by

Puluhan Mahasiswa Anti Korupsi Gelar Unjuk Rasa di Depan Kantor Pengadilan Negeri, Ini Tuntutannya

Puluhan Mahasiswa Anti Korupsi Gelar Unjuk Rasa di Depan Kantor Pengadilan Negeri, Ini Tuntutannya

Smartcitymakassar.com – Makassar. Gerakan mahasiswa anti korupsi (GERMAK) Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Makassar jalan R.A Kartini dan kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulsel, Kamis (10/06/21).

‘FooterBanner’


Dalam orasinya, mahasiswa menuntut agar proyek-proyek yang bermasalah di Sulsel segera diusut tuntas.

Berikut isi tuntutan mahasiswa:

“Salam pergerakan,salam pengadilan pada hari ini kami warga negara indonesia melakukan unjuk rasa sebagai hak politik warga negara yang dijamin sesuai ketentuan UUD 1945 pasal 2 dan UUD nomor 9 tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

LPPSS dan GERMAK Indonesia menegaskan bahwa demokrasi harus dibangun berdasarkan hukum dan bermoral memungkinkan terjadinya persaingan secara sehat, adil dan jujur.

Oleh karena itu kami mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya di Provinsi Sulsel dan menggugat sistem pemerintahan yang sarat dengan peluang korupsi.

Segera mengusut tuntas kasut tuntas kasus proyek yang bermasalah di mana diketahui bahwa ada beberapa elit penguasa dan elit politik dalam kasus OTT yang telah ditangkap tangan oleh KPK.

BACA JUGA:  Babinsa Koramil 1707-08 Agats Beri Pelatihan PBB Anggota Linmas

Maka kami dari GERMAK dan LPPSS mengecam tindakan yang tidak bermoral yang ditunjukkan oleh para elit penguasa dan elit politik beserta konco- konconya yang dimana ada beberapa nama yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan dugaan suap Perizinan dan Pembangunan Infrastruktur yang menyeret Gubernur Nurdin Abdullah bersama Edy Rahmat dan Agung Sucipto. yang saat ini telah disidangkan di pengadilan Tipikor Makassar.

Meminta kepada pengadilan, khususnya majelis hakim yang mulia untuk transparan dalam perkara tersebut jangan sampai ada oknum yang tidak bertanggung jawab merusak tatanan hukum dalam proses persidangan yang dimana kita ketahui satu satunya lembaga peradilan yang kita agung agungkan sebagai ujung tombak penegakan hukum di negara kesatuan republik indonesia.

Lembaga GERMAK & LPPSS meminta agar kasus tersebut diselesaikan dengan aturan hukum yang berlaku.” (Hd)

Comment