by

DPD LAN SULSEL Harap BNNP Batalkan Asesmen Pejabat Pemkot Terlibat Narkoba

poto : Kabid WRC SUL-SEL Alimuddin, SE,(kanan), Wakil Ketua Kabid Hukum DPD LAN SUL-SEL Mukhlis, SH (kiri), Wakasat Narkoba Polrestabes Makassar, Kompol Indra Waspada Yudha SIK (tengah).(ist)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Anti Narkoba Sulawesi Selatan adakan pertemuan dengan Satnarkoba Polrestabes Makassar.

Dalam agenda pertemuan tersebut turut hadir Kabid WRC SUL-SEL Alimuddin, SE, Kabid Rehabilitasi LAN SUL-SEL Rahman, ST, Wakil Ketua Kabid Hukum DPD LAN SUL-SEL Mukhlis, SH, yang diterima oleh Wakasat Narkoba Polrestabes Makassar, Kompol Indra Waspada Yudha SIK, di Polrestabes Makassar, Senin (3/5/2021).

‘FooterBanner’


Kunjungan pengurus DPD LAN SULSEL hadir di Polrestabes Makassar yakni bertujuan membangun sinergi, kordinasi dan komunikasi bersama Satnarkoba Polrestabes Makassar dalam memerangi pelaku / oknum kejahatan penyalahgunaan Narkoba di Kota Makassar sebagai mana tertuang dalam inpres no.06 tahun 2018.

Pada kesempatan tersebut pengurus DPD LAN SUL-SEL juga membangun komunikasi perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba empat oknum pejabat tinggi Pemkot Makassar. Diketahui ada 4 oknum pejabat yang berstatus tersangka masing – masing Asisten I Pemkot Makassar SB (44), Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat MY (46), Kepala Bidang Arsip Dinas Kearsipan IM (49), dan mantan Camat Wajo SY (44).

Dari hasil pertemuan tersebut, Wakil ketua Kabid Hukum DPD LAN SUL-SEL itu menyampaikan kepada awak Media.

“Alhamdulillah kami disambut baik Oleh pak wakasat, sementara ini konfirmasi pak wakasat kepada kami, berkas 4 pejabat oknum tersebut sudah di limpahkan di kejaksaan, dan salah satu dari pihak keluarga tersangka (SB) juga mengajukan permohonan rehabilitasi ke BNN, Ucap Mukhlis, SH

BACA JUGA:  Lagi, Bareskrim Polri Bongkar Aksi Pinjol Ilegal KSP Cinta Damai

“Permintaan keluarga tersebut telah di penuhi oleh Satnarkoba Polrestabes Makassar dan tinggal menunggu konfirmasi dari BNNP SULSEL”, tambah Mukhlis.

Dari hasil kajian dirinya juga menemukan beberapa indikasi kejanggalan dalam penanganan kasus 4 oknum pejabat tinggi Pemkot Makassar ini.

“logikanya kan, Sabri ini yang pesan melalui salah satu rekannya, artinya sudah ada BB disitu. Cuma saya belum tau berapa gram total sebenarnya. Tapi, saat ini saya masih kaji itu (BB)”, terangnya.

“Karena alasan itu (tidak ada BB), Pasal 127 terhadap Sabri keluar, yakni pengajuan untuk rehab, dan saat ini masih menunggu keputusan dari pihak BNN, apakah di rehab atau tidak”, tambah dia.

Akan tetapi, dirinya berharap agar BNNP SULSEL menolak pengajuan pasal 127 dari pemohon Karena ia menilai, sepertinya syarat untuk pengajuan rehabilitasi tidak sesuai.

“Memang semua pemakai (pengguna sabu) itu bisa diajukan untuk rehab, tapi kan ada ada syarat, kalau memang BB nya dibawah 1 gram kemungkinan bisa rehab. Kecuali pengantar (kurirnya) sudah jelas itu”, tutupnya.(*As)

Comment