by

Tak Hanya di Bantaeng, Djusman AR Harap KPK Selidiki Proyek Aktif di Daerah-daerah yang Melibatkan NA

Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar, Djusman AR.(ist)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri semua pembangunan yang melibatkan Nurdin Abdullah hingga saat masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bantaeng.

Pernyataan itu disampaikan oleh wakil ketua KPK, Nurul Gufron saat live di salah satu tv nasional belum lama ini.

‘FooterBanner’


Hal tersebut dilakukan, kata Gufron, untuk menepis anggapan sejumlah kalangan jika Nurdin Abdullah (NA) dikenal bersih saat menjabat sebagai Bupati.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar, Djusman AR menjelaskan jika yang dilakukan oleh KPK adalah hal yang wajar dan sudah tepat.

“Buat kami itu sudah wajar dan tepat jika penyidik KPK mengembangkan ke sana (Bantaeng) dan kab/kota lainnya. Mereka (KPK) tentu tidak hanya fokus pada kasus yang menjeratnya (NA) sekarang ini”, jelas Djusman melalui sambungan telpon. Rabu (3/3/2021).

Sebagai aktivis anti korupsi, Djusman sangat apresiasi sikap KPK yang ingin mengembangkan kasus korupsi tersebut hingga ke kab/kota lainnya di wilayah kepemimpinannya Sulawesi selatan.

Bahkan, Djusman yang juga Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi meminta agar semua proyek yang berjalan di Bantaeng bahkan di Sulsel yang melibatkan NA sebaiknya diperiksa oleh penyidik KPK.

BACA JUGA:  Kapolda Sulsel Pimpin Apel Gelar Pasukan Ops Kepolisian Mandiri Kewilayahan Keselamatan 2021

Tak hanya itu, Djusman yang telah bergelut puluhan tahun di dunia aktifis anti korupsi merasa heran atas pernyataan NA bahwa dirinya tidak mengetahui transaksi yang dilakukan oleh Sekretaris Dinas dalam proyek yang melibatkannya. Apa mungkin sang bawahan yang dikenal juga sebagai orang dekatnya berani melakikan itu tanpa ada persetujuan atasannya, tapi okelah kita tidak boleh mengabakan azas praduga tak bersalah namun saya percaya KPK.

“Kan tidak adil jika hanya di Bantaeng saja. KPK harus tindaklanjuti semua daerah (di Sulsel) jika memang terbukti ada indikasi itu (korupsi). Jadi memang harus dibuka semua”, harap Djusman.

“Dan mengenai pernyataan pak NA yang katanya tidak mengetahui soal transaksi itu adalah hak terduga atau tersangka. Bagi kami yang sudah lama bergelut di dunia anti korupsi saat membaca itu hanya tersenyum, kita sudah kenyang pernyataan seperti itu”, tambahnya.

Maka dari itu, Djusman juga berharap, semua penghargaan yang didapat oleh NA terkait anti korupsi sebaiknya dikembalikan atau dicabut.(As)

‘PostBanner’

Comment