dengan ultimum remedium.

Bagi pelanggar yang mengulangi kesalahan mulai dari tidak pakai masker akan dipidana paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu. Sementara pelaku usaha bisa dibui 3 bulan dan denda Rp 50 juta. (Ip)

Comment