by

Soal Ratusan Honorer yang Dirumahkan, BAIN HAM RI dan PP Pemilar Meniilai DPRD Lutra Tak Dianggap Oleh Pemda Lutra

Soal Ratusan Honorer yang Dirumahkan, BAIN HAM RI dan PP Pemilar Meniilai DPRD Lutra Tak Dianggap Oleh Pemda Lutra

Smartcitymakassar.com – Lutra. Bola panas telur begulir terkait pemberhentian ratusan honorer yang hingga saat ini belum di panggil kembali, di Kabupaten Luwu Utara (Lutra) Sulsel. Adapun ratusan tegana honorer Lutra yang di rumahkan kini memasuki 2 bulan semenjak pemberhentian serentak sejak Desember 2020 lalu.

Perkembangan terkini, hari ini, Kamis (4/3/2021) telah diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diketahui kali kedua telah dilaksanakan.

‘FooterBanner’


Namun menurut pengurus PP Pemilar, Kilpli, sampai sekarang belum medapatkan titik terang.

“Kami sudah dua kali meminta ke DPR untuk RDP tapi sampai sekarang belum ada titik terang,” terang Kilpli saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (4/3/2021) malam.

Untuk RDP kedua ini dihadiri komisi 1 DPRD Lutra, mahasiswa, ormas dan hanya satu instansi terkait yang menyempatkan hadir dalam RDP yaitu Direktur RS Andi Demma Masamba.

Padahal dalam surat BAIN HAM RI dan PP Pemilar meminta untuk memanggi kembali semua SKPD yang sudah merumahkan honorer.

Menurut ketua BAIN HAM RI Lutra Faisal Tanjung, tujuan memanggil semua SKPD yang merumahkan honorer adalah agar mendapatkan penjelasan tentang evaluasi rekomendasi pada RDP pertama.

Sebagai informasi, RDP pertama yang juga berlangsung di aula gabungan Komisi DPRD kabupaten luwu utara, pada tanggal 20 januari 2021 dihadiri 17 anggota DPRD, 8 OPD/SKPD Lutra, Mahasiswa, Ormas dan pemuda lutra, BAIN HAM RI Lutra dan PP Pamilar..

Adapun hasil rekomendasi RDP khususnya pada poin tiga ialah untuk pemanggilan kembali Honorer/sukarela adalah kewenangan SKPD dengan tetap memperhatikan asas kemanusiaan dan masa pengabdian.

BACA JUGA:  BPJSTK Sasar Perlindungan bagi Pemilah Sampah, Fatma: Kami Dukung, Mohon Disosialisasikan

Namun usai RDP itu, perkembangan hasil poin 3 tersebut dianggap tidak dilaksanakan SKPD. Menurut Ketua BAIN HAM RI kab. Luwu utara, Faisal Tanjung beberapa waktu lalu, masih banyak ternaga honorer lutra yang mengabdi puluhan tahun dan belum di panggil sampai sekarang, dan itu tak sesuai dengan hasil rekomendasi RPD poin ke 3.

“Kami kaget melihat RDP kedua tadi, kenapa cuma dihadiri 1 SKPD. Apa gunanya kita lanjut berbicara kalau yang ingin dimintai keterangan tak ada semua,” tegas Faisal Tanjung saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (4/3/2021) malam.

Menurut Faisal selain tak berinteggritas, para SKPD Lutra sepertinya menyepelekan undangan dari wakil rakyat.

“Saya menilai sepertinya para SKPD menyepelekan undangan dari DPRD Lutra. Sepertinya DPRD tak dianggap. Terbukti cuma 1 SKPD yang datang,” kata Faisal Tanjung.

“Jadi saya berharap DPRD bisa lebih tegas dan berwibawa terhadap eksekutif. Jangan mau disepelekan seperti ini,”sambung Faisal Tanjung.

Mengenai tak adanya titik terang pada RDP kedua ini, BAIN HAM RI dan PP Pemilar tegas meminta RDP ketiga.

“Saya dan teman dari PP Pemilar Kilpli, sepakat minta RDP ketiga, hingga para SKPD yang masih merumahkan honorer hadir semua,” tegas Faisal Tanjung. (Ip)

‘PostBanner’

Comment