by

Budayawan Ini Sebut Nurdin Abdullah Tipikal Pemimpin yang Tak Manusiawi, Walhi Sulsel Uraikan 5 Dosa Besar NA Pada Masyarakat Kodingareng

Nurdin Abdullah

Smartcitymakassar.com – Makassar. Masalah terkait penambangan pasir laut di perairan Galesong Utara yang dinilai sangat merugikan nelayan di Pulau Kodingareng serta sarat KKN terus masih meninggalkan jejak yang belum terselesaikan.

Berbagai upaya yang dilakukan nelayan, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) serta Koalisi Masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak nelayan seperti membentur tembok. Bahkan usaha menemui langsung Nurdin Abdullah (sebelum terjerat kasus suap-red) untuk menyampaikan aspirasi nelayan tidak mendapat tanggapan. Padahal para nelayan Pulau Kodingareng menyebutkan tambang pasir laut di perairan Galesong tersebut benar-benar telah menghilangkan mata pencaharian mereka.

‘FooterBanner’


Menanggapi persoalan ini, pemerhati dan aktivis sosial dan budaya, Asmin Amin sangat menyayangkan sikap yang pernah dilakukan Nurdin Abdullah tersebut. Menurutnya, dalam perspektif kebudayaan Bugis Makassar, sikap Nurdin Abdullah ini mencerminkan tipikal pemimpin yang bukan lagi manusia.

“Ada pesan-pesan orang tua kita dahulu yang menyebutkan “punna tena’ paccenya teai tau antu” yang artinya kalau sudah tidak ada kepedulian maka bukan manusia itu. Coba kita lihat, ini ada masyarakat nelayan yang kehilangan mata pencaharian, mereka sudah menjerit ke mana-mana. Beramai-ramai menunjukkan fakta. Berulang-ulang melakukan demo bahkan sudah mendatangi kantor Gubernur dulu namun tidak ada kepedulian. Ditemui pun tidak. Jadi dalam analisa saya, saat ini kita dipimpin oleh bukan manusia”, ujarnya.

Asmin juga menambahkan ada lagi pesan orang tua kita yang mengatang “punna nia’ karaeng addanggang tayammi bala” (bila ada pemimpin yang berdagang maka tunggulah malapetaka). Nah, ini yang terjadi. Nurdin Abdullah itu pedagang. Profesinya dari dulu yang berdagang. Seorang bussinesman.

“Pada intinya, dalam perspektif kebudayaan kepemimpinan harus dilandasi oleh sikap siri’. Siri’ itu mengedepankan rasa malu di atas semua sistem nilai yang ada. Karena siri’ itu simbol maka bukan manusia kalau tidak ada siri’na. Tidak ada lagi malunya”, imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel, Al Amin menegaskan ada lima dosa besar Gubernur Nurdin Abdullah pada masyarakat pesisir Sulsel, khususnya Makassar.

“Pertama, NA itu menyetujui dan meletakkan zona tambang pasir di wilayah tangkap nelayan tanpa konsultasi dan dialog dengan nelayan di pulau. Dosa ke dua, memberi izin kepada empat perusahan tambang pasir laut di mana dua diantaranya merupakan milik koleganya, milik kerabat anaknya yang juga merupakan tim sukses di Pilgub lalu”, ujarnya.

Sebagaimana hasil laporan yang dikeluarkan NGO Aliansi Selamatkan Pesisir menyebutkan dua perusahaan tambang milik kolega dan kerabat anak Nurdin Abdullah adalah PT. Banteng Laut Indonesia dengan luas garapan 619,58 ha dan PT. Nugraha Indonesia Timur dengan luas garapan 658,64 ha.

Diketahui Direktur PT. Banteng Laut Indonesia, Akbar Nugraha tim sukses pemenangan Nurdin Abdullah di Pilgub lalu. Akbar juga tengah menjabat Ketua Badan Promosi Parawisata Daerah (BPPD) Sulsel dan rekan satu angkatan anak Nurdin Abdullah, Fathul Fauzi di BINUS. Demikian pula dengan seorang pemegang saham PT. Banteng Laut Indonesia, Fahmi Islami yang merupakan bagian dari tim pemenangan Nurdin Abdullah yang juga menjabat Staf Khusus Gubernur Sulsel dan bagian dari tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Sulsel. Begitu pula Abil Iksan, seorang pemegam saham PT. Banteng Laut Indonesia yang diketahui merupakan bagian dari tim pemenangan Nurdin Abdullah.

BACA JUGA:  Dilema Tenaga Pendidik di Tengah Pandemi, Wahab Tahir: Mohon Kesabarannya

Sedangkan di PT. Nugraha Indonesia Timur kembali tercatat nama Akbar Nugraha sebagai pemegang saham sebesar 35 persen serta Abil Iksan sebanyak 15 persen

Karena itu Al Amin menegaskan, sangat kuat dugaan adanya monopoli usaha. Dia menyebutkan dalam UU Persaingan Usaha Tidak Sehat ditegaskan tidak diperbolehkan seseorang berada di dua perusahaan dengan komuditas pasar yang sama.

“Dalam hal ini Walhi bersama koalisi masyarakat selamatkan laut telah melaporkan dugaan adanya praktik kejahatan bisnis (monopoli usaha) kepada Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha”, katanya.

Dosa ketiga Nurdin Abdullah, menurut Al Amin adalah mengabaikan suara nelayan dan perempuan Pulau Kodingareng.

“Bayangkan saja, sejak Februari sampai Oktober saat ini nelayan itu telah kehilangan mata pencahariannya yang dulu bisa mereka dapatkan sebanyak Rp. 400 ribu sampai Rp. 1 juta per hari. Adanya tambang pasir laut menghilangkan hasil tangkapan ikan nelayan sehingga menimbulkan krisis pangan di pulau serta menimbulkan dampak sosial ekonomi masyarakat pulau”, katanya.

Di sisi lain, kata Al Amin, masyarakat nelayan dan perempuan Pulau Kodingareng telah melakukan berbagai aksi protes dan demo meminta pertanggungjawaban Gubernur Sulsel namun hingga saat ini mereka tidak perdulikan.

Dosa Nurdin keempat adalah membiarkan ada praktek monopoli usaha dalam pengelolaan tambang pasir.

“Kalau memang Nurdin Abdullah ingin pro investasi haruslah dengan praktek yang sehat. Jangan hanya kolega yang diberi ruang untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Sulsel”, jelasnya.

Dosa Nurdin Andullah yang kelima adalah tidak memenuhi janji. Ini terbukti karena sebelum Perda Izin Tambang Pasir diterbitkan, di tahun 2018, Nurdin Abdullah berjanji tidak akan memberi izin usaha tambang pasir laut termasuk di perairan Galesong yang merupakan wilayah tangkap nelayan.

“Tapi kenyataannya izin tambang pasir laut tetap dikelurkan Gubernur yang ironisnya dua perusahaan yang diizinkan tersebut milik kolega dan kerabat anaknya”, katanya.

Gubernur Nurdin, kata Al Amin juga pernah berjanji bila Walhi punya data dan kajian dampak lingkungan dan hukum maka Walhi akan diberi ruang untuk bicara dan menyampaikan hal tersebut.

“Sayangnya, sampai detik ini janji Nurdin Abdullah tidak juga dipenuhi. Padahal data dan kajian kami sudah lengkap tapi dia terus mengabaikan dan enggan memenuhi janji yang dia sendiri sampaikan. Dengan pengabaian ini publik pasti sudah paham bagaimana karakter dan watak asli Nurdin Abdullah dalam hal menepati janji yang diberikan”, katanya.

Soal bagaimana langkah Walhi selanjutnya, Al Amin menegaskan akan terus memperjuangkan dan mendampingi masyarakat nelayan Pulau Kodingareng hingga hak-hak hidupnya terpenuhi serta hingga penambangan pasir laut di Galesong dihentikan. Al Amin juga mengajak masyarakat, NGO dan media yang punya kepedulian terhadap penzaliman yang menimpa nelayan untuk ikut bergerak dan bersuara dalam memperjuangkan nasib mata pencarian nelayan di Pulau Kodingareng. (Ip)

Comment