by

Program Mandiri, Bio Farma Pesan 20 Juta Dosis Vaksin Moderna dan Sinopharm

Seorang warga menunggu giliran divaksin sementara seorang perawat menoleh ke arahnya saat program vaksinasi COVID-19 masal untuk para pelayan publik dan warga senior yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta, 14 Maret 2021. AFP

Smartcitymakassar.com – Indonesia telah mengantongi komitmen lebih dari 20 juta dosis vaksin dari dua produsen asal Cina dan Amerika Serikat (AS) dengan target kedatangan pada Maret hingga pertengahan tahun untuk mendukung program vaksinasi oleh pihak swasta, demikian kata direktur utama perusahaan farmasi pelat merah PT Bio Farma. 

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan vaksin tersebut terdiri dari 15 juta dosis dari Sinopharm, perusahaan farmasi milik negara Cina, dan 5,2 juta dosis lainnya dari Moderna, yang berbasis di Massachussetts.

‘FooterBanner’


Periode pengiriman Sinopharm bakal dimulai pada Maret hingga akhir kuartal kedua, sementara Moderna ditargetkan tiba pada pertengahan tahun 2021, lanjutnya. 

“Proses registrasi akan dilakukan anak perusahaan kami, Kimia Farma. Dan kita juga dalam proses rolling submission ke BPOM untuk mendapatkan emergency use authorization (izin penggunaan darurat),” kata Honesti dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Senin (15/3). 

Honesti menambahkan, Bio Farma juga telah mengantongi komitmen pengadaan 15 juta dosis vaksin tambahan dari Sinopharm apabila jumlah ini tidak mencukupi untuk program vaksinasi mandiri. 

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mencatat hingga 14 Maret 2021, sebanyak 11.524 perusahaan dengan total karyawan mencapai 7.4 juta orang telah mendaftar untuk mengikuti program vaksinasi yang dinamai gotong royong ini. Pendaftaran masih akan dibuka hingga 24 Maret 2021. 

Bio Farma akan menyiapkan sekitar 806 fasilitas kesehatan untuk program vaksinasi mandiri, yang terdiri dari 65 fasilitas milik Bio Farma, 504 milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 237 layanan milik swasta. 

Honesti mengatakan, setiap fasilitas diperkirakan bakal mendapatkan jatah 2 hingga 3 juta dosis vaksin per bulan dengan asumsi kemampuan vaksinasi mencapai 75 sampai 100 suntikan per hari. 

“Ini yang kami akan coba nanti untuk melakukan percepatan dan juga untuk membantu program pemerintah. Karena memang kecepatan sangat menentukan untuk herd immunity,” katanya. 

Vaksinasi mandiri, yang disebut juga vaksinasi gotong royong ini, banyak dikecam oleh para ahli epidemiologi, yang menganggap bahwa program ini akan mengambil jatah vaksin terbatas yang seharusnya diberikan berdasarkan prioritas kerentanan.  

Kementerian Kesehatan menargetkan program vaksinasi mandiri dimulai pada April mendatang, menyusul kedatangan 2 juta dosis vaksin Sinopharm pada akhir bulan ini. 

Kementerian juga memastikan vaksin yang digunakan untuk swasta berbeda dengan yang digunakan untuk program vaksinasi dari pemerintah dari produsen seperti Sinovac, Novavac, Covax/Gavi, AstraZeneca, dan Pfizer. Program penyuntikan juga dilarang menggunakan fasilitas milik pemerintah.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan biaya vaksin mandiri akan ditanggung masing-masing perusahaan yang mendaftar, tanpa membenani karyawan sepeser pun. 

Kendati demikian, hingga saat ini kementerian belum memutuskan berapa besaran tarif untuk vaksin mandiri yang akan ditanggung perusahaan. 

“Kami baru akan menentukan tarifnya sesudah pihak BUMN (Bio Farma) dan Kadin duduk bersama, datang ke kami. Jadi harus ada kesepakatan antar-mereka,” kata Budi, dalam rapat yang sama. 

Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani berharap program vaksinasi mandiri ini bakal membawa dampak positif bagi dunia usaha terutama dari sisi meningkatnya produktivitas pekerja. 

“Dengan demikian, vaksinasi gotong royong ini tentunya tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kesehatan, melainkan juga perekonomian,” kata Rosan di DPR RI. 

Sejauh ini, Indonesia sudah menerima hampir 40 juta dosis vaksin – 38 juta dosis dari Sinovac dan 1.1 dosis buatan AstraZeneca.

Hingga Senin, Komite Penanganan COVID-19 mencatat program vaksinasi suntikan pertama telah mencakup 4,1 juta orang, sementara vaksinasi suntikan kedua telah diberikan kepada 1,5 juta peserta yang sudah mendapatkan suntikan pertama. 

Pemerintah menargetkan memvaksinasi 181.5 juta penduduk sampai tahun depan untuk mencapai imunitas kelompok.

Angka terkonfirmasi positif COVID-19 hingga Senin bertambah 5.589 menjadi 1.425.044 kasus. Sementara kematian bertambah 147 orang, sehingga keseluruhan korban virus yang menjangkit sejak satu tahun terakhir menjadi 38.573 orang. 

BACA JUGA:  Anak Nurdin Abdullah Dipanggil KPK

Penggunaan AstraZeneca ditunda

Kementerian Kesehatan memutuskan untuk menunda penggunaan vaksin buatan AstraZeneca ke dalam program vaksinasi gratis dari pemerintah menyusul adanya laporan kasus pembekuan darah peserta vaksin buatan Inggris itu di beberapa negara Eropa. 

Pelaksana Tugas Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu mengatakan kementerian bakal mendistribusikan vaksin AstraZeneca setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) selesai melakukan kajian dari efek samping vaksin tersebut. 

“Terkait dengan AstraZeneca, kami masih menunggu keputusan dari BPOM. Karena ada laporan terkait masalah di Eropa, sehingga BPOM dan ITAGI rapat dan meminta data-data lagi terkait efek samping AstraZeneca,” kata Maxi dalam konferensi pers virtual di YouTube Ombudsman RI, Senin. 

Menteri Kesehatan Budi menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan WHO dan otoritas kesehatan baik di Inggris dan Uni Eropa untuk mengkonfirmasi ada tidaknya korelasi antara vaksin dengan insiden serius tersebut.

“BPOM menunda dulu implementasi AstraZeneca menunggu konfirmasi WHO. Mudah-mudahan bisa cepat keluar (karena) AstraZeneca expired di akhir Mei,” kata Budi. 

Senin pekan lalu, sebanyak 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca tiba di Indonesia sebagai bagian dari kerja sama dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO). 

Berselang satu hari setelahnya, BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat untuk vaksin yang disebut memiliki efikasi mencapai 62,1 persen tersebut. 

Selain menunggu kajian lebih lanjut dari efek samping AstraZeneca, pemerintah juga masih menantikan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas vaksin ini dalam beberapa hari ke depan, sebut Kemenetrian Kesehatan. 

Pertengahan Februari, WHO telah mengeluarkan izin penggunaan darurat bagi dua versi vaksin AstraZeneca yang diproduksi oleh South Korea Bioscience Co. dan Serum Institute of India. 

Dalam izin tersebut diberikan rekomendasi bahwa vaksin ini bisa disuntikan kepada kelompok 18 tahun ke atas, namun tidak disarankan untuk kelompok lanjut usia (lansia) lantaran belum mencukupinya data terkait efikasi. 

PON di Papua

Juga pada Senin, pemerintah memutuskan untuk tetap menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua pada 2-15 Oktober 2021, demikian Menteri Pemuda dan Olahraga (Menopora) Zainudin Amali. 

“Arahan Pak Presiden, karena ini sudah siap, kita akan lakukan di 2021. Tidak ada penundaan karena ini sudah sempat kita tunda pada 2020,” kata Zainudin usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta. 

Pemerintah masih akan mengkaji perihal tata cara pelaksanaan kompetisi olahraga yang bakal diikuti lebih dari 6.000 atlet di 37 cabang olahraga dari seluruh provinsi di Tanah Air. 

“Kita akan lihat perkembangannya nanti, apakah ini akan tanpa penonton atau penonton terbatas atau dalam kapasitas normal. Kita akan belajar dari Olimpiade Tokyo yang akan diselenggarakan beberapa bulan ke depan, kita akan lihat penerapannya di sana seperti apa,” kata Zainudin. 

Menpora turut memastikan, seluruh pihak yang berkepentingan dalam agenda nasional itu, baik atlet, pelatih, tenaga pendukung, bahkan masyarakat sekitar lokasi pertandingan bakal divaksin. 

“Kalau dilihat dari perjalanan vaksinasi, saya optimistis pada saatnya nanti, semua sudah tervaksin,” katanya. 

Agenda olahraga empat tahunan ini rencananya bakal dipertandingkan di 37 arena yang terbagi di empat kota/kabupaten di Papua; Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke. 

Ketua Harian Panitia Besar (PB) PON Yunus Wonda mengatakan kesiapan infrastruktur untuk mendukung perhelatan tersebut telah mencapai 90 persen. 

“PON tetap dilaksanakan tahun ini, namun belum ada instruksi apakah dilaksanakan secara virtual atau apa. Tapi tetap kita siapkan secara normal,” kata Yunus, mengutip AntaraNews. 

Melalui akun Twitternya, Jokowi mengungkapkan dukungan terhadap diselenggarakannya PON bulan Oktober.

“Empat dari tujuh venue olahraga untuk penyelenggaraan PON XX di Papua ini telah selesai. Saya telah menginstruksikan agar PON XX, bulan Oktober 2021, disiapkan sebaik mungkin. Salah satunya adalah vaksinasi COVID-19 sebelumnya terhadap seluruh kontingen atlet dan perangkatnya,” cuit Jokowi di Twitter.

Indonesia telah memulai program vaksin untuk para atlet pada 26 Februari 2021. Jumlah peserta yang tercatat mencapai 808 orang yang terdiri dari atlet, pelatih dan tenaga pendukung dari 40 cabang olahraga. 

Pemberian vaksin untuk kelompok ini dilakukan pemerintah untuk mengaktifkan kembali kegiatan olahraga serta mempersiapkan para atlet yang bakal bertanding di Olimpiade Tokyo pada akhir Juli nanti. (Sumber: benarnews.org)

‘PostBanner’

Comment