by

Soal Dugaan Pencucian Uang dalam Kasus NA

Nurdin Abdullah

Smartcitymakassar.com – Makassar. Dalam setiap perkara dugaan korupsi selalu terselip materi dakwaan yang mengarah kepada tidak pidana pencucian uang. Hal ini menandakan korupsi dan pencucian uang menjadi paket kerja bagi setiap pejabat yang telah terbukti korupsi dalam pengadilan.

Sementara itu jika melihat kasus yang masih terus berproses hingga kini yakni kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021. Diketahui ada 3 tersangka oleh KPK dalam kasus ini yakni Agung Sucipto (kontraktor), Edy Rahmat (Sekretaris Dinas PU Provinsi Sulsel) dan Nurdin Abdullah/NA (Gubernur non aktif Sulsel).

‘FooterBanner’


Arah pencucian uang itu pun mulai terlihat saat KPK memanggil salah satu pejabat Bank Mandiri untuk dimintai keterangannya pada Rabu (14/4/2021) lalu.

Bahkan dugaan pencucian uang semakin terang menderang saat berlangsungnya persidangan terdakwa Agung Sucipto alias Anggu di Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Pada sidang sebelumnya telah menghadirkan tiga saksi orang dekat NA, diantaranya mantan Ajudannya Salman Natsir, Syamsul Bahri dan mantan Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa Sulsel Sari Pudjiastuti. Adapun Susi dan ajudan telah mengungkapkan proses penukaran uang dari kontraktor menjadi uang pecahan baru, yang ditukarkan melalui pejabat bank mandiri, bahkan pada Minggu yang diketahui kantor perbankan tutup.

Tak hanya itu, masih Lanjutan persidangan terdakwa Agung Sucipto alias Anggu di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Kamis (10/6/2021), juga telah menghadirkan NA sebagai saksi secara virtual. Pada kesempatan itu, NA mengakui menerima Rp 2,2 miliar dari pengusaha kontraktor proyek di Sulsel Fery Tanriady. Tapi NA menyebut dana miliaran itu bukan untuk pribadinya, melainkan untuk dana masjid yang ditukar ke mata uang Singapura menjadi SGD 190 ribu. Diketahui sebelumnya uang tersebut telah disita KPK dari dalam brangkas NA di rumah pribadinya di Perumahan dosen Tamalanrea Makassar.

BACA JUGA:  Pembangunan Terus Berlanjut, Ini Progres 4 Saluran Irigasi Baru Baliase Lutra

Bagaimana soal Tindak Pidana Pencucian Uang?

Undang undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, telah mengatur soal indikasi pencucian uang pada kasus korupsi.

Pada Pasal 3 menyebutkan, Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selanjutnya adapun pihak yang membantu pencucian uang termaktub pada Pasal 5, yang berbunyi:

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini. (Ip)

Comment