by

Draf RKHUP: Dilapor Berzina Bisa Pidana Penjara 1 Tahun

Ilustrasi berzina

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP) masih dalam proses pembahasan tahap mendengar masukan publik terkait seluruh aturan yang ada.

Adapun RKHUP masuk dalam prolegnas 2019-2024 dan masih dalam proses pembahasan dan belum disahkan di DPR.

‘FooterBanner’


Perzinaan dan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan (kumpul kebo) menjadi sorotan dalam RKHUP tersebut dan diatur dalam BAB XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan. Bagian Keempat Perzinaan Pasal 417 dan Pasal 418 kumpul kebo.

– Berikut bunyi lengkap Pasal 417 yakni:

(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II.

Denda kategori II, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 RUU KUHP, adalah denda dengan nominal maksimal Rp 10 juta. Meski ada ancaman penjara selama 1 tahun atau denda sebesar Rp 10 juta, namun dalam ayat (2) juga dijelaskan bahwa Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) itu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua, atau anaknya.

Lalu pada ayat (3) dijelaskan bahwa terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

BACA JUGA:  Pertamina Siap Operasikan 12 Storage BBM Baru di Wilayah Indonesia Timur

Kemudian pada ayat (4) dijelaskan juga bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

– Pasal 418 selengkapnya berbunyi: (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua atau anaknya.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, istri, Orang Tua, atau anaknya.

(4) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

(5) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Sebagai informasi, dibandingkan draf sebelumnya, ancaman hukuman untuk pelaku ‘kumpul kebo’ pada draf terbaru RUU KUHP ini jauh berkurang. Sebelumnya, ancaman hukuman yang disiapkan adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (Ip)

Comment