by

Ada Peran Nurdin Abdullah Pada Proyek Pengadaan Pasir Laut untuk Reklamasi MNP? Ini Dugaan dan Datanya

Penambangan pasir laut

Smartcitymakassar.com – Makassar. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu, 27 Februari 2021, atas dugaan tindak pidana korupsi. Penangkapan terhadap Gubernur Nurdin Abdullah oleh KPK tampak menjawab sejumlah dugaan dari warga di Pulau Kodingareng dan Koalisi Selamatkan Pesisir, serta Koalisi Selamatkan Laut Indonesia.

Sejumlah dugaan itu, terkait dengan keterlibatan Gubernur Nurdin Abdullah dan sejumlah orang-orang terdekatnya dalam memuluskan operasi tambang pasir laut di Pulau Kodingareng dan proyek strategis nasional Makassar New Port (MNP).

‘FooterBanner’


TAMBANG PASIR

Dilansir dari jatam.org, sebagaimana diketahui, terdapat 15 izin usaha pertambangan di wilayah tangkap nelayan Kodingareng yang mendapat izin dari Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Dari 15 IUP itu, empat perusahaan di antaranya bersatus operasi produksi, antara lain PT Banteng Laut Indonesia, PT Alefu Karya Makmur, PT Nugraha Indonesia Timur, dan PT Berkah Bumi Utama.

Dari empat perusahaan di atas, dua perusahaan, yakni PT Banteng Laut Indonesia dan PT Alefu Karya Makmur ditetapkan sebagai pemenang tender untuk penyediaan pasir laut bagi proyek reklamasi Makassar New Port.

Perusahaan pemenang tender itu ditentukan oleh PT Pelindo IV, dan kuat dugaan terdapat pengaruh dari Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Dugaan ini beralasan, sebab, pemilik, pemegang saham, dan pengurus dari PT Banteng Laut Indonesia adalah orang-orang terdekat sang gubernur.

Akbar Nugraha (Direktur Utama), Abil Iksan (Direktur), dan Fahmi Islami (Pemegang Saham) PT Banteng Laut Indonesia merupakan mantan tim pemenangan pasangan Nurdin Abdullah – Sudirman Sulaiman pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada 2018 lalu. Saat itu, pasangan Nurdin – Sulaiman diusung Partai PDI Perjuangan, PAN, dan PKS, serta didukung PSI.

Dalam kaitan dengan proyek reklamasi Makassar New Port, Nurdin Abdullah diduga mengambil keuntungan proyek strategis nasional itu, melalui perusahaan koleganya, PT Banteng Laut Indonesia.

DUGAAN KKN NURDIN ABDULLAH

Pada dasarnya kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sedang disangkakan oleh KPK ke Nurdin Abdullah berawal dari dugaan suap dan gratifikasi untuk proyek infrastruktur jalan dan pariwisata di Kabupapten Bulukumba dan Sinjai. Berdasarkan pernyataan KPK, uang yang diduga diterima NA sebesar 5,4 Miliar.

Namun, koalisi masyarakat sipil di Sulsel yang tergabung dalam MARSS (Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Selatan) menyebut bahwa dugaan praktek korupsi di sektor lain masih ada dan harus segera diungkap oleh penyediki KPK. Salah satu dugaan praktek korupsi terdapat pada pembangunan mega proyek Makassar New Port milik Pelindo 4.

Menurut Muhammad Al Amin, Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Selatan, pembangunan mega proyek Makassar New Port milik perusahaan BUMN (Pelindo) juga tidak luput dari perhatiannya. Ia menemukan ada dugaan praktek korupsi dalam pembangunan proyek trilyunan ini.

Dalam keterangan persnya, Amin menjelaskan peta dugaan korupsi SDA yang terdapat pada mega proyek Makassar New Port:

Tahun 2019, Pelindo berencana melanjutkan pembangunan dan perluasan pelabuhan baru di Makassar seluas 45 Ha. Lalu Pelindo berkontrak dengan PT Pembanguan Perumahan untuk mengerjakan proyek tersebut.

Kemudian, PT Pembangunan Perumahan berkontrak dengan PT Boskalis Internasional Indonesia (BII) untuk join operasional dalam mengerjakan pengerukan pasir laut dan melakukan aktivitas penimbunan laut (reklamasi) untuk proyek MNP. Nilai kontrak yang ditandatangani oleh PT BII sebesar 75 Juta Euro atau setara dengan 1,2 triliun.

Lalu, PT Pelindo juga bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk penyedia pasir laut sebagai material reklamasi. Adapun dua perusahaan penyedia pasir laut adalah PT Alefu Karya Makmur (AKM) dan PT Banteng Laut Indonesia (BLI). Disini, Direktur Pelindo IV dan panitia tender perlu dimintai keterangan terkait pemilihan PT AKM dan PT BLI sebagai rekanan dalam penyedia pasir laut untuk proyek MNP.

Pada Februari hingga Oktober 2020, kegiatan penambangan pasir laut mulai dikerjakan oleh PT Boskalis di wilayah tangkap nelayan yang juga merupakan wilayah konsesi PT AKM dan PT BLI. Dari dua perusahaan ini, PT BLI merupakan perusahaan yang diduga berafiliasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan non aktif, Nurdin Abdullah. Dari proyek inilah konflik dan pemiskinan nelayan – perempuan terjadi di Pulau Kodingareng

Kemudian, yang perlu diketahui publik dan KPK adalah bagaimana peran Gubernur Sulsel dalam menerbitkan izin-izin perusahaan terutama perusahaan yang berafiliasi dengan Gubernur Sulsel sehingga dapat memperoleh proyek pengadaan pasir laut untuk pembangunan mega proyek MNP:

Pertengahan tahun 2019, Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diparipurnakan oleh DPRD Sulsel dan disetujui oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Tidak lama setelah itu, 14 perusahaan mengajukan wilayah izin usaha pertambangan. Dari 14 nama perusahaan, perhatian kami mengarah ke 5 perusahaan: (1) PT Alefu Karya Makmur, (2) PT Banteng Laut Indonesia, (3) PT Nugraha Indonesia Timur, (4) PT Berkah Bumi Utama, (5) Perusda Sulsel.

Dari 5 perusahaan tersebut, kami menemukan ada 3 perusahaan yang direktur dan komisarisnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan Gubernur Sulawesi Selatan:

(1) PT Banteng Laut Indonesia, Direkturnya bernama Akbar Nugraha. Dia merupakan Tim Lebah (Tim Pemenangan) pasangan Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman saat pilgub 2018. Selain itu, Akbar Nugraha juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Sulsel. Komisarisnya Abil Ikhsan, Fahmi Islami dan Sunny Tanuwijaya. Mereka juga merupakan kolega dekat Nurdin Abdullah.

(2) PT Nugraha Indonesia Timur, Direkturnya Abil Ikhsan, Komisarisnya Akbar Nugraha.

(3) PT Perusda. Direkturnya bernama Taufik Fakhrudin (Ipar Gubernur Sulsel).

PT BLI dan dan PT NIT telah mendapatkan izin usaha pertambangan operasi produksi. Sementara PT Perusda baru memperoleh wilayah izin usaha pertambangan. Izin-izin tersebut diberikan oleh Gubernur Sulsel melalui Dinas PTSP.

Setelah membaca dokumen lingkungan PT BLI dan PT Nugraha Indonesia Timur, kedua perusahaan ini merupakan perusahaan baru yang tidak memiliki track record dalam bisnis tambang, terkhusus tambang pasir laut. Namun kedua perusahaan ini dengan mudah memperoleh WIUP hingga IUP Opersi Produksi.

Pendirian PT BLI dan PT NIT disahkan oleh KemenkumHAM pada tanggal 28 Mei 2019. Lalu pada Desember 2019 kedua perusahaan ini mendpatkan izin usaha pertambangan operasi produksi. Lalu pada Februari 2020, salah satu perusahaan ini yakni PT BLI mendapat proyek pengadaan pasir laut untuk menyuplai material reklamasi untuk mega proyek Makassar New Port.

Dari proses perizinan yang cepat, kami menduga kuat bahwa perusahaan ini dibuat dan diberi izin oleh Gubernur Sulsel agar mendapatkan tender pengadaan pasir laut pada mega proyek MNP milik PT Pelindo IV.

BACA JUGA:  Polri Tayangkan DPO Terduga Teroris Jakarta, Ini Foto dan Identitasnya

Sementara Ketua Badan Pekerja ACC Sulawesi menjelaskan tentang Trading In Influence (Perdagangan Pengaruh).

Proses permohonan penerbitan izin WIUP yang di ajukan oleh kedua perusahaan yakni PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur kepada Dinas PMPTSP propinsi Sulsel dan di hari yang sama pula oleh Dinas DPMPTSP Propinsi Sulsel, menindaklanjuti  surat permohonan kedua Perusahaan  tersebut kepada dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan dengan surat Nomor: 01/BLI/05/2019, Perihal: Permohonan persetujuan penetapan wilayah usaha pertambangan (WIUP) tanggal 29 Mei 2019. Sangat cepat penerbitannya.

Cepatnya proses permohonan dari dinas DPMPTSP Sulsel ke Dinas Perikanan kelautan Sulawesi Selatan jelas menimbulkan kejanggalan pada konteks hukum administrasi pemerintahan.  Oleh karena Surat permohonan kedua perusahaan tersebut merupakan persyaratan demi untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Spermonde untuk kebutuhan proyek makassar New Port, seharusnya tetap di proses dengan memegang teguh prinsip-prinsip Asas pemerintahan Umum yang  serta prinsip pemerintahan yang bebas KKN, yang salah satunya yakni aspek kehati-hatian pejabat administrasi Pemerintahan.

Mana mungkin suatu permohonan izin yang melibatkan banyak pihak,  aspek prosedural, Aspek Substansi dan bahkan ada ancaman kerusakan ekologi, hanya di proses dengan satu hari?

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di kerjakan hanya dalam waktu sekitar tujuh pekan, Dokumen tersebut diajukan pada 29 Oktober 2019 dan kemudian  pada 16 Desember 2019 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel menyetujui dokumen tersebut. Proses terbitnya AMDAL yang terkesan sangat cepat dan terburu-buru. ini menegskan bahwa ada privelege perlakuan khusus yang diberikan oleh Nurdin Abdullah kepada Perusahaan tersebut dan Conflict Of Interest (Konflik kepentingan) dibalik Proyek MNP.

KONGKALIKONG TENDER BARANG DAN JASA

Bahwa terdapat empat perusahaan (PT. AKM, PT. BBN, PT. BLI dan PT. NIT) sebagai peserta tender Pengerukan Pasir Laut pada proyek MNP. Dan pememang tender pada proyek tesebut yakni PT. BLI.

Bahwa di ketahui Abil Iksan dan Akbar Nugraha selaku pemiliki saham pada PT. BLI. Dan pada saat yang sama juga Abil Iksan dan Akbar Nugraha memiliki saham pada Nugraha Indonesia Timur yang notabene PT. Nugrah Indonesia Timur tesebut selaku peserta tender  pengerukkan Pasir Laut pada proyek MNP bersama dengan PT. BLI.

Bahwa di temukan juga fakta PT BLI dan NIT baru di sahkan oleh kementrian Hukum, dan HAM pada  Desember 2019 28 Mei 2019. Lalu pada Desember 2019 kedua perusahaan ini mendapatkan izin usaha pertambangan operasi produksi dan pada Februari 2020, PT BLI memenangkan tender proyek pengadaan pasir laut, hal mana kalau dilihat pada waktu berdirinya PT BLI maka perusahaan tersebut belum punya pengalaman untuk pengadaan pengerukan pasir laut, Bahwa patut di duga ada kongkalikong antara Pelindo IV, Panitia lelang dengan peserta maupun pemenang lelang.

DAMPAK PADA NELAYAN

Aktivitas penambangan pasir di Pulau Kodingareng telah berdampak buruk bagi ribuan nelayan yang menggantungkan sumber perekonomiannya dari laut. Di antaranya, nelayan kehilangan ruang/wilayah tangkap, morfologi bawah laut berubah, karang laut hancur, dan air mengalami kekeruhan. Kehilangan ruang produksi ini berakibat pada krisis pangan warga: hasil tangkapan berkurang, pendapatan menurun. Warga pun kesusahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, biaya pendidikan, kesehatan, hingga sebagian warga harus berhutang ke warga yang lain.

Selain itu, kehilangan ruang produksi, itu memaksa sebagian warga untuk mencari sumber penghidupan lain, semisal keluar dari pulau untuk merantau ke wilayah lain, di antaranya ke Papua, NTT, Banggai, dll. Tak hanya itu, dampak buruk lainnya adalah sebanyak 32 warga Kodingareng dikriminalisasi, sebagian lainnya mengalami kekerasan dan intimidasi, baik oleh oknum aparat keamanan maupun para preman. Situasi itu membuat anak-anak pulau trauma, mengalami gangguan psikologis akibat aparat yang keluar masuk pulau, dan konflik sosial yang tak berkesudahan.

Sementara di kawasan proyek reklamasi Makassar New Port, telah terjadi sedimentasi laut di wilayah tangkap nelayan akibat material timbunan proyek reklamasi. Di saat yang sama, akses nelayan terhadap wilayah tangkapnya terganggu, terpaksa mengeluarkan ongkos yang lebih besar untuk bisa melaut di area tangkap yang lebih jauh.

PEMBANGKANGAN

Terkait kasus penambangan pasir di Pulau Kodingareng, berikut dugaan praktek monopoli, konflik kepentingan, dan perdagangan pengaruh yang dilakukan Gubernur Nurdin Abdullah dan sejumlah perusahaan tambang, Koalisi Selamatkan Laut Indonesia telah melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kedubes Belanda di Jakarta, dan Komnas HAM  pada Juli – Oktober 2020 lalu.

Laporan itu telah diterima dan ditindaklanjuti oleh KPPU Sulsel dengan memanggil pihak-pihak terkait, seperti Akbar Nugraha dan Abul Ikshan, namun menurut KPPU Sulsel, para terlapor ini tak memenuhi panggilan itu.

Komnas HAM pun telah menindaklanjuti laporan Koalisi Selamatkan Laut Indonesia dengan mengunjungi warga di Pulau Kodingareng. Namun, saat di Makassar Gubernur Nurdin Abdullah tidak berhasil ditemui pihak Komnas HAM.

Sementara itu, proyek reklamasi MNP tetap dilakukan meski Adendum AMDAL belum disetujui oleh KLHK. Artinya, pembangkangan itu juga dilakukan pihak perusahaan.

TUNTUTAN

Berangkat dari dua persoalan besar di atas, baik terkait penambangan pasir di Pulau Kodingareng maupun proyek reklamasi Makassar New Port, berikut dugaan monopoli, konflik kepentingan, perdagangan pengaruh, dan daya rusak yang kompleks, maka kami menuntut:

1. Mendesak KPK untuk mengembangkan dan memeriksa keterkaitan Gubernur Nurdin Abdullah dalam kasus tambang pasir laut di Pulau Kodingareng dan proyek reklamasi Makassar New Port (MNP)

2. Mengembangkan dan memeriksa orang-orang terdekat gubernur Nurdin Abdullah, sebagaimana yang kami sebutkan di atas, yang menjadi bagian dari tambang pasir di Pulau Kodingareng dan proyek reklamasi MNP.

3. Lakukan penegakan hukum atas seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Pulau Kodingareng, berikut segera pulihkan kerusakan sosial-ekologis yang sudah terjadi.

Evaluasi dan hentikan aktivitas proyek reklamasi Makassar New Port

4. Evaluasi seluruh proyek strategis nasional yang rentan dibancak oleh elit politik lokal-nasional untuk keuntungan diri dan kroni-kroninya.

Kami meminta Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah untuk segera mundur dari jabatan. Patuhi seluruh proses hukum. (Ip)

‘PostBanner’

Comment