by

Belanda Ingin Kuasai Hasil Bumi Luwu, Perang September 1905 di Benteng Terakhir Baebunta Pecah

Belanda Ingin Kuasai Hasil Bumi Luwu, Perang September 1905 di Benteng Terakhir Baebunta Pecah

Smartcitymakassar.com – Makassar. Kejatuhan Kerajaan Bone ke tangan pemerintah Hindia-Belanda dan penaklukkan masih terus berlanjut untuk menghukum beberapa kerajaan yang belum mau tunduk pada pemerintah Hindi-Belanda, di antaranya Lima Ajatappareng, Masserempulu dan Luwu (Abduh, 1982:133).

Dilansir dari tulisan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan/ Sritimuryati, Luwu merupakan salah satu kerajaan yang dianggap kerajaan tertua di Sulawesi Selatan, yang pengaruhnya cukup kuat terhadap kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Kerajaan Luwu yang berpusat di pesisir pantai antara Wotu dan Malili. Wilayah Kerajaan Luwu dikelilingi gunung-gunung yang terletak di sebelah selatan dan barat, juga pegunungan Latimojong. Dataran daerah Luwu terbentang dari beberapa kilometer ke pedalaman dan pantai barat yang banyak dihuni penduduk. Kedudukan Kerajaan Luwu yang terletak di sekitar pinggiran pantai menjadikan kerajaan ini banyak dikunjungi pedagang dari berbagai daerah (Nawir,1998:15).

‘FooterBanner’


Hasil bumi Kerajaan Luwu dipasarkan di Pelabuhan Pallime, wilayah kekuasaan Kerajaan Bone. Ketegangan muncul antara Bone dan pemerintah Hindia-Belanda, kerena mereka ingin menopoli hasil bumi Kerajaan Luwu.

Keinginan pemerintah Hindia-Belanda untuk menguasai hasil bumi Kerajaan Luwu terus diupayakan dengan membujuk raja Luwu mau bekerja sama dengan pemerintah. Bujukan pemerintah Hindia-Belanda tidak berhasil meyakinkan raja Luwu atau Datu Luwu ke- 33 (Andi Kambo Opu Daeng Risompa Petta Matinroe ri Bintanna), akhirnya untuk menalukkan kerajaan ini melalui tindakan militer dan memaksakan korte verklaring (perjanjian pendek), kepada raja Luwu pada 14 Juni 1905, yang isinya:

1. Luwu harus melepaskan Poso dan sebagai imbalannya Luwu diberi ganti rugi oleh Belanda

2. Raja dan dewan hadat Luwu harus menandatangani korte verklaring

3. Raja dan hadat Luwu harus melepaskan hak-haknya atas bea cukai barang-barang yang keluar masuk di Luwu dan diserahkan kepada gubernur Belanda

4. Membayar denda f.6.000 karena terlambat membalas permintaan gubernurmen.

Ketika tuntutan permintaan pemerintah Hindia-Belanda tidak dihiraukan, pasukan ekspedisi yang berpusat di Makassar dikirim ke Luwu, pasukan ini berlabuh di Pelabuhan Palopo sejak 19 September 1905. Kehadiran pasukan Belanda yang bermarkas di Palopo menjadi pemicu munculnya pertentangan di kalangan petinggi Karajaan Luwu, karena takut Kerajaan Luwu dihancurkan sebagian dari petinggi Luwu mengisyaratkan agar raja Luwu memenuhi tuntutan pemerintah Hindia-Belanda. Namun, Andi Tadda Opu Tosangaji tidak setuju kalau Kerajaan Luwu harus tunduk kepada pemerintah Hindia-Belanda. Oleh karena itu, ia mempersiapkan pasukan untuk mempertahankan Luwu dari serangan pasukan Belanda yang akan bergerak maju menuju ibu kota kerajaan (Latief, 2016:340).

Kehadiran utusan Belanda di istana Kerajaan Luwu untuk yang ketiga kalinya meminta raja Luwu menjawab tuntutan pemerintah Hindia-Belanda, lagi-lagi menemui kegagalan. Kegagalan negosiasi ini antara pemerintah Hindia-Belanda dengan raja Luwu membuat perang pun tidak dapat terhindarkan lagi. Belanda secara diam-diam mengerahkan pasukannya mengepung Kota Palopo, terus memblokade jalan menuju Masamba yang tujuannya agar raja pada saat terjadi perang tidak bisa melarikan diri. Tapi rencana ini bocor akhirnya raja Luwu dapat meloloskan diri menuju daerah Baramamase.

Pasukan Belanda terus bergerak maju menuju Luwu untuk menangkap raja Luwu. Untuk menghadang langkah pasukan Belanda, pasukan Kerajaan Luwu yang dipimpin oleh Andi Tadda melakukan penyerangan terhadap pasukan Belanda di sekitar Kampung PunjalaE. Dalam pertempuran ini Andi Tadda sendiri tertembak mati. Sebagian besar petinggi hadat Luwu yang ikut dalam peperangan ini, menjadi tawanan perang setelah Kampung PunjalaE terkepung oleh pasukan Belanda.

Meskipun pertempuran di Kampung PunjalaE dimenangkan oleh pasukan Belanda. Pada saat yang sama pertempuran cukup sengit, juga terjadi di Kampung Balandai. Pasukan Kerajan Luwu berjuang mati-matian mempertahankan pertahanan yang berada di Kampung Balandai di bawah pimpinan Andi Pangiu dan saudaranya Toijo. Pertempuran di Kampung Balandai merupakan garis pertahanan terakhir bagi pasukan Kerajaan Luwu untuk mempertahankan serbuan pasukan Belanda agar tidak menduduki ibu kota Kerajaan Luwu. Dalam pertempuran Toijo gugur dan pasukan militer Belanda dapat menguasai pertahanan terakhir pasukan Kerajaan Luwu (Mattata,1962:20).

Kekalahan di Kampung PunjalaE dan Balandai membuat sebagian petinggi kerajaan yang belum tertangkap melarikan diri menyusul raja Luwu yang berada di Kampung Baramamase.

Pasukan Belanda kemudian bergerak menuju tempat persembunyian raja Luwu di Kampung Baramamase. Pasukan Belanda berhasil menangkap Raja Luwu beserta pengikutnya dan membawanya pulang ke Palopo. Penangkapan raja Luwu terus didesak untuk menandatangi korte verklaring dan menyerahkan Kerajaan Luwu kepada pemerintah Hindia-Belanda. Kemudian berita penangkapan raja Luwu disebarkan ke masyarakat dan ibu kota Kerajaan Luwu yang telah diduduki oleh pemerintah Hindia-Belanda (Latief, 2016:342).

Runtuhnya Kekuasaan Kerajaan Luwu bukan berarti tidak ada lagi perlawanan. Hampir setiap malam pos-pos keamanan yang dijaga oleh pasukan militer Belanda diserang oleh orang-orang yang tidak dikenal. Pihak Belanda secara sistematis terus melakukan teror kepada penduduk dan bahkan melakukan propaganda, barang siapa yang berani menentang pemerintah Hindia-Belanda akan ditundukkan secara militer (Abduh dan Abd. Rauf Rachim,1984:127).

Gerakan teror dan propaganda yang dilakukan pasukan Belanda untuk menakut-nakuti masyarakat, justru direspon dengan sikap penentangan oleh Makole Baebunta ke-25 (Andi Mannenne Opu To Pawennei Opu Matinroe Bentenna) dan menjadi ancaman bagi pasukan Belanda yang berkedudukan di Palopo. Pihak Belanda tidak dengan segera merespon pernyataan Makole Baebunta dengan tidakan militer, tetapi pihak Belanda mencoba mendekati raja Luwu untuk membujuk Makalo Baebunta agar mau tunduk kepada pemerintah Hindia-Belanda. Raja Luwu menanggapi hal ini dengan sikap dingin karena dia tahu betul pendirian Makole Baebunta yang mempunyai tekad keras sama dengan Andi Tadda.

Untuk kedua kalinya pemerintah Hindia-Belanda mencoba lagi untuk mendekati raja Luwu dengan janji akan mengangkat raja Luwu sebagai penguasa kembali di Kerajaan Luwu apabila ingin bekerja sama untuk mendekati Makole Baebunta agar tidak menentang pihak pemerintah Hindia-Belanda. Pihak Belanda juga menjanjikan posisi yang penting bagi Makole Baebunta asalkan mau bekerjasama dengan pemerintah. Mendengar hal ini Raja Luwu tidak begitu tertarik apa yang dijanjikan oleh Belanda. Menurutnya biarkan pihak Belanda sendiri yang menghadapi Makole Baebunta (Abduh dan Abd. Rauf Rachim,1984:130).

Usaha negosiasi terus diupayakan oleh pemerintah Hindia-Belanda untuk mengajak Makole Baebunta agar tidak melakukan gerakan pemberontakan. Tawaran-tawaran yang disodorkan oleh pemerintah Hindia-

Belanda untuk membujuk Makole Baebunta tidak menggoyahkan tekad untuk menentang Belanda. Munculnya gerakan perlawanan yang dikobarkan oleh Makole Baebunta memaksa pemerintah Hindia-Belanda untuk berhati-hati mengambil tindakan. Menginggat pusat gerakan pemberontakan Makole Baebunta berjarak 52 km dari pusat Kerajaan Luwu yang sudah diduduki oleh Belanda (Latief, 2016:345).

Wilayah pinggiran Kerajaan Luwu semakin tidak stabil, Makole Baebunta berhasil memobilisasi penduduk melakukan gerakan pemberontakan. Para petinggi Kerajaan Luwu yang masih setia kepada raja Luwu ikut bergabung dalam pemberontakan tersebut. Gerakan-gerakan sporadis sering dilakukan menghadang pasukan patroli Belanda dan pos- pos keamanan yang dibangun pada malam hari juga mengalami serangan dari pengikut Makole Baebunta.

Situasi kedudukan pemerintah Hindia-Belanda di Palopo mengalami ancaman, karena kekuatan pasukan Makole Baebunta semakin bertambah dan pemerintah Belanda belum bisa mengambil tindakan untuk menghukum Makole Baebunta dengan tindakan secara militer, karena belum ada bantuan dana dan amunisi dari pemerintah Hindia-Belanda di Makassar. Selain kurang dana operasional untuk membiayai pasukan untuk menyerang Makole Baebunta, di satu sisi belum ada kejelasan di mana pusat pertahanan Makole Baebunta dan pasukannya (Nawir,1998:20).

BACA JUGA:  Perkembangan Kasus SDN 237 di Luwu Utara

Pemerintah Belanda yang berada di Palopo terus mengirim mata-mata untuk menyelidiki tempat persembunyian Makole Baebunta bersama pasukannya. Pemerintah Belanda memberikan instruksi kepada masyarakat bahwa barang siapa yang memberikan informasi di mana tempat persembunyian Makole Baebunta beserta pasukannya akan mendapat imbalan dari pemerintah. Dengan berbagai cara inilah akhirnya pemerintah Belanda mendapat informasi dari masyarakat atas keberadaan Makole Baebunta. Setelah mengetahui tempat persembunyian Makole Baebunta dengan segera menyiapkan dana operasional untuk menumpas gerakan pemberontakan Makole Baebunta. Untuk gelombang pertama Belanda segera mengadakan persiapan dengan menyusun pasukan brigade untuk menggempur pertahanan Makole Baebunta. Dengan menempuh perjalanan kurang lebih 52 km melalui hutan, pegunungan, sungai, bukit-bukit yang terjal membuat medan ini sangat menyulitkan dan melelahkan bagi pasukan Belanda. Di sisi lain hal ini sangat menguntungkan bagi Makole dan pasukannya untuk menggempur pasukan Belanda yang sudah kelelahan sehingga dalam peperangan ini pasukan Makole Baebunta memperoleh kemenangan. Pertempuran ini membuat pemerintah Belanda yang berada di Palopo mengalami kerugian karena pasukan gelombang pertama dapat dihancurkan.

Penyerangan kedua yang dilakukan pemerintah Belanda mulai membuat taktik baru agar dengan segera dapat mematahkan perlawanan Makole Baebunta. Jarak tempuh yang begitu jauh membuat pemerintah Belanda mulai membangun barak-barak dan pertahanan di jalan-jalan utama untuk memblokade pergerakan pasukan Makole Baebunta. Taktik ini sangat menguntungkan pihak Belanda karena dapat memutuskan perjalanan pasukan Makole Baebunta dari luar. Di samping itu pasukan terus mengintai pergerakan musuh sambil menunggu datangnya pasukan bantuan dari Palopo. Pos-pos di sepanjang jalur jalan utama menuju lokasi pertahanan Makole Baebunta terus diperketat, terkadang juga sering terjadi kontak senjata dalam skala yang cukup besar. Pertahanan ini cukup sulit ditembus oleh pasukan Makole Baebunta karena dilengkapi alat persenjataan canggih. Dalam keadaan terkepung seperti ini sebagian dari pasukan Makole Baebunta memilih bekerja sama dengan Belanda dan bersedia menunjukkan jalan pintas untuk menyerang pusat pertahanan Makole Baebunta (Mattata,1962:127).

Dari informasi ini, pihak Belanda mengirim satu brigade menuju daerah Wotu di ujung utara daerah Baebunta dengan menggunakan kapal perang. Kedatangan pasukan ini langsung berhadapan dengan pasukan Andi Pandangia Opu Daeng Tallesang. Dengan perlengkapan senjata tidak seimbang sehingga pasukannya terus dipukul mundur sampai masuk ke daerah Baebunta. Mendengar kabar keberhasilan menembus pertahanan bagian utara pertahanan Makole Baebunta, dengan segera pihak Belanda menyiapkan satu brigade untuk melakukan penyerangan di sebelah selatan. Gempuran dari dua penjuru ini membuat benteng pertahanan Makole Baebunta jebol dan sebagian besar pasukannya gugur dalam pertempuran ini. Pihak Belanda tiada henti-hentinya terus menggempur benteng tersebut, mereka juga memaksa masuk ke dalam, sementara semangat juang pasukan Makole Baebunta semakin berkobar. Terkadang mereka nekad keluar benteng mengamuk dengan menggunakan keris. Pasukan Belanda mulai bergerak maju mendekati benteng pertahanan. Peperangan berlangsung sengit dan pada akhirnya Makole Baebunta tewas tertembak. Mendengar hal tersebut pasukannya tidak lagi mempunyai daya juang dan mereka menyerahkan diri ke pihak Belanda. Peperangan Makole Baebunta

merupakan perlawanan terakhir yang berpusat di daerah Kerajaan Luwu dan ini menjadi pertanda dinasti kerajaan ini tidak mampu membendung kekuatan Belanda dengan peralatan canggihnya (Anwar, 2006:34).

Sebagai informasi, lokasi makam Makole Baebunta ke-25 Andi Mannenne dan Makole Baebunta ke-32 Andi Pallawa (bapak dan anak), saat ini berada di Luwu Utara, tepat berada di samping kiri SDN 027 Baebunta, atau sekitar 5 kilometer dari Kota Masamba.

Pada area makam, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel memasang papan informasi, yang isinya menegaskan bahwa makam dilindungi Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Serta Perda Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan juga menjelaskan bahwa di tempat itu telah tertumpah darah pejuang. Perlawanan rakyat Luwu melawan Belanda yang dipimpin oleh Makole Baebunta ke-25 Andi Mannenne Opu To Pawennei Opu Matinroe Bentenna pada tanggal 12-20 September 1905.

Di area makam tersebut, terdapat pula penjelasan bahwa Andi Mannenne adalah makole keturunan dari Raja Luwu ke-25 yakni Andi Lakaseng Opu Matinroe Kalulu Bodoe. Sekaligus orang tua dari Makole Baebunta ke-32 Andi Pallawa.

Adapun Baebunta sendiri, karena tuntutan kebutuhan pemerintahan Kedatuan Luwu, maka sebelum abad ke-16 Masehi, diadakan reorganisasi system pemerintahan Kedatuan Luwu yang membentuk tiga wilayah besar yang dipimpin oleh anak Tellue yaitu :

– Wilayah Makkole Baebunta dipimpin oleh Opu Makkole Baebunta meliputi Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur sampai Kab. Marowali Poso Sulawesi Tengah.

– Wilayah Maddika Bua dipimpin oleh Opu Maddika Bua meliputi Kec Bua, Bastem, Kab. Tana Toraja, Kab. Kolaka Utara, dan Walenrang-Lamasi.

– Wilayah Maddika Ponrang dipimpin oleh Opu Maddika Ponrang meliputi Kec, Ponrang, Bupon, Latimojong, Kamanre, Bajo, Belopa, Suli, Suli Barat, Larompong / Larompong Selatan.

Pasca dikuasainya Kerajaan Luwu

Kekalahan Makole Baebunta menjadikan pemerintah Hindia-Belanda semakin berjalan normal, tidak ada lagi gangguan. Pasca penandatanganan perjanjian korte verklaring, secara hukum wilayah Kerajaan Luwu sudah menjadi bagian pemerintahan Hindia-Belanda. Penyerahan kekuasaan kepada pemerintah Hindia-Belanda tidak serta merta pemerintah langsung dapat memisahkan pengaruh kekuasaan Luwu ke wilayah Poso.Pemerintah Hindia-Belanda terus berupaya untuk menghapus pengaruh Kerajaan Luwu di beberapa daerah yang pernah dikuasainya. Strategi ini bagian dari usaha pemerintah Hindia-Belanda untuk mengendalikan wilayah yang dikuasainya sekaligus sebagai alternatif mencegah munculnya benih-benih pemberontakan yang ditujukan kepada pemerintah Belanda yang berada di Palopo. Oleh karena itu, pernyataan pelepasan wilayah Poso atas pengaruh Kerajaan Luwu baru ditandatangani pada 25 Februari 1907, juga diikuti wilayah Bada pada 18 Oktober 1909. Proses penataan administrasi ini juga menjadi petunjuk bahwa pemerintah Hindia-Belanda masih sangat waspada akan adanya pemberontakan. Dalam hal ini pemerintah Hindia-Belanda yang berada di Makassar beberapa kali mengirim pasukan bantuan menuju Palopo agar proses penataan administrasi ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan dari orang-orang yang masih setia kepada raja Luwu.

Pemisahan wilayah Poso dan Bada menandakan bahwa pemerintah Hindia-Belanda membuat satu langkah politik untuk menghapus kedudukan kedatuan serta dibarengi dengan penghapusan hak atas kedatuan. Jadi wilayah kekuasaan Kerajaan Luwu terus dipecah-pecah menjadi unit-unit terkecil agar mudah dikontrol serta kecil kemungkinan bagi penduduk akan munculnya lagi pemberontakan terhadap pemerintah Hindia-Belanda (Anwar,2006:37).

Strategi politik pemerintah Hindia-Belanda dalam menekan agar tidak muncul gerakan pemberontakan pada bekas-bekas wilayah yang pernah mendapat pengaruh kekuasaan Kerajaan Luwu tampaknya salah perhitungan. Begitu lambatnya pemerintah

Hindia-Belanda mengurusi masalah penataan di bekas wilayah Kerajaan Luwu dengan segera, sehingga munculnya benih-benih pemberontakan kembali. (Ip)

Comment