by

Abdul Hayat Pimpin Rakor Pengawasan Intern Pengawasan Tingkat Provinsi Sulsel

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan serta Gelar Pengawasan Tingkat Provinsi Sulsel Tahun 2021, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 5 April 2021.(ist)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan serta Gelar Pengawasan Tingkat Provinsi Sulsel Tahun 2021, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 5 April 2021.

Rakor ini mengangkat tema ‘Kolaborasi Pengawasan Intern BPKP-Inspektorat Daerah Dalam Mengawasi Program PEN Akibat Pandemi Covid 19 di Pemprov Sulsel’.

‘FooterBanner’


Hadir dalam Rakor ini, Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufik Purwoto, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel, Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi wilayah IV KPK Niken Ariati, Plt Inspektorat Sulsel Sulkaf Latief, Bupati/Wali Kota se-Sulsel.

Dalam kesempatan itu, Abdul Hayat menyampaikan, proses pembangunan harus terus berjalan. Tidak perlu ada ketakutan berlebihan, karena ada regulasi yang mengatur.

“Makanya, kolaborasi terjadi hari ini. Ada dari perwakilan BPKP, Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi Wilayah IV KPK, dan dari Kemendagri yang hadir melalui virtual,” ujarnya.

BACA JUGA:  BPJSTK Sasar Perlindungan bagi Pemilah Sampah, Fatma: Kami Dukung, Mohon Disosialisasikan

Semua narasumber yang hadir ini, kata Abdul Hayat, akan memberikan penjelasan kepada seluruh peserta. Sehingga, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan meneruskan ke pusat meminta rekomendasi untuk mempercepat serapan anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Dengan kondisi yang ada sekarang ini, tentu percepatan-percepatan ini lebih diutamakan, yakni proses pembangunan dan PEN,” ungkap Abdul Hayat.

Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Arman Sahri Harahap, mengatakan, Rakor ini adalah sebagai wujud formal dari sinergi dan kolaborasi antara BPKP dengan APIP yang sudah berjalan baik selama ini. Kegiatan ini, bisa mengharapkan tiga hal. Pertama adalah peta pengawasan yang dikorelasikan. Kedua, adalah intai pengawasannya, dan yang ketiga adalah terkait dengan actionpland untuk kawasan pengawasan itu sendiri.

“Semoga kegiatan ini bisa menjadi nilai tambah maksimum berupa informasi-informasi yang kemudian setelah diberi, bisa memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait. (*MT)

‘PostBanner’

Comment