by

(OPINI) Jangan Tersesat dan Tetap Percaya KPK

Muh. Saifullah

Oleh: Muh. Saifullah

“Kejahatan Korupsi, sudah dengan cara luar biasa yang dilakukan oleh para koruptor. Indonesia memang butuh KPK dengan caranya yang luar biasa juga,” (Muh. Saifullah)

‘FooterBanner’


PASCA tersangkanya Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (NA) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (28/2/2021) dini hari, menimbulkan pro dan kontra khususnya dimasyarakat Sulsel. Berkembang pendapat soal Operasi Tangkap Tidur (OTT) berdasarkan versi yang kontra dimana menurut mereka, cara KPK saat menjemput Na saat tidur dan membujuk NA ikut hanya untuk jadi saksi, adalah bukti bahwa KPK bekerja tidak profesional. Bahkan menurut mereka, di mata rakyat Indonesia, KPK sudah buruk karena banyak oknum-oknum yang ada di dalamnya tidak menjalankan prosedur hukum dengan benar.

Pertanyaannya rakyat yang mana?

Perlu diketahui, menurut survei kepercayaan publik terhadap KPK selalu berada di angka 80%. Adapun survei terbaru indo barometer 2021 (81,8%) dan kedai kopi 2021 (85,8%).

Mengenai Operasi Tangkap Tidur oleh KPK, PERTAMA, seperti yang diketahui bersama dan diberitakan media seluruh Indonesia, bahwa dasar penjemputan NA adalah Surat Perintah Penyelidikan (Sprin Lidik) terhadap NA yang terbit Oktober 2020 lalu atau Sprin.Lidik-98/01/10/2020. Artinya sejak Oktober 2021 telah berlangsung penyelidikan terhadap NA, atau hampir empat bulan sebelum Operasi Tangkap Tidur. Perlu diketahui, aturan baru mengatur bahwa berdasarkan Sprin Lidik penyidik KPK bisa di izinkan oleh dewan pengawas KPK untuk melakukan penyadapan telepon dan selanjutnya lakukan OTT, penggeledahan dan penyitaan.

KEDUA, sebelum terjadinya Operasi Tangkap Tidur, KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap lima orang lainnya (ada juga ajudan NA berinisal SB), dimana dua diantaranya (AS kontraktor dan ER Sekertaris PU Sulsel) juga menjadi tersangka. Pada OTT itu juga KPK menyita uang Rp. 2 Milliar dari AS kepada ER.

Masih soal Operasi Tangkap Tidur, diketahui bersama, jauh sebelumnya KPK bahkan sudah melakukan penjemputan paksa kepada para pejabat yang mengaku sakit, seperti Budi Supriyanto 2016 lalu (mantan anggota DPR RI), Miryam S Haryani (mantan anggota DPR RI), Ali Mudhori (mantan anggota DPR RI), dan Setya Novanto (mantan ketua DPR RI). Jadi jangankan Operasi Tangkap Tidur, jauh sebelumnya KPK sudah sering melakukan Operasi Tangkap Sakit.

BACA JUGA:  (Opini) Makassar Recover. Peduli Ki', Sehat Ki' dan Selamat Ki'

Berdasarkan undang-undang, penyidik KPK memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa dalam proses penyidikan.

ARTINYA, kita harus percaya apa yang dilakukan KPK terhadap NA tentunya pasti berdasarkan aturan hukum.

Pelemahan KPK?

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) atau UU Nomor 19 Tahun 2019, yang merupakan Perubahan dari UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, sebelumnya menjadi polemik ditengah masyarakat termasuk pakar hukum di Indonesia. Bagi yang kontra revisi UU KPK ini dianggap sebagai pelemahan terhadap KPK.

Namun terjadinya kasus NA ini, membuat tertawa Fahri Hamzah dalam cuitannya di twitternya dan mengatakan:

“Katanya KPK lemah….,” cuit @Fahrihamzah (27/2/2021) sambil memposting berita penangkapan Gubernur Sulsel oleh KPK.

https://twitter.com/Fahrihamzah/status/1365475634718273538?s=19

Yang Menjadi Persoalan Saat Ini

Bagi penulis, yang menjadi persoalan saat ini justru bukan soal Operasi Tangkap Tidur, tapi sesuai apa yang dikatakan Fahri Hamzah pada cuitan selanjutnya.

Lanjut Fahri Hamzah dalam cuitannya mengatakan:

“Dengan Sistem dalam UU hasil revisi baru, jika KPK menangkap seseorang pasti sudah dengan alat bukti hasil audit yg lengkap. Beda dengan KPK sebelumnya yg tanpa pengawasan, KPK sekarang harusnya lebih teliti dan bertanggungjawab dengan hukum acara yang sesuai KUHAP,” cuit @Fahrihamzah (27/2/2021).

https://twitter.com/Fahrihamzah/status/1365509782312943621?s=19

“Jangan sampai uang yang ditenukan dalam perkara ini hanya uang cash yang ditemukan di restoran…ini akan membuat citra KPK rusak kembali. Revisi UU KPK yg lalu dimaksudkan agar KPK bekerja berbasis audit, seperti kejaksaan RI yg sekarang menangani kerugian negara puluhan T,” cuit @Fahrihamzah (27/2/2021).

https://twitter.com/Fahrihamzah/status/1365566167843135488?s=19

Inilah yang menjadi catatan bagi KPK berdasarkan UU baru KPK. (***)

Penulis adalah Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Pusat Kajian Politik dan Kebijakan (PKPK)

‘PostBanner’

Comment