by

Ajukan JC, Agung Sucipto Akan ‘Menyanyi’?

Ajukan JC, Agung Sucipto Akan ‘Menyanyi’?

Smartcitymakassar.com – Makassar. Sidang pokok perkara dengan agenda pemeriksaan saksi, di Ruang Sidang Utama, Prof Harifin A Tumpa, Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Kamis (27/5/2021) sudah berlangsung sejak pukul 10.15 Wita. Adapun terdakwa adalah Agung Sucipto. Ia kontraktor penyuap Gubernur Sulsel non aktif, Nurdin Abdullah (NA). Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Ibrahim Palino.

Pada sidang tersebut, Agung Sucipto atau biasa dipanggil Anggu mengajukan diri sebagai justice kollaborator.

‘FooterBanner’


Diketahui, Justice Collaborator (JC) adalah seorang pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar sebuah kejahatan atau kasus yang dinilai pelik dan besar. Status JC akan didapat oleh orang yang tidak mau menyembunyikan fakta hukum atau semua hal yang diketahuinya terkait sebuah permasalahan, baik itu siapa pelaku utamanya dan seterusnya, sehingga kasus tersebut menjadi terang.

Melalui kuasa hukumnya, Agung Sucipto mengajukan Justice Collaborator (JC) sesaat setelah sidang di mulai.

“Izin yang mulia, bisakah saya melalui kuasa hukum saya mengajukan JC,” katanya.

Menanggapi hal itu, majelis hakim yang diketuai Ibrahim Palino mengatakan, jika permohonan tersebut akan lebih dulu diteliti.

“Ada permohonan dari terdakwa untuk mengajukan diri sebagai Justice Collaborator, tapi nanti kita lihat apakah bisa diterima atau tidak, kita periksa dulu pasal – pasal terkait,” jelasnya.

Agung Sucipto didampingi oleh tiga kuasa hukum/pengacara, yaitu; M Nursal, Deni Kalimao, dan Bambang.

Saat diwawancarai wartawan,

M Nursal menjelaskan, alasan Agung Sucipto mengajukan JC. Karena ia menganggap Agung bukanlah pelaku utama atas kasus ini.

“Banyak orang yang melakukan hal yang sama. Jadi kalau banyak, berarti beliau bukan pelaku utama,” kata M Nursal.

“Apalagi sejak awal, dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan. Kami sudah mengungkap beberapa peristiwa yang memang pak Agung lah saksi kuncinya. Misalnya, peristiwa di awal OTT (karena sebelumnya KPK hanya menyita uang Rp 2 miliar, pak Agung lalu menyampaikan sebenarnya ada Rp2,5 miliar. Sehingga penyidik kembali menyita uang Rp500 juta,” lanjutnya.

“Kami sebenarnya sudah meminta perlindungan kepada penegak hukum pada jaksa, agar nanti pak Agung itu bebas memberikan keterangan,” kata Nursal.

Pemeriksaan Saksi

Pada sidang itu diketahui Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan 9 orang saksi, yang semuanya berasal dari Biro Pengadaan Brang dan Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Adapun kesembilan saksi yang hadir yaitu, pertama, Andi Salmiati selaku Staf Biro Pengadaan Barang dan jasa Provinsi Sulsel, eks anggota Pokja II. Kedua, Syamsuriadi selaku Staf Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel, eks anggota Pokja II. Ketiga, Abdul Muin selaku Staf Biro dan Pengadaan Barang dan Jasa, eks Pokja II. Keempat Munandar Naim selaku Staf Biro Pengedaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel, eks anggota Pokja II. Kelima, Anshar selaku Staf Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Provinsi Sulsel, Pokja 7. Keenam, Yusril selaku Staf Biro Pengadaan Barang dan Jasa, eks Pokja 7. Ketujuh, Herman selaku Staf Biro Pengadaan dan Jasa, eks Pokja 7. Kedelapan, Izal selaku staf Pengadaan Barang dan Jasa, eks Pokja 7. Dan Kesembilan, Sari Pudjiastuti, selaku mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel (memundurkan diri).

BACA JUGA:  Persentase Penduduk di Luwu Utara yang Miliki Ijazah Tertinggi S1 Masih Terendah di Sulsel

Kesembilan saksi tersebut dicecar dengan 76 pertanyaan oleh JPU, yaitu Zainal Abidin, Ronald Gorontikan, dan Ricky Benindomagas, selama kurang lebih 8 jam.

Dalam pemeriksaan saksi tersebut, eks anggota Pokja II, berjumlah empat orang menjelaskan jika salah satu proyek yang dievaluasi oleh Pokja II yaitu, pembangunan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan (DAK) TA 2020. Dengan nilai Rp 15,7 miliar 2020, yang dimenangkan oleh PT Cahaya Seppang Bulukumba (CSB) milik Agung Sucipto. Mereka mengakui, jika melalui Sari Pudjiastuti, Nurdin Abdullah meminta agar memperhatikan secara khusus Agungs Sucipto, pada lelang di pengadaan proyek tersebut. Sehingga untuk memenangkan PT CSB, dilakukan pekeriksaan secara detail terhadap perusahaan saingan. Sehingga jika ditemukan kesalahan, bisa menjadi alasan penggugur perusahaan tersebut. Sementara PT. CSB yang dianggap memenuhi syarat, bisa direkomendasikan menjadi pemenang lelang proyek.

Kemudian para saksi yang merupakan eks anggota Pokja II ini juga mengakui, jika telah menerima uang sebesar Rp 15 juta sebanyak dua kali. Namun uang tersebut bukan berasal dari Agung Sucipto, melainkan dari kontraktor berbeda, yaitu Hj Indah pemilik PT Makassar Indah, dan Andi Kamal pemilik PT Kurnia Mulia Mandiri. Mereka menjelaskan, jika uang ini merupakan ucapan “terima kasih” setelah Hj Indah dan Andi Kamal memenangkan proyek Pembangunan Ruas Jalan di Tanah Toraja.

Tapi, setelah Nurdin Abdullah ditetapkan tersangka, para anggota Pokja II tersebut lalu mengembalikan uang ke Komisi Pemebrantasan Korupsi (KPK). (Ip)

‘PostBanner’

Comment