by

Diskusi Fee Proyek Infrastruktur Sulsel, Ini Kata Dosen Unhas dan Djusman AR

Diskusi Fee Proyek Infrastruktur Sulsel, Ini Kata Dosen Unhas dan Djusman AR

Smartcitymakassar.com – Makassar. Diskusi Publik yang mengusung tema “Menyelisik Praktik ‘Fee Oligarki’ Dalam Pembangunan Infrastruktur Sulawesi Selatan” diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (Garda Tipikor) Universitas Hasanuddin (Unhas) di Warung Kopi (Warkop) Megazone, jalan Topaz Makassar, Sabtu (13/3/2021).

Pada kesempatan itu, Dosen Fakultas Hukum Unhas, Fajlurrahman Juardi, menyinggung soal mahalnya biaya Pilkada.

‘FooterBanner’


“Meski di permukaan sistem politik kita baik-baik saja, namun faktanya biaya politik yang sangat mahal telah mengubah kekuasaan yang menjadikan suara rakyat menjadi milik sekelompok orang. Jadi bukan lagi suara rakyat suara Tuhan,” kata Fajlurrahman.

Terkait kasus OTT KPK melibatkan Nurdin Abdullah, merupakan bagian dari sistem demokrasi yang berada di Indonesia.

“Kasus yang menimpa Gubernur Sulsel merupakan salah satu bagian terkecil dari betapa rumitnya kekuatan sistem demokrasi,” kata Pembina Garda Tipikor ini.

“Bisa saja ustad hingga profesor ketika masuk di sistem demokrasi, itu bisa menjadi ‘momok’ yang menakutkan ketika masuk lingkaran oligarki,” kata Fajlurrahman.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) Non Governmental Organization (NGO) Sulawesi, Djusman AR.

Menanggapi biaya pilkada yang mahal, Djusman mengatakan salah satu cara yang ditempuh untuk memuluskan ‘syahwat kekuasaan’ itu adalah dengan meminta bantuan serta dukungan dari para cukong.

“Nah, cukong politik inilah yang akan menjadi gurita ketika calonnya terpilih menjadi kepala daerah. Mereka berada di belakang layar dan menjadi penentu siapa saja pelaksana proyek dalam pemerintahan,” kata Djusman yang saat ini namanya disebut sebut sebagai pelapor Nurdin Abdullah ke KPK.

BACA JUGA:  Didampingi Kapolri, Panglima TNI Buka Latsitarda Nusantara Ke-41

Djusman juga berharap agar KPK segera menangkap para cukong politik yang menjadi gurita proyek di daerah-daerah, khususnya di Sulsel

Masih dalam kesempatan yang sama, Djusman juga menanggapi soal pemahaman OTT KPK terhadap Nurdin Abdullah (NA). Ia menjelaskan persepsi masyarakat terhadap OTT KPK masih kurang dipahami. Sejumlah masyarakat masih menganggap NA tidak kena OTT dikarenakan tidak berada dilokasi kejadian ‘transaksi’ tetapi sedang istirahat di Rujab, sehingga masyarakat memplesetkan kata OTT yaitu Operasi Tangkap Tidur.

“Apa yang dilakukan KPK berkaitan penjemputan paksa atau penangkapan terhadap NA adalah merupakan rangkaian penyelidikan merujuk pada sprint Lidnya tertanggal 01 Oktober 2020, bagi KPK. Itulah strateginya meskipun memang banyak yang mempersoalkan bahwa mengapa dikatakan OTT sementara NA tidak berada ditempat atau sedang tidur? Bagi saya itu merupakan pendapat yang keliru,” kata Djusman.

Djusman yang juga Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar, menjelaskan OTT tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya, yang dikenal hukum yaitu tertangkap tangan. istilah OTT itu merupakan bagian dari progres penyelidikan.

“Itu pendapat yang tidak bisa membedakan antara tertangkap tangan dan operasi tangkap tangan. Pendapat saya OTT tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya, yang dikenal dalam hukum itu khususnya KUHAP adalah tertangkap tangan. Intinya KPK sudah benar dan patutlah kita mendukungnya,” jelasnya. (Ip)

‘PostBanner’

Comment