by

Alasan NA Biaya Operasional, Bagaimana Tunjangan-tunjangan Resmi Bagi Gubernur?

Nurdin Abdullah

Smartcitymakassar.com – Makassar. Dalam beberapa sidang terdakwa Agung Sucipto selaku penyuap Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah (NA) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, kesaksian dua ajudan dan mantan Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel, mengungkapkan bahwa alasan NA untuk meminta uang kepada para kontraktor kareana membutuhkan biaya operasional.

Padahal menurut Undang undang dan Peraturan Pemerintah, sudah jelas bagi kepala daerah telah memiliki tunjangan operasional resmi.

‘FooterBanner’


Bagaimana sebenarnya tunjangan tunjangan termasuk biaya operasional bagi para kepala daerah?

Ketentuan mengenai kepala daerah dan wakil kepala daerah secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Adapun tunjangan bagi kepala daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adapun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari: a.gaji pokok, b.tunjangan jabatan, dan c.tunjangan lainnya.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga diberikan biaya Sarana dan Prasarana (Rumah Jabatan) beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.

Selain itu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga diberikan sarana Mobilitas (Kendaraan Dinas).

Selanjutnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga diberikan biaya Operasional untuk pelaksanaan tugas-tugas nya meliputi

a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;

BACA JUGA:  Kalbe Farma Bakal Bagi Susu Formula, Danny: Utamakan Anak Pegawai Kontrak

f. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya;

h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

a. sampai dengan Rp 15 milyar, paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75%;

b. di atas Rp 15 milyar s/d Rp 50 milyar, paling rendah Rp 262,5 juta dan paling tinggi sebesar 1%;

c. di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar, paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75 %;

d. di atas Rp 100 milyar s/d Rp 250 milyar, paling rendah Rp 750 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %;

e. di atas Rp 250 milyar s/d Rp 500 milyar, paling rendah Rp 1 milyar dan paling tinggi sebesar 0,25 %.

f. di atas Rp 500 milyar, paling rendah Rp 1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0,15%

Adapun seluruh biaya diatas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berapa khusus biaya penunjang operasional NA?

Adapun Sulsel, dilansir dari website resmi Pemprov Sulsel, NA saat menghadiri pelaksanakan rapat paripurna di Kantor DPRD Sulawesi Selatan, Kamis, (29/11) malam menjelaskan bahwa PAD Sulsel 2019 sebesar Rp 4,13 triliun.

Artinya, mengacu pada huruf (f) paling tinggi sebesar 0,15% dari PAD atau Rp. 6 milliar pertahun atau Rp. 500 juta perbulan.

Belum lagi tunjangan tunjang lainnya sesuai yang dijelaskan diatas. (Ip)

‘PostBanner’

Comment