by

Luwu Utara Punya Hutan Terluas di Sulsel, Ini Pesan WALHI

Hutan di Luwu Utara (wallace)

Smartcitymakassar.com – Lutra. Berdasarkan catatan akhir Tahun 2019 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Sulawesi Selatan (WALHI Sulsel), luas wilayah Sulsel mencapai 5.332.257 hektar. Dari luas wilayah tersebut, 2.610.060 hektar atau 49% diantaranya ditetapkan sebagai kawasan hutan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. 362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019. Namun status kawasan hutan yang ditetapkan oleh negara tidak selalu berkaitan dengan kondisi di lapangan apakah berupa hutan atau bukan.

Kajian WALHI Sulawesi Selatan dengan mengelola data tutupan lahan dari KLHK menunjukan bahwa tutupan hutan Sulawesi Selatan saat ini hanya berkisar

‘FooterBanner’


1.360.418,15 Hektar atau 25,5% dari total luas wilayah Sulawesi Selatan, atau sisa 50% dari luas kawasan hutan.

Tutupan tersebut terdiri atas hutan tanaman, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa sekunder, hutan primer, dan hutan sekunder.

Dari 2.610.060 hektar luas kawasan hutan Sulsel, Kabupaten Luwu Utara (Lutra) sebagai kabupaten yang memiliki hutan terluas di Sulsel.

Luwu Utara memiliki wilayah seluas 7.502,58 Km², yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Kabupaten Toraja Utara, Luwu dan Luwu Timur.

Dengan luas tutupan hutan mencapai 487.235,13 Ha, Luwu Utara masih memiliki tutupan hutan yang lebat. Masyarakat Luwu Utara pun masih bergantung terhadap kondisi dan kelestarian hutan, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun ekologis. Dari hasil riset WALHI Sulsel pada tahun 2019 di Luwu Utara, menemukan beberapa hal penting terkait relasi antara hutan dan masyarakat yakni; (1) hutan sebagai arena produksi masyarakat dalam hal pangan, kayu, dan hasil hutan non kayu, (2) hutan sebagai sumber mata air, (3) hutan sebagai arena reproduksi budaya, dan (4) hutan sebagai benteng ekologis masyarakat dari bencana banjir maupun longsor.

Berdasar dari temuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kelestarian hutan merupakan keberlanjutan hidup masyarakat di Luwu Utara. Riset ini dilakukan di tiga lokasi yang berbeda yakni Dusun Salu Seba, Dusun Buntuporingan, dan Desa Rinding Allo Kabupaten Luwu Utara.

Akan tetapi, saat ini kelestarian hutan di Kabupaten Luwu Utara semakin hari menunjukkan tren penurunan (WALHI Sulawesi Selatan, 2019).

BACA JUGA:  Update Mingguan: 5 Kab/Kota Kini Zona Merah di Sulsel

Berdasarkan hasil analisis dan pemetaan yang dilakukan Walhi Sulsel, luas lahan hutan yang rusak di Kabupaten Luwu Utara telah mencapai 2.000 hektare lebih.

Kerusakan ini, kata dia, akan terus terjadi apabila tidak ada ketegasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan izin pengelolaan terhadap perusahaan dan pemodal.

Pasca Banjir Bandang Lutra

WALHI Sulsel menilai bencana banjir bandang di Luwu Utara, Senin (13/7/2020) sebagai bencana ekologis yang disebabkan perubahan fungsi hutan. WALHI mengatakan, hutan seluas 22 ribu telah diubah fungsinya menjadi lahan perkebunan sejak 2018. Perubahan fungsi ini, menurut WALHI, menjadi penyebab banjir bandang. Organisasi lingkungan itu mengatakan batang-batang kayu dalam jumlah besar yang ikut terbawa banjir ke kawasan permukiman masyarakat menjadi bukti kuat pengrusakan hutan di bagian hulu maupun daerah aliran sungai.

Direktur WALHI Sulsel Muhammad Al Amin mengatakan, aktivitas pembalakan liar, mendapatkan izin pemerintah dalam hal pegelolaan.

“Kami melihat memang ada ketidakberesan, ketidaksesuaian, atau model pengelolaan (perizinan) yang keliru di Pemprov Sulsel,” kata Amin, Kamis (23/7/2020).

Baru baru ini pun Al Amin mendesak Pemerintah Provinsi Sulsel bersama aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku perusak lingkungan, karena telah menimbulkan dampak buruk yang nyata bagi kehidupan masyarakat.

“Plt Gubernur bersama aparat penegak hukum harus berani mengambil langkah tegas demi menyelamatkan lingkungan yang sudah terdegradasi parah,” ujar Amin saat aksi peringatan Hari Lingkungan Hidup (5 /6/2021), di depan Kantor Gubernur Sulsel.

Menurut Amin, dari sejumlah permasalahan lingkungan, dari dulu hingga sekarang, tidak pernah dituntaskan oleh pemerintah daerah maupun penegak hukum. Salah satu persoalan utama adalah penyusutan dan penggundulan hutan akibat illegal logging serta pembukaan lahan secara masif.

Selain hutan, daerah aliran sungai (DAS) juga semakin rusak serta luasannya semakin berkurang,

Amin menyebutkan, ada tiga daerah di Sulsel yang dipetakan paling memprihatinkan kerusakan lingkungannya. Termasuk Luwu Utara, menurut Amin, sebagian hutannya sudah mengalami kerusakan parah akibat eksploitasi tambang secara besar-besaran, termasuk di dalam terjadi illegal logging. (Ip)

Comment