by

Kasus Masih Terus Meningkat, Ini Total Anggaran COVID-19 Hingga Kini

Ilustrasi anggaran covid-19

Smartcitymakasar.com – Jakarta. Pandemi COVID-19 telah melanda dunia termasuk Indonesia sejak awal Tahun 2020 lalu atau sudah sekitar 18 bulan lamanya.

Selama ini pula, ribuan trilliun anggaran telah digelontorkan Pemerintah untuk penanganan COVID-19.

‘FooterBanner’


Sumber Pembiayaan COVID-19

Adapun strategi Pemerintah untuk mencari dana covid-19 berasal dari berbagai sumber. Dilansir dari siaran pers Kementerian Keuangan saat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan Strategi Pembiayaan Tahun Anggaran (T.A) 2020 di situasi COVID-19 dalam video conference di Jakarta pada Selasa, (07/04/2020) lalu menjelaskan strategi pertama terbagi tiga yakni, pertama pembiayaan dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). Kedua, dari dana abadi pemerintah dan ketiga dana dari ketiga Badan Layanan Umum (BLU).

Selanjutnya strategi kedua Pemerintah juga merencanakan pembiayaan dari market (pasar) dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baik Surat Utang Negara (SUN) maupun Sukuk termasuk Surat Berharga Ritel (SBR) baik di pasar domestik maupun pasar global (valas).

Adapun strategi ketiga, pemerintah juga dapat melakukan private placement dari BUMN atau lembaga seperti LPS, Badan Dana Haji, Taspen, BPJS Tenaga Kerja atau lembaga-lembaga yang memiliki uang masyarakat yang ingin menempatkan investasi ke tempat aman dan reliable.

Dan strategi keempat, dari sumber bilateral dan multilateral seperti Bank Dunia, ADB, AFD, KfW, JICA, EDCF, dan AIIB dan lembaga donor lainnya. Dalam Perppu No.1 tahun 2020, BI diberikan perluasan kewenangan untuk membeli SBN di pasar perdana. Namun, BI hanya melakukan ini sebagai last resource

Realisasi Anggaran Covid-19 Tahun 2020

Pada akhir Tahun 2020 lalu, Badan Pemerika Keuangan (BPK) mencatat total anggaran penanganan Covid-19 mencapai Rp 1.035,2 triliun.

Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Bambang Pamungkas mengatakan, anggaran penanganan Covid-19 itu berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 937,42 triliun.

BACA JUGA:  Target 'Nol' Kemiskinan Ekstrim 2024, Ini Penjelasan Pemerintah RI

“Kemudian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp 86,36 triliun dan dari sektor moneter sebesar Rp 6,50 triliun,” katanya dalam konferensi pers via daring, Selasa (29/12/2020).

Selain itu, anggaran tersebut juga berasal dari badan usaha milik negara (BUMN) dengan total anggaran sebesar Rp 4,02 triliun. Adapun dari badan usaha milik daerah (BUMD) sekitar Rp 320 miliar dan berasal dari dana hibah dan masyarakat sebesar Rp 625 miliar.

“Sehingga total anggarannya yakni Rp 1.035,2 triliun untuk anggaran penanganan dampak pandemi,” jelas Bambang.

Tahun 2021

Dilansir dari siaran pers Kementerian Keuangan (12/7/2021) terkait Realisasi APBN Semester I-2021, realisasi program PEN sampai dengan semester I-2021 sebesar Rp252,3 triliun, atau 36,1 persen dari alokasi anggaran program PEN Tahun 2021 Rp699,4 triliun, atau meningkat dibandingkan realisasi Program PEN Tahun 2020 yakni Rp575,2 triliun.

Untuk anggaran penanganan bidang kesehatan meningkat signifikan dari realisasi 2020 Rp62,7 triliun menjadi Rp193,9 triliun alokasi dalam tahun 2021, utamanya untuk mendukung Program Vaksinasi dan percepatannya, perawatan pasien, dan penguatan penanganan Covid-19 di Daerah.

Sementara itu anggaran untuk perlindungan kepada masyarakat dan UMKM dalam bentuk Program perlinsos, Program Prioritas (sebagai jaring pengaman untuk penciptaan lapangan kerja), serta subsidi bunga UMKM dan Bantuan Pelaku Usaha Mikro tahun 2021 sebesar Rp328,4 triliun, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2020 yaitu Rp323,3 triliun. Anggaran dukungan kepada dunia usaha meningkat utamanya untuk mendukung pelaku usaha melalui berbagai insentif perpajakan. (Ip)

Comment