by

Terancam Dihentikan Wali Kota Makassar, Ini Penjelasan Lengkap Proyek Twin Tower Senilai Rp.1,9 Triliun

Desain Proyek Twin Tower

Smartcitymakassar.com – Makassar. Mega proyek Pemrov Sulsel Twin Tower dengan anggaran Rp1,9 Triliun terancam mangkrak. Pihak pengelola tidak bisa menghadirkan dan menunjukkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Wali Kota Makassar, Danny Pomanto meminta proyek tersebut dihentikan. Pasalnya melanggar aturan. Setiap pembangunan, kata Danny, harus memiliki IMB.

‘FooterBanner’


“Semua yang tidak punya IMB harus dihentikan, rumusnya itu di mana-mana harus ada IMB-nya, hebatnya itu mau bangunan di kota, baru tidak ada IMB,” tegas Danny, Selasa (3/3/2021).

Danny pun meminta Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) memberi surat teguran untuk menghentikan segala aktivitas di kawasan Central Point of Indonesia (CPI) itu.

“Sudah kasi teguran meminta IMB, atau tidak, kalau tidak ada (IMB) setop pekerjaan.Harus dihentikan karena melanggar. Teguran sudah dikirim kemarin,” tegas Danny.

Apakah Proyek Twin Tower Itu?

Diketahui, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) pada Sabtu (7/11/2020), secara resmi melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) pembangunan Gedung Twin Tower Provinsi Sulsel di Kawasan Center Point of Indonesia Makassar, Sulsel.

Adapun gedung ini nantinya akan menjadi gedung terintegrasi antara Kantor Gubernur Sulsel, DPRD Sulsel serta Bupati/Wali Kota se-Sulsel dengan fasilitas lengkap lainnya seperti mal, hotel dan restoran.

“Kita ingin membangun sinergitas antara dinas, membangun secara terintegrasi semua. Tetapi kita punya kantor jauh-jauhan semua, sementara kita punya peluang dan lahan di pinggir pantai, sangat strategis untuk kita dijadikan pusat pemerintahan,” jelas NA, Sabtu (7/11/2020) saat groundbreaking.

Sementara Kantor Gubernur Sulsel yang ada saat ini nantinya akan dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) agar space publik semakin luas.

Pembangunan Twin Tower ini pun diklaim Nurdin Abdullah tanpa menggunakan APBD ataupun APBN, melainkan dengan sistem turnkey. Maksudnya, proses pembayaran baru akan dilakukan setelah pembangunan gedung selesai.

“Jadi ini betul-betul kolaborasi PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) bersama Waskita Karya, saya kira ini sesuatu yang luar biasa,” kata Nurdin Abdullah.

Meski begitu, Nurdin Abdullah tetap yakin banyak pihak yang akan ikut menawarkan pembiayaan dengan penawaran bunga ringan dan tenggang waktu pelunasan selama 25 tahun.

“Dibangun oleh rekanan, rekanannya juga dari BUMN. BUMN pasti ada sumber-sumber pembiayaan dari luar dengan bunga yang lebih murah,” jelas Nurdin Abdullah.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perseroda Sulsel, Taufik Fachruddin menyebutkan hadirnya gedung ini juga berkat dukungan dari Gubernur dan Wakil Gubernur serta Forkopimda Sulsel dengan merubah status Perusda Sulsel menjadi Perseroda.

BACA JUGA:  Gelar Baksos di Bulan Ramadan, Begini Kegiatan SD Islam Athirah 2 Makassar

“Di Perseroda ini, selalu memberikan loncatan-loncatan yang terus terang kami juga keteteran. Tapi insyaallah dengan semangat yang dimiliki tim Perseroda, kita akan mengemban amanah yang diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Bapak Gubernur untuk membangun Twin Tower Provinsi Sulsel,” jelas Taufik Fachruddin yang juga merupakan adik ipar Gubernur Sulsel.

Sebagai informasi, Waskita Karya dipercaya oleh PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) untuk membangun proyek Twin Tower di Kota Makassar Sulsel. Pembangunan Twin Tower sebesar Rp 1,9 triliun ini merupakan kontrak rancang bangun menggunakan skema turnkey dan rencananya dikerjakan dalam waktu 532 hari kalender serta waktu pemeliharaan selama 360 hari kalender. Menurut Direktur Utama Waskita Karya, Destiawan Soewardjono, proyek Twin Tower Makassar ini desainnya mengikuti filosofi kapal pinisi.

Penjelasan Turnkey Project

Pada sebuah proyek properti ada beberapa tipe pembayaran yang bisa diterapkan untuk membayar kontraktor. Sistem yang paling umum digunakan adalah sistem pembayaran termin. Sistem ini mengharuskan developer memiliki modal awal untuk membayar kontraktor sesuai terms yang disepakati.

Bagaimana kalau developer tidak memiliki modal awal untuk memulai proyek?

Jika kondisinya demikian maka sistem pembayaran yang bisa diterapkan adalah sistem turnkey project. Secara sederhana dapat dipahami bahwa sistem turnkey project ini adalah pembayaran oleh developer atau pemilik proyek terhadap kontraktor sebagai pelaksana pada saat pekerjaan telah selesai seluruhnya atau pada saat proyek serah terima dari pelaksana ke pemilik. Jadi dengan sistem turnkey ini developer tidak memerlukan modal untuk membangun (sesuai isi kontrak) karena pembangunan dan pembiayaan proyek sepenuhnya menjadi tanggungjawab kontraktor.

Modal kontraktor bisa dalam bentuk pembelian material, biaya tukang, membayar sub contractor (jika ada). Apabila turnkey project ini diaplikasikan untuk proyek-proyek property seperti perumahan, apartemen dan jenis proyek lain yang akan dijual kepada end user maka developer tidak memerlukan uang sama sekali untuk memulai pembangunan fisik proyek, karena jenis apapun pekerjaan fisik bisa dikerjakan dengan sistem turnkey. (Ip)

‘PostBanner’

Comment