by

Soal Pemeriksaan 7 PNS Sulsel, Ini Kata KPK

proyek jalan ruas Palampang-Munte-Bontolempangan di Sulsel.

Smartcitymakassar.com – Makassar. Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali memeriksa tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), terkait kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada tahun anggaran 2020—2021, yang melibatkan Gubernur non aktif Sulsel Nurdin Abdullah. Sebanyak tujuh PNS Sulsel itu diperiksa penyidik KPK di Gedung Mapolda Sulsel, Jumat (12/3/2021).

Polda Sulsel Membenarkan

‘FooterBanner’


Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E Zulpan membenarkan pemeriksaan tersebut. Dia mengatakan pemeriksaan tujuh PNS itu terkait pengembangan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Nurdin Abdullah di bidang infrastruktur Sulsel beberapa waktu lalu.

“Terkait pengembangan kasus Pak Gubernur Nurdin Abdullah. Itu teknisnya sama KPK, saya hanya membenarkan saja,” ujar Zulpan saat dikonfirmasi melalui telepon, Jumat (12/3/2021) siang

Zulpan mengatakan untuk masalah teknis pemeriksaan menjadi kewenangan KPK untuk menjelaskan.

“Kalau materi pemeriksaan biar KPK,” jelas Zulpan.

Kata KPK Soal Pemeriksaan 7 PNS Sulsel

Adapun perkembangan terkini terkait materi pemeriksaan, KPK menjelaskan, para saksi dipanggil terkait proses lelang proyek jalan ruas Palampang-Munte-Bontolempangan di Sulsel.

“Para saksi tersebut didalami pengetahuannya terkait dengan proses awal dilakukannya lelang pekerjaan proyek jalan ruas Palampang-Munte-Botolempangan yang dimenangkan PT CSP (Cahaya Sepang Bulukumba),” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (13/3/2021).

Adapun ketujuh PNS Pemprov Sulsel yang diperiksa masing-masing bernama Herman Parudani, Ansar, Hizar, Suhasril, A Yusril Mallombasang, Asirah Massinai, dan Astrid Amirullah.

BACA JUGA:  Di 2020, Amnesty Catat 30 Korban Dugaan Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

Soal Proyek Jalan Ruas Palampang-Munte-Botolempangan Yang disinggung KPK

Berdasarkan sumber lpse Sulsel Pembangunan jalan ruas Palampang-Munte-Botolempangan 1 1 Paket, tanggal pembuatan 12 November 2020 dengan kode Tahap Tender Saat Ini Tender Sudah Selesai. Adapun nilai pagu paket Rp. 19.295.078.867,00, Tahun Anggaran APBD 2020. Adapun Nama Pemenang adalah PT. Cahaya Seppang Bulukumba (PT. CSP) yang disebut oleh Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri sebagai dasar pemanggilan tujuh PNS Sulsel tersebut.

Sebagai informasi, Sebelumnya diketahui, Minggu (28/2/2021) dini hari, KPK telah melakukan konfrensi Pers Live sekitar pukul 01 45 WITA, terkait hasil peneriksaan kasus OTT di Sulsel tersebut, yang dibacakan ketua KPK Firli Bahuri. Pada keterangan pers nya, Ketua KPK menetapkan tiga tersangka yakni Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah (NA), Edy Rahmat (ER) selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel atau orang kepercayaan Nurdin, dan Agung Sucipto (AS) selaku kontraktor/Direktur PT Agung Perdana Bulukumba.

Pada kesempatan konfrensi pers tersebut, ketua KPK juga menyinggung dugaan suap beberapa proyek lain di Sulsel diantaranya :

a. Peningkatan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan di Kab. Sinjai/Bulukumba (DAK Penugasan) TA 2019 dengan nilai Rp28,9 Miliar

b. Pembangunan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan (DAK) TA 2020 dengan nilai Rp15.7 Miliar

c. Pembangunan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan 1 1 Paket (APBD Provinsi) dengan nilai Rp19 Miliar. (Ip)

‘PostBanner’

Comment