by

Akbar Faisal Ungkap Data Termasuk Lutra, Mulawarman: Saya dan Pak Akbar Siap Bantu KPK Kalau Butuh Informasi

Mulawarman (ist)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Tersangkanya Gubernur Sulsel non aktif, Nurdin Abdullah (NA) oleh KPK dalam kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021, akhirnya membuat Direktur Eksekutif Negara Institute, Akbar Faisal angkat suara.

Menurut Akbar, NA tak sendiri dan hampir semua Pilkada di Sulsel melibatkan cukong dengan APBD sebagai lembaran akhir kesepakatan. Katanya bahkan cukong cukong tersebut terang-terangan mencampuri pemerintahan hingga ke urusan promosi dan mutasi pejabat ASN.

‘FooterBanner’


Akbar bahkan mengungkapkan data data yang dia miliki dan menyebut beberapa Kabupaten/ Kota terkait cukong Pilkada. Akbar menyebut Wajo, Pangkep dan Luwu Utara (Lutra).

Menurut Akbar, Sejak tahun pertama memerintah Sulsel, NA membuat beleid berjudul ‘Bantuan Keuangan dan Hibah’.

Demikian nomenklaturnya dalam APBD Sulsel. Sebuah program bantuan keuangan bagi kabupaten yang kesulitan pembiayaan untuk infrastruktur pembukaan akses daerah terisolir serta dukungan bagi kepariwisataan.

Kata Akbar, nilainya lumayan. Rp 500 miliar lebih setiap tahun.

Keterbatasan kemampuan mencari sumber pembiayaan selain dari pemerintah pusat (APBN) membuat banyak bupati selalu kesulitan membangun daerahnya. Problem utamanya tetap sama yakni gagap mencari sumber keuangan baru.

Kata Akbar, kebaikan hati Gubernur NA menyediakan dana yang sebenarnya juga diambil dari guyuran pemerintah pusat melalui APBD Provinsi ini menyelamatkan wajah bupati yang penuh janji kampanye. Caranya, bupati-bupati harus mengajukan proposal untuk mendapatkan fasilitas bantuan keuangan ala NA tadi.

Akbar menjelaskan, hampir semua kabupaten memanfaatkan kesempatan ini. Luwu Utara, misalnya, mendapat paket bantuan untuk pekerjaan jalan Patila-Munte yang tendernya dimenangkan PT Gangking milik kontraktor berinisial R yang berjaya disini.

Poros Patila-Munte dibagi dua. Ruas Rampoang – Karondang senilai Rp 21 miliar lebih.

Lalu, ruas Karundeng-Munte berbiaya Rp 19 miliar. Komunitas kontraktor lokal juga pasti mengetahui sepak terjang PT Hospindo Internusa, PT Makassar Indah dan PT Aiwondoni Permai.

BACA JUGA:  Meski Larang Pemudik Datang, Tapi Wali Kota Solo Terbitkan Izin Wisatawan Bisa Masuk Solo

Menanggapi data yang diungkapkan Akbar Faisal, Wartawan Senior dan Tokoh Anti Korupsi di Sulsel Mulawarman, mengatakan apa yang diungkapkan Akbar Faisal terkait adanya praktik monopoli proyek infrastruktur di Sulsel yang didalangi para cukong Pilkada adalah hal yang mengerikan.

“Setengah triliun lebih proyek infrastruktur di daerah-daerah di Sulsel hanya diberikan ke segelintir pengusaha di sekitar Bupati. Bayangkan, uang negara sebesar itu, hanya berputar pada segelintir orang yang mengerjakan proyek, ya itu-itu saja orangnya,” kata Mulawrman di Makassar, Rabu (14/4/2021).

“Terjadinya praktik monopoli pekerjaan proyek di daerah-daerah, karena adanya balas budi bupati kepada cukong yang dipakai uangnya berpilkada. Tolong KPK, telusuri proyek mereka, karena di Sulsel ini sudah banyak oknum Bupati terang-terangan korupsi. Saya kira datanya Pak Akbar Faisal itu realistis,” sambung Mulawarman.

Tak hanya dana hibah dari Pemprov saja yang dimonopoli, kata Mulawarman justru proyek dari APBD Kabupaten lebih mudah mereka dapatkan.

“Ada yang lucu, ada suatu daerah justru mulai proyek besar sampai yang kecil-kecil, Cukong Pilkada Bupati yang atur-atur dan bagikan. Kontraktor lokal saja mengemis proyek kecil sama si cukong,” kata Mulawarman.

“Jangan cuman sampai ke Gubernur NA saja dan Anggu (Agung Sucipto) yang dipakaikan rompi tahanan, justru di beberapa kabupaten di Sulsel banyak kontraktor dan cukong Bupati yang lebih brutal korupsinya dari Anggu. Saya dan Pak Akbar Faisal siap membantu KPK kalau membutuhkan informasi dan data-data yang kami peroleh dari hasil investigasi,” pungkas Mulawarman. (Ip)

‘PostBanner’

Comment