by

Sulsel Berlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Hingga 14 Juni, Berikut Penjelasannya

Pembatasan kegiatan masyarakat (ilustrasi)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan meski kasus COVID-19 masih terkendali, namun tetap menginstruksikan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 14 Juni 2021.

“Sesuai instruksi (Pusat-red), maka saya meneruskan kepada seluruh Bupati Wali Kota untuk segera menindaklanjuti Instruksi Mendagri tersebut,” kata Andi Sudirman dalam keterangannya di Makassar, Selasa (1/7/2021).

‘FooterBanner’


Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menjelaskan Pemerintah akan menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) di 34 provinsi mulai dari tanggal 1 hingga 14 Juni mendatang.

Terdapat penambahan empat provinsi dari periode sebelumnya yaitu Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara, yang mengalami peningkatan kasus aktif, serta Sulawesi Barat.

“Untuk PPKM Mikro tahap selanjutnya, [tanggal] 1-14 Juni mendatang, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara diikutsertakan, ditambah Provinsi Sulawesi Barat,” ujar Airlangga, usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (24/05/2021), di Jakarta.

BACA JUGA:  Sudirman Sulaiman Dampingi Menteri Sandiaga di Rammang-Rammang

Selain Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara, tujuh daerah lain yang mengalami peningkatan kasus aktif adalah Aceh, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan.

Airlangga memaparkan, sebesar 56,4 persen dari kasus aktif nasional berada di Pulau Jawa dan 21,3 persen di Sumatra. Lima provinsi yang berkontribusi terhadap 65 persen kasus aktif tersebut adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Papua, Jawa Tengah, dan Riau.

“Kasus aktif di Jawa Barat mencapai 31,4 persen, sehingga ini menjadi perhatian,” ujarnya.

Aturan PPKM mikro

Adapun aturan PPKM mikro tertuang dalam Inmendagri Nomor 10 Tahun 2021. (Ip)

Terkait aturan pembatasan tempat kerja, tempat belajar dan lainnya, dijelaskan pada diktum kesembilan PPKM mikro tersebut, berikut lengkapnya:

‘PostBanner’

Comment