by

Soal Pemeriksaan Anak Nurdin Abdullah, Ini Kata KPK

Nurdin Abdullah di kantor KPK (int)

Smartcitymakassar.com – Jakarta. KPK masih terus menyelidiki kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun Anggaran 2020-2021, yang melibatkan Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah (NA).

Terkini, KPK memeriksa saksi yakni anak dari NA, M. Fathul Fauzy Nurdin (mahasiswa). pada Rabu (7/4/2021).

‘FooterBanner’


Adapun materi pemeriksaan Fauzi, menurut KPK guna pendalaman transaksi keuangan dari tersangka NA.

“Ddidalami pengetahuan saksi antara lain mengenai dugaan transaksi keuangan dari tersangka NA yang terkait dengan perkara ini,” kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Kamis (8/4/2021).

Nama Fauzy pun sebelumnya sering disebut terkait proyek operasi tambang pasir laut di Pulau Kodingareng dan proyek strategis nasional Makassar New Port (MNP). Nama Fauzy disebut sebut memiliki kedekatan dengan beberapa kontraktor pemenang proyek MNP tersebut.

Dalam keterangan persnya, Muhammad Al Amin, Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Selatan menjelaskan, pertengahan tahun 2019, Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diparipurnakan oleh DPRD Sulsel dan disetujui oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Tidak lama setelah itu, 14 perusahaan mengajukan wilayah izin usaha pertambangan. Dari 14 nama perusahaan, perhatian kami mengarah ke 5 perusahaan: (1) PT Alefu Karya Makmur, (2) PT Banteng Laut Indonesia, (3) PT Nugraha Indonesia Timur, (4) PT Berkah Bumi Utama, (5) Perusda Sulsel.

Dari 5 perusahaan tersebut, kami menemukan ada 3 perusahaan yang direktur dan komisarisnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan Gubernur Sulawesi Selatan:

(1) PT Banteng Laut Indonesia, Direkturnya bernama Akbar Nugraha. Dia merupakan Tim Lebah (Tim Pemenangan) pasangan Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman saat pilgub 2018. Selain itu, Akbar Nugraha juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Sulsel. Komisarisnya Abil Ikhsan, Fahmi Islami dan Sunny Tanuwijaya. Mereka juga merupakan kolega dekat Nurdin Abdullah.

BACA JUGA:  Malang Gempa dengan Kekuatan 6,7 M, Ini Penjelasan BMKG

(2) PT Nugraha Indonesia Timur, Direkturnya Abil Ikhsan, Komisarisnya Akbar Nugraha.

(3) PT Perusda. Direkturnya bernama Taufik Fakhrudin (Ipar Gubernur Sulsel).

PT BLI dan dan PT NIT telah mendapatkan izin usaha pertambangan operasi produksi. Sementara PT Perusda baru memperoleh wilayah izin usaha pertambangan. Izin-izin tersebut diberikan oleh Gubernur Sulsel melalui Dinas PTSP.

Setelah membaca dokumen lingkungan PT BLI dan PT Nugraha Indonesia Timur, kedua perusahaan ini merupakan perusahaan baru yang tidak memiliki track record dalam bisnis tambang, terkhusus tambang pasir laut. Namun kedua perusahaan ini dengan mudah memperoleh WIUP hingga IUP Opersi Produksi.

Pendirian PT BLI dan PT NIT disahkan oleh KemenkumHAM pada tanggal 28 Mei 2019. Lalu pada Desember 2019 kedua perusahaan ini mendpatkan izin usaha pertambangan operasi produksi. Lalu pada Februari 2020, salah satu perusahaan ini yakni PT BLI mendapat proyek pengadaan pasir laut untuk menyuplai material reklamasi untuk mega proyek Makassar New Port.

Dari proses perizinan yang cepat, kami menduga kuat bahwa perusahaan ini dibuat dan diberi izin oleh Gubernur Sulsel agar mendapatkan tender pengadaan pasir laut pada mega proyek MNP milik PT Pelindo IV. (Ip)

‘PostBanner’

Comment