by

Antara infrastruktur Jalan Sabbang-Seko, Potensi Kerusakan Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (non aktif) bersama Bupati Lutra

Smartcitymakassar.com – Lutra. Ancaman Bencana Ekologis dibalik Tren Pembangunan Infrastruktur di Utara Sulawesi Selatan, menjadi catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan (Sulsel).

Berdasarkan catatan akhir Tahun 2019 WALHI Sulsel, menerangkan pada Periode kedua kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden, terdapat lima visi utama untuk Indonesia di tahun 2019-2024. Kelima visi tersebut antara lain; (1) mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, (2) pembangunan sumber daya manusia, (3) undang investasi seluas-luasnya untuk buka lapangan pekerjaan, (4) reformasi birokrasi, dan (5) APBN yang fokus dan tepat sasaran.

‘FooterBanner’


Harapannya, kelima visi ini diharapkan mendorong Indonesia lebih produktif, berdaya saing, dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan global yang dinamis dan penuh resiko. Dua dari lima visi presiden Jokowi pada tahun 2019-2024 yang memiliki keterkaitan erat terhadap arah pembangunan Indonesia saat ini ialah infrastruktur dan investasi. Hal tersebut dapat dilihat di tahun sebelumnya, di mana telah terjadi peningkatan target pertumbuhan investasi dari 5,4 % menjadi 6,0 % sampai dengan 6,6 %, serta perbaikan peringkat investasi Indonesia dari 90 ke 40 dalam catatan EoDB yang selalu dikaitkan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur.

Selain memiliki keterkaitan khusus, laju pembangunan infrastruktur dan iklim investasi di Indonesia juga acapkali menjadi penyebab utama tingginya angka kerusakan lingkungan dan perampasan wilayah kelola rakyat (WKR). Meskipun sering beredar anggapan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan, namun potensi kerugian baik secara sosial maupun ekologis masih sering terjadi dibalik perencanaan pembangunan infrastruktur.

Dalam beberapa tahun terakhir, laju perkembangan infrastruktur di Sulawesi Selatan juga semakin meningkat. Di balik massifnya pembangunan infrastruktur tersebut, nyatanya juga menimbulkan beberapa tren kerusakan lingkungan dan perampasan hak kelola rakyat. Hal ini dapat dilihat dari catatan akhir tahun 2018 WALHI Sulawesi Selatan yang menunjukkan bahwa bentang alam pesisir, karst, dan hutan telah mengalami kerusakan lingkungan akibat penetrasi pembangunan infrastruktur.

Sebagai contoh, proyek reklamasi dan tambang pasir laut yang telah menghancurkan ruang tangkap nelayan dan memiskinkan masyarakat pesisir Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

Trend Kerusakan lingkungan dan Ancaman Bencana Ekologis di Sulsel

28 Mei 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, dan perubahan fungsi kawasan hutan di Sulawesi Selatan dengan nomor SK.362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019. Dari total usulan pemerintah provinsi sulawesi selatan seluas 300.000 Ha, KLHK mengakomodir sekitar 90.000 Ha luas kawasan hutan untuk dilepas atau dialihfungsikan.

Dalam surat keputusan tersebut setidaknya ada 22.221,21 Ha kawasan hutan yang berubah fungsi menjadi areal peruntukan lain yang tersebar di seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan.

Luas perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi mencapai 9.878,02 Ha. Sedangkan perubahan hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas mencapai 10.908,44 ha.

Pelepasan dan pengalihfungsian kawasan hutan di Sulawesi Selatan merupakan ancaman bagi upaya penurunan laju deforestasi di Sulawesi Selatan. Kebijakan ini tentu berkaitan dengan upaya pemerintah untuk membangun proyek infrastruktur serta menarik investasi. Dengan kebijakan ini maka perizinan dalam berinvetasi akan lebih mudah, dan itu artinya perusakan hutan akan semakin meningkat sehingga ancaman bencana ekologis juga semakin meningkat.

Pelepasan dan alih fungsi kawasan hutan dengan dalil untuk kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan menjadi tidak relevan. Sebab, saat ini telah ada kebijakan perhutanan sosial. Pendampingan dan percepatan realisasi perhutanan sosial seharusnya menjadi agenda yang lebih tepat jika tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan. Pengelolaan hutan oleh masyarakat yang telah lama hidup dan mencari kehidupan di dalam kawasan hutan telah banyak memberi bukti bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat mampu menjaga fungsi ekologis hutan dengan tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat itu sendiri.

Pelepasan ataupun alih fungsi kawasan hutan hanya akan mempercepat laju deforestasi, hal itu karena proses perizinan akan lebih mudah, terutama bagi industri perkebunan skala luas, pertambangan, dan infrastruktur yang haus lahan.

Pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan infrastruktur seperti jalan di banyak tempat pada mulanya menjadikan peningkatan kesejahteraan dan akses masyarakat sebagai alasan, namun seiring berjalannya proses pembangunan pihak yang paling diuntungkan dari pengadaan infrastruktur tersebut adalah korporasi yang melakukan aktifitas ekstraktif di dalam kawasan hutan yang juga telah dilegalkan oleh pemerintah melalui keputusan pelepasan kawasan hutan yang sama.

BACA JUGA:  (Breaking News) Agung Sucipto Divonis 2 Tahun Penjara

Soal Luwu Utara

Saat setahun kepemimpinan Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel, ada beberapa program pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan dan akan direncanakan. WALHI Sulawesi Selatan menemukan ada satu proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Luwu Utara (Lutra) Sulsel, yang berpotensi menimbulkan bencana ekologis, yakni pembangunan jalan poros Sabbang-Seko.

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Utara memiliki wilayah seluas 7.502,58 Km², yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Kabupaten Toraja Utara, Luwu dan Luwu Timur.

Dengan luas tutupan hutan mencapai 487.235,13 Ha, menempatkan Kabupaten Luwu Utara sebagai kabupaten yang memiliki hutan terluas di Provinsi Sulawesi Selatan setelah Kabupaten Luwu Timur.

Sebagai kabupaten yang masih memiliki tutupan hutan yang lebat, masyarakat di Kabupaten Luwu Utara sangat bergantung terhadap kondisi dan kelestarian hutan, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun ekologis. Dari hasil riset WALHI Sulawesi Selatan pada tahun 2019 di Kabupaten Luwu Utara, menemukan beberapa hal penting terkait relasi antara hutan dan masyarakat yakni; (1) hutan sebagai arena produksi masyarakat dalam hal pangan, kayu, dan hasil hutan non kayu, (2) hutan sebagai sumber mata air, (3) hutan sebagai arena reproduksi budaya, dan (4) hutan sebagai benteng ekologis masyarakat dari bencana banjir maupun longsor.

Berdasar dari temuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kelestarian hutan merupakan keberlanjutan hidup masyarakat di Luwu Utara. Riset ini dilakukan di tiga lokasi yang berbeda yakni Dusun Salu Seba, Dusun Buntuporingan, dan Desa Rinding Allo Kabupaten Luwu Utara.

Akan tetapi, saat ini kelestarian hutan di Kabupaten Luwu Utara semakin hari menunjukkan tren penurunan (WALHI Sulawesi Selatan, 2019). Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan kelestarian hutan di Luwu Utara ialah program pembangunan infrastruktur jalan ‘segitiga emas’ yang menghubungkan antara wilayah Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, utamanya jalan poros kecamatan Sabbang menuju ke Kecamatan Seko. Meskipun alasan utama dari pemerintah daerah terkait pembangunan ini adalah untuk mempermudah akses dan mensejahterakan masyarakat, tetapi program pembangunan infrastruktur jalan Sabbang-Seko nyatanya telah menimbulkan benih-benih degradasi ekosistem hutan di kawasan tersebut.

Hasil riset WALHI Sulawesi Selatan (2019) menunjukkan bahwa dampak dari pembangunan infrastruktur jalan Sabbang-Seko telah membuka kesempatan terjadinya illegal loging, jual beli tanah untuk perkebunan skala luas, dan munculnya klaim kepemilikan lahan di kawasan hutan yang disebabkan oleh terbukanya akses jalan di kedua kecamatan tersebut. Praktik-praktik ini secara tidak langsung menjadi penanda penurunan kelestarian hutan. Di mana penurunan kelestarian hutan tersebut akan berdampak langsung pada fungsi ekologis hutan sebagai pengatur hidrologi, pencegah terjadinya banjir dan tanah longsor.

Potensi bencana ekologis ini semakin menguat, jika memperhatikan fakta bahwa dua sungai utama (sungai Baliase dan Rongkong) di Luwu Utara (Dibahasakan ulang dari keterangan Ibu Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Utara, dalam Seminar Nasional Lingkungan Hidup-Sulawesi Selatan FestForest 2019, 28 November 2019) pernah meluap dan menyebabkan kebanjiran di beberapa kecamatan yakni Kecamatan Sukamaju, Malangke, Malangke Barat, dan Sabbang.

Jika tren degradasi hutan di Kabupaten Luwu Utara terus meningkat seiring dengan terbukanya akses jalan ‘segiti emas’, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan banyak kerugian dan kejadian bencana ekologis yang mengintai kabupaten dengan jumlah tutupan hutan terluas di Sulawesi Selatan ini.

Adapun rekomendasi catatan akhir Tahun 2019 WALHI Sulsel yang bertajuk ‘Degradasi Lingkungan dan Bencana Ekologis di Sulawesi Selatan’, salah satunya merekomendasikan agar memperhatikan laju investasi dan perkembangan infrastruktur di Kabupaten Luwu Utara. (Ip)

Comment