by

Berikut Deretan Alasan Tim Transisi Danny Pomanto – Fatma Usulkan Lelang Jabatan Diulang

poto Pasangan Wali Kota Makassar bersama tim transisi Danny Pomanto – Fatma.(ist)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Tim transisi merekomendasikan kepada pasangan Wali Kota Makassar 2021, Moh Ramdhan Pomanto – Fatmawati Rusdi agar lelang jabatan di ruang lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sebaiknya diulang kembali.

Ketua Tim transisi, prof Yusran Yusuf menyampaikan, banyak ketidaksesuaian dengan aturan menjadi alasan tim ini untuk rekomendasikan lelang ulang tersebut kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2021.

‘FooterBanner’


“Tim Transisi mengamati dan mengkaji secara seksama seluruh proses lelang ini yang pada intinya menemukan adanya tujuh alasan mengapa lelang jabatan perlu diulang”, jelas prof Yusran. Selasa (2/3/2021).

Alasan pertama, kata Yusran, dari segi etik lelang jabatan semestinya menunggu Wali Kota terpilih. Sebab, lanjut dia, bagaimana pun juga, Wali Kota barulah yang nantinya akan bekerja bersama dengan para OPD untuk menyukseskan janji kampanyenya.

“Terus yang kedua, tidak adanya komunikasi yang baik antara pemerintahan sebelumnya dengan Wali Kota Makassar terpilih sejak awal lelang jabatan. Seperti kita ketahui, komunikasi baru terjalin setelah adanya desakan dari pihak luar dan proses lelang jabatan sudah berjalan”, kata dia.

Lebih lanjut, Yusran juga menyampaikan alasan ketiganya. ia menyebutkan jika tidak adanya komunikasi yang dibangun dengan pihak DPRD Kota Makassar terkait jabatan Sekwan.

“Sementara alasan kami (tim transisi) yang keempat, dari sisi aturan. Tahapan yang dibuat panitia seleksi sebelumnya tidak sesuai dengan pedoman Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)”, terang Yusran.

“Dimana, pendaftaran hanya dibuka dua hari, seharusnyakan minimal 5 hari dan bisa ditambah 3 hari lagi jika diperlukan”, tambah dia.

BACA JUGA:  Gembleng Sikap Kepemimpinan, HIMA Manajemen FE UNM Gelar Kegiatan MLT

Bukan hanya itu saja, Yusran menyebutkan, selama proses lelang, pemerintahan sebelumnya tidak membuka informasi ke publik sebelum dan selama tahapan lelang jabatan.

Apalagi, komposisi panitia seleksi yang melanggar pedoman KASN karena tidak melibatkan pihak Pemkot Makassar dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda).

“Terakhir atau yang ketujuh adalah pendaftar yang dinyatakan lolos oleh Pansel tidak memenuhi kualifikasi sesuai beban tugas yang telah dirumuskan dan kebutuhan Pemkot”, terang mantan pj walikota Makassar ini.

Sejumlah alasan itulah, sehingga tim transisi dalam rekomendasinya memberi usulan lelang jabatan sebaiknya diulang. Ternyata, rekomendasi tersebut diterima oleh walikota dan wakil walikota dan selanjutnya menunjuk plt untuk sejumlah OPD hingga lelang jabatan dilaksanakan.

“Jadi kami di tim transisi hanya mengkaji prosesnya sejak awal. Setelah itu memberi rekomendasi objektif kepada walikota dan wakil walikota. Tentu keputusan tetap ada pada mereka, kami sebatas memaparkan fakta-faktanya”, tegas Yusran.

Sementara, Juru Bicara (Jubir) Tim transisi, Henni Handayani menyampaikan, setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tim transisi akan melakukan pertemuan intensif bersama Bappeda Kota Makassar untuk memastikan visi misi walikota terintegrasi kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)2021 dan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2021.

“Bukan itu saja, tim ini juga mengawal program penanganan Covid-19 oleh Pemkot yakni Makassar Recover yang akan segera dilaunching. Baik dari segi perencanaan dan penganggarannya,” ungkap Mantan Ketua Badko HMI Sulselbar itu.(As)

‘PostBanner’

Comment