by

Alasan Pembatalan Haji RI Jadi Polemik, Ini Versi Pemerintah, DPR RI dan Arab Saudi

Jemaah haji Indonesia (ilustrasi)

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Pemerintah RI telah memutuskan membatalkan pemberangkatan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

Polemik pun muncul di sosial media setelah Kedubes Arab Saudi membantah pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menyatakan telah mendapatkan informasi bahwa Indonesia tidak memperoleh kuota haji tahun 2021. Tidak adanya alokasi kuota haji bagi Indonesia ini, menurut Sufmi, lantaran vaksinasi Covid-19 yang digunakan Indonesia. Begitupun dengan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily yang menyebut adanya 11 negara yang telah memperoleh kouta haji dari kerajaan Arab Saudi pada tahun 2021, dan Indonesia tidak termasuk dari negara-negara tersebut.

‘FooterBanner’


Kedutaan Besar Arab Saudi pun membantahnya dan langsung mengirimkan surat resmi untuk Ketua DPR RI, Puan Maharani, pada Kamis (3/6/2021), terkait ibadah haji 2021.

Berikut isi lengkap suratnya:

SANGAT SEGARA

Yang Mulia

HE/Dr. (HC) Puan Maharani. S.I.Kom

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI

Assamalu’alaikum Wr.Wb

Bersama ini saya ingin memberitahukan kepada Yang Mulia bahwa merujuk pada pemberitaan yang beredar yang telah disampaikan oleh sejumlah media massa serta media sosial di Republik Indonesia yang menukil pernyataan HE/Dr.Ir.Sufmi Dasco Ahmad.Sh.H., MH., Wakil Ketua DPR-RI yang menyatakan telah memperoleh informasi bahwa Indonesia tidak memperoleh kuota haji pada tahun ini, juga pernyataan HE/DR.H. Ace Hasan Syadzily,. M.Si., Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang menyebutkan adanya (11) negara yang yang telah memperoleh kuota haji dari Kerajaan Arab Saudi pada tahun ini dan Indonesia tidak termasuk dari negara-negara tersebut.

Dalam kaitan ini, saya ingin memberitahukan kepada yang mulai bahwa berita-berita tersebut tidaklah benar dan hal itu tidaklah dikeluarkan oleh otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi, disamping itu otoritas yang berkompeten di Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum mengeluarkan instruksi apapun berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun ini, baik bagi para jamaah haji Indonesia atau bagi para jamaah haji lainnya dari seluruh negara di dunia.

Sehubungan dengan hal itu, merupakan sebuah kesempatan bagi saya untuk menjelaskan kepada yang mulai dan anggota-anggota dewan yang terhormat tentang fakta-fakta yang sebenarnya, seraya saya berharap agar kiranya dapat melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak kedutaan atau otoritas resmi lainnya, baik di Kerajaan Arab Saudi atau di Indonesia, guna memperoleh informasi dari sumber-sumber yang benar dapat dipercaya. Saya berharap yang mulai senantiasa mendapat limpahan taufik dan kesuksesan dan kepada para anggota dewan yang terhormat saya sampaikan salam hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Terimalah saham hormat dari saya

Essam Bin Ahmed Abid Althaqafi

Duta Besar Pelayan Dua Kota Suci

Untuk Republik Indonesia

(3/6/2021)

Alasan Pembatalan Haji Versi Pemerintah

BACA JUGA:  Pertamina Mandirikan Desa Tertinggal di Maros

Sebagai informasi sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memutuskan membatalkan pemberangkatan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

Adapun alasan atau faktor utama pembatalan adalah keselamatan jamaah karena covid-19 masih melanda dunia.

Adapun masalah kuota haji, Dilansir dari siaran pers kementerian agama, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, pemerintah Arab Saudi, kata Menag, sampai hari ini yang bertepatan dengan 22 Syawwal 1442 H, juga belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.

“Ini bahkan tidak hanya Indonesia, tapi semua negara. Jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota, karena penandatanganan Nota Kesepahaman memang belum dilakukan,” tegas Menag.

Kondisi ini berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, berbagai persiapan yang sudah dilakukan, belum dapat difinalisasi. Untuk layanan dalam negeri, misalnya kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik, semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Saudi.

Demikian pula penyiapan layanan di Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, belum bisa difinalisasi karena belum ada kepastian besaran kuota, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji, dan lainnya.

“Itu semua biasanya diatur dan disepakati dalam MoU antara negara pengirim jemaah dengan Saudi. Nah, MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442H/2021M itu hingga hari ini belum juga dilakukan,” tuturnya.

“Padahal, dengan kuota 5% dari kuota normal saja, waktu penyiapan yang dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari,” jelasnya. (Ip)

Berikut isi surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tersebut:

Comment