by

Ditujukan Buat Bupati, Mendagri Akhirnya Keluarkan SE Agar Satpol PP Humanis Saat PPKM

Mendagri Tito

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akhirnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 440/3929/SJ tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Percepatan Pemberian Vaksin bagi Masyarakat. Surat Edaran yang ditandatangani Tito pada tanggal 18 Juli 2021 ini ditujukan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia.

Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal kekerasan yang terjadi di Kabupaten Gowa saat pelaksanaan PPKM mikro, dimana Oknum Satpol PP memukul Pasutri pemilik Warkop.

‘FooterBanner’


“Saya minta kepada Polri dan juga nanti Mendagri kepada (pemerintah) daerah, agar jangan keras dan kasar, (tetapi harus) tegas dan santun. Tapi sosialisasi memberikan ajakan-ajakan, sambil membagi beras, itu mungkin bisa sampai pesannya,” ujar Presiden Jokowi dalam pengantar Rapat Terbatas mengenai Evaluasi PPKM Darurat, melalui konferensi video, dari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/07/2021).

“Saya kira peristiwa-peristiwa yang ada di Sulawesi Selatan, misalnya Satpol PP memukul pemilik warung, apalagi ibu-ibu, ini untuk rakyat menjadi memanaskan suasana,” tegas Jokowi.

Adapun dalam SE Mendagri tersebut, PERTAMA, Mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui efektivitasnya menekan penularan kasus COVID-19.

BACA JUGA:  Kunjungi Papua Barat, Wapres Pimpin Rakor Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Sambangi Masyarakat dan Lakukan Dialog dengan Tokoh Agama

KEDUA, Memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis, dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM pada tahapan: (a) Penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM; (b) Penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum; dan (c) Dalam pelaksanaan huruf a dan huruf b di atas, agar tetap bersinergi dengan jajaran TNI/Polri dan unsur Forkopimda lain yang terkait.

Presiden saat menyinggung Satpol PP Gowa juga menyinggung soal sosialisasi PPKM dengan memberikan ajakan-ajakan, sambil membagi beras, itu mungkin bisa sampai pesannya.

Olehnya dalam SE Mendagri tersebut, KETIGA, Membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi COVID-19 dan dampak pelaksanaan PPKM, antara lain dengan cara memberikan masker, hand sanitizer, bantuan sembako dan suplemen/makanan sehat, disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan daerah.

Berikut selengkapnya SE Nomor 440/3929/SJ Mendagri:

Comment