by

Pasca NA Jadi Tersangka, Desakan Usut Proyek PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur Mengemuka

Foto: Proyek Dermaga New Port Makassar/ adhi karya

Smartcitymakassar.com – Makassar. Pasca ditetapkannya Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (28/2/2021) dini hari, desakan untuk mengusut proyek infrastruktur lain mengemuka dari berbagai kalangan. Diketahui NA ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa serta pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020-2021.

Indonesia Corruption Watch ( ICW) meminta KPK mendalami dugaan keterlibatan NA dalam proyek infrastruktur lainnya.

‘FooterBanner’


“Nurdin pernah disebut-sebut memanfaatkan kewenangannya dalam memberikan Amdal terhadap dua perusahaan pertambangan pasir, yaitu PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur,” ucap peneliti ICW Egi Primayogha dalam keterangannya, Senin (1/3/2021).

Menurut Egi, Nurdin diduga menekan bawahannya agar kedua perusahaan tersebut mudah mendapatkan Amdal. Belakangan, kata Egi, perusahaan tersebut diketahui terafiliasi dengan Nurdin Abdullah dan berisi mantan anggota tim suksesnya saat kontestasi pilkada.

Egi menambahkan, perusahaan itu bakal memasok kebutuhan proyek infrastruktur salah satu proyek strategis nasional yakni, Makassar New Port.

Sebelumnya, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Sabtu (27/2/2021) juga menyinggung megaproyek Makassar New Port (MNP) yang nilainya mencapai Rp 2,8 triliun yang dia duga menjadi pintu masuk kejahatan korupsi.

Bambang mengatakan ada korporasi yang diduga terafiliasi dengan PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur, milik dari pihak yang diduga menjadi bagian dari Tim Sukses Nurdin di Pilkada Sulawesi Selatan 2018.

Sementara itu, pelapor NA ke KPK Djusman AR, dimana pelaporan pertama kali pada 7 September 2020. Selanjutnya pada 7 Desember 2020. Terakhir pada 7 Januari 2021, terungkap dalam laporannya ke KPK, Djusman AR mengadukan indikasi perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Nurdin Abdullah bersama aparat pemerintahan Provinsi Sulsel dan keluarganya.

BACA JUGA:  Paket Nginap Ramadan dan Santap Sahur dari Wthree Hotel Lagaligo

“Kami menduga ada indikasi kuat telah terjadi praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme),” ujar Djusman saat itu.

Djusman menemukan kejanggalan pada proses pengurusan dokumen di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulsel yang sangat cepat terkait pengurusan Amdal kepada dua perusahaan, yakni PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Timur Indonesia.

“Kita tahu, Direktur Benteng Laut Indonesia beserta pemegang sahamnya dan pemegang saham PT Nugraha Timur Indonesia merupakan sahabat dari anak Nurdin Abdullah dan juga merupakan bagian dari tim pemenangan Nurdin Abdullah di Pilgub 2018 lalu. Bahkan anehnya. Di dua perusahaan ini terdapat orang yang sama, seperti Akbar Nugraha yang menjadi direktur di Benteng Laut Indonesia tapi juga pemegang saham di Anugrah Indonesia Timur. Akbar ini diketahui sangat dekat dengan putra Nurdin Abdullah Fathul Fauzi, ada foto-foto kedekatan itu,” jelas Djusman.

Sebagai informasi, Djusman adalah Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi dan Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar.

Setelah pelaporan Djusman tersebut, Surat Perintah Penyelidikan (Sprin Lidik) terhadap Nurdin Abdullah terbit Oktober 2020. Itu bisa dilihat dari Surat Perintah Penyelidikan bernomor Sprin.Lidik-98/01/10/2020 yang menjadi salah satu dasar penangkapan Nurdin. (Ip)

‘PostBanner’

Comment