by

Soal Kasus Kepala Daerah yang Bebas di Pengadilan Tipikor Setelah Jadi Tersangka KPK

Gedung KPK

Smartcitymakassar.com – Makassar. Penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (NA), menambah deretan kasus Kepala daerah yang pernah menggunakan rompi orange KPK.

Adapun kasus tersangka di KPK tentunya belum memastikan bagi kepala daerah tersebut di vonis bersalah oleh Hakim.

‘FooterBanner’


KPK mencatat, sebanyak 300 kepala daerah telah terjerat kasus korupsi sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung pada 2005 lalu.

“Dalam catatan KPK sejak Pilkada Langsung diterapkan pada 2005, sudah 300 kepala daerah di Indonesia yang menjadi tersangka kasus korupsi, 124 di antaranya ditangani KPK,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam siaran pers, Jumat (7/8/2020).

Adapun dari 124 Kepala daerah yang ditangani KPK, dari penelusuran redaksi, tercatat hanya dua kepala daerah yang akhirnya di vonis bebas oleh Pengadilan Tipikor.

Berikut dua kepala daerah yang bebas setelah menjadi tersangka di KPK:

1. Suparman

Ketuk palu vonis bebas juga diberikan hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, kepada mantan Bupati Rokan Hulu Suparman, Kamis, 23 Februari 2017. Vonis itu membuatnya lepas dari tuntutan 4,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Suparman sedianya terjerat kasus suap pembahasan APBD Riau Tahun Anggaran 2014. Namun, hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru menganggap dakwaan dari JPU KPK tak terbukti di persidangan. Mendengarkan putusan itu, Suparman pun bersujud syukur.

BACA JUGA:  Ramadhan Penuh Berkah, SMP Islam Athirah 1 Makassar Giatkan Bakti Sosial

2. Mochtar Mohamad

Mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad mendapatkan vonis bebas dari Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Selasa, 11 Oktober 2011. Majelis Hakim yang dipimpin Azharyadi Pria Kusuma menilai Mochtar tak bersalah. Mochtar diduga terlibat dalam tiga kasus. Dia tersangkut kasus penyuapan agar Kota Bekasi mendapatkan penghargaan adipura pada 2010, penyuapan dalam pengesahan APBD, dan dugaan penyalahgunaan dana APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009 untuk keperluan pribadi. Mochtar dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp300 juta. Namun, tuntutan itu tak diindahkan Pengadilan Tipikor Bandung yang memberikan vonis bebas. (Ip)

‘PostBanner’

Comment