by

Penolakan MPR dan Penjelasan Ditjen Pajak soal PPN Sembako, Ini Kata Mereka

Ilistrasi pajak

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Pemerintah rencananya akan memasang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok alias sembako. Informasi mengenai dikenakannya PPN terhadap sembako diketahui berdasarkan bocoran draf perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Aturan tentang PPN sebelumnya telah diubah dalam UU Cipta Kerja, yang menggantikan sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1983 terkait PPN. Dalam UU Cipta Kerja, diatur bahwa perubahan Pasal 4A UU Nomor 8 Tahun 1983 masih memasukkan “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak” dikecualikan dari PPN.

‘FooterBanner’


Namun, Pasal 44E draf perubahan kelima UU Nomor 6 Tahun 1983 itu menghapus sembako dikecualikan dari pengenaan PPN.

Meski petinggi DPR RI mengaku belum menerima secara resmi draf tersebut, namun para pimpinan MPR RI telah bersuara menolak hal ini.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap bahan pokok atau sembako. Menurutnya, apabila rencana tersebut dilakukan, berpotensi semakin menambah beban kehidupan masyarakat.

“Meminta pemerintah mengkaji ulang secara sosiologis baik dari sisi produksi ataupun konsumsi terhadap rencana tersebut, dikarenakan kenaikan PPN terhadap bahan pokok sangat berpotensi semakin memberatkan kehidupan masyarakat,” kata Bamsoet kepada wartawan, Jumat (11/6/2021).

Begitupun dengan Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk meninjau kembali rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembilan bahan pokok (sembako). Ia menilai, rencana kenaikan tarif PPN kontraproduktif dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional.

“Pemerintah membuat kebijakan pemulihan ekonomi tetapi menaikkan PPN yang dapat berimbas pada kenaikan harga-harga sembako di masyarakat,” katanya, Kamis (10/6/2021).

Bahkan Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menilai, rencana sembako dikenakan pajak tersebut berpotensi melanggar sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ia menjelaskan, kebijakan PPN ini terbuka untuk digugat karena bisa bertentangan dengan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945.

“Konstitusionalitas kebijakan tersebut terbuka untuk dipersoalkan jika nantinya benar-benar masuk dalam UU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan),” ujar Arsul dalam keterangannya, Kamis (10/6/2021).

Tak hanya itu, menurut Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid kebijakan tersebut tidak adil bagi sebagian masyarakat Indonesia, khusunya masyarakat menengah ke bawah.

BACA JUGA:  Indonesia Kembali Catat Rekor Kematian Harian, WHO Beri Peringatan

“Mereka, masyarakat menengah ke bawah, mayoritas rakyat Indonesia yang terhubung dengan sekolah dan sembako justru dikenakan pertambahan pajak, sedangkan orang kaya / konglomerat diberikan kebijakan tax amnesty, juga pajak 0% untuk PPnBM. Kebijakan seperti itu jelas sangat tidak adil dan tidak manusiawi, tidak sesuai dengan Pancasila pada sila ke 2 dan ke 5,” ujar HNW dalam keterangannya, Jumat (11/6/2021).

Pernyataan Ditjen Pajak

Ditjen pajak pun buka suara. Dilansir dari status twitter ditjen pajak, menjelaskan seperti ini:

Berikut ini fakta yang terjadi sekarang ini, terjadi distorsi karena pemberian fasilitas PPN yang tidak mempertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yang mengonsumsi barang tersebut. Nah, berikut ini dia penjelasannya:

Nah, dari kondisi tersebut justru pengenaan pembebasan PPN tersebut jadi tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu perlu diatur kembali dengan mempertimbangkan asas keadilan.

Berdasar kondisi tersebut, pemerintah sedang menyiapkan reformasi sistem PPN.

Pemerintah akan tetap mengedepankan asas keadilan untuk setiap kebijakan perpajakan termasuk pengenaan PPN atas sembako ini.

Terima kasih telah menyimak ya, #KawanPajak.

Selamat bermalam minggu!

Lalu apa saja daftar sembako yang akan dikenakan PPN, Berikut daftarnya:

1. Beras

2. Gabah

3. Jagung

4. Sagu

5. Kedelai;

6. Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium

7. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan caralain, dan atau direbus

8. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuktelur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas

9. Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan atau dikemasa tau tidak dikemas

10. Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan atau dikemas atau tidak dikemas

11. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah. (Ip)

Comment