by

Setahun Banjir Bandang Luwu Utara, Ulah Manusia Tertiup Angin?

Banjir bandang di Lutra tahun lalu (dok)

Smartcitymakassar.com – Lutra. Dua hari lagi (13/7/2021) tepat setahun sudah banjir bandang yang melanda Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel).

Banyak duka yang masih membekas dihati para warga terdampak banjir.

‘FooterBanner’


Saat ini berbagai upaya masih terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk memulihkan kondisi akibat banjir bandang, termasuk mitigasi bencana.

Diketahui, potensi bencana alam di Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel), telah diprediksi melalui kajian akademisi Universitas Hasanuddin sejak 2019 lalu.

Berbagai versi penyebab banjir bandang Lutra ini. Faktor Alam dan ulah manusia tentunya menjadi kesimpulan berbagai pihak yang berkepentingan.

Pegiat Lingkungan hidup Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui TV nasional (21/7/2020), menilai banjir bandang yang terjadi di Lutra akibat pembalakan liar. Salah satunya disebabkan adanya alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan tambang.

Namun Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, menampik soal pembalakan liar, perluasan kawasan pertambangan, dan pembukaan lahan baru di hulu sungai. Indah menegaskan bahwa yang terjadi di Luwu Utara adalah murni bencana.

Tak hanya itu, hasil investigasi dari Kepolisian pun mengatakan murni bencana alam atau pembalakan liar.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengungkap tiga faktor yang menjadi penyebab utama banjir bandang Luwu Utara pada Senin (13/7/2020). Ia melihat adanya alih fungsi hutan menjadi lahan untuk pertanian dan pertambangan atau mining di wilayah hulu yang berada di bagian atas Gunung Lero. Pihaknya pun masih menganalisa apakah penyerapan air ke dalam tanah tidak terjadi secara maksimal saat hujan lebat akibat gundul, sehingga menyebabkan air mengalir bebas menerjang di bagian hilir dan permukiman padat penduduk.

“Bagian selatan (Gunung Lero) yang mengarah ke Kota Masamba itu terkelupas (gundul). Kalau itu sudah lama, biasanya pasti kita bisa melihat ada tutupan sebagian dengan tanaman perdu, tanaman merambat misalnya. Tetapi tadi kita perhatikan dari jarak jauh (dari atas), itu belum ada tutupan, artinya masih baru,” jelas Doni saat meninjau kondisi pascabencana di Masamba, Luwu Utara, baik melalui udara maupun darat secara langsung pada Jumat (17/7/2020).

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat dua faktor penyebab banjir bandang Luwu Utara, yakni alam dan ulah manusia. Soal ulah manusia KLHK memantau adanya pembukaan lahan di daerah hulu DAS Balease dan penggunaan lahan masif perkebunan kelapa sawit. Terkait dengan pembukaan lahan ini, salah satu rekomendasi dari KLHK yakni pemulihan lahan terbuka di daerah hulu.

BACA JUGA:  Saat Evakuasi Jenazah Perawat, 1 TNI Tewas dalam Baku Tembak dengan Separatis

Tak hanya itu, ulah manusia atau alih fungsi hutan pun disinggung Kementerian ESDM melalui rilisnya yang berjudul “Laporan Singkat Pemeriksaan Gerakan Tanah Dan Banjir Bandang Di Kecamatan Masamba Dan Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan” yang dirilis pada 12 Agustus 2020 lalu.

“Pembelajaran terpenting dari kejadian ini adalah dengan kondisi hutan pada hulu sungai masih lestari dapat memicuh bencana apalagi jika terjadi alih fungsi lahan yang tidak dikendalikan akan berdampak yang sangat merugikan semua pihak dalam jangka Panjang”, sebut Kementerian ESDM.

Baru baru ini pun Walhi Sulsel kembali menyinggung soal kerusakan alam akibat ulah manusia di Lutra. Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Al Amin mendesak Pemerintah Provinsi Sulsel bersama aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku perusak lingkungan, karena telah menimbulkan dampak buruk yang nyata bagi kehidupan masyarakat.

“Plt Gubernur bersama aparat penegak hukum harus berani mengambil langkah tegas demi menyelamatkan lingkungan yang sudah terdegradasi parah,” ujar Amin saat aksi peringatan Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2021, di depan Kantor Gubernur Sulsel.

Menurut Amin, dari sejumlah permasalahan lingkungan, dari dulu hingga sekarang, tidak pernah dituntaskan oleh pemerintah daerah maupun penegak hukum. Salah satu persoalan utama adalah penyusutan dan penggundulan hutan akibat illegal logging serta pembukaan lahan secara masif.

Selain hutan, daerah aliran sungai (DAS) juga semakin rusak serta luasannya semakin berkurang,

Amin menyebutkan, ada tiga daerah di Sulsel yang dipetakan paling memprihatinkan kerusakan lingkungannya. Termasuk Luwu Utara, menurut Amin, sebagian hutannya sudah mengalami kerusakan parah akibat eksploitasi tambang secara besar-besaran, termasuk di dalam terjadi illegal logging. Dampaknya, pada pertengahan tahun 2020, banjir bandang menghantam daerah itu beserta permukiman warga.

“Ancaman bencana ekologis akan masih terus terjadi sampai tahun 2021 ini. Bila tidak dilakukan tindakan tegas secara nyata,” kata Amin.

Dari catatan Walhi Sulsel, kerugian yang diderita rakyat akibat perusakan lingkungan sepanjang tahun 2020, secara akumulasi telah mencapai Rp 8,7 triliun lebih. Jumlah ini terangkum pada semua semua kebutuhan dan kerugian materi masyarakat yang terdampak langsung di semua daerah Sulsel.

Setahun berlalu banjir bandang Lutra. Hingga saat ini tak ada satu pun hasil investigasi yang menyimpulkan siapa yang bertanggung jawab pada versi ulah manusia dari KLHK.

Apakah ulah manusia tertiup angin? (Ip)

Comment