by

KPK Terima Laporan Rumah Sakit Potong Insentif Nakes hingga 70 Persen

KPK Terima Laporan Rumah Sakit Potong Insentif Nakes hingga 70 Persen

Smartcitymakassar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan pihaknya telah menerima laporan terkait tindakan pemotongan insentif tenaga kesehatan (nakes) hingga mencapai 70 persen yang dilakukan oknum rumah sakit.

Pernyataan ini disampaikan Ipi Maryati Kuding selaku PLT Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan setelah mendapatkan kabar adanya pemotongan insentif nakes.

‘FooterBanner’


Berdasarkan laporan yang diterima, hasil pemotongan insentif nakes yang mencapai 70 persen kemudian dikumpulkan rumah sakit dan diserahkan kepada pihak yang tidak seharusnya.

Oleh karenanya, KPK mengajukan untuk menggunakan satu anggaran saja, antara BOK atau BTT sehingga proses pencairan insentif dapat terhindari dari proses yang lama maupun kasus pemotongan dana.

Permasalahan kedua yakni proses pembayaran insentif yang memakan waktu. Hal ini disebabkan pembayaran harus melalui proses yang panjang.

Ipi menyatakan, semakin lama waktu pembayaran insentif nakes maka semakin besar potensi penundaan hingga pemotongan insentif.

Belum lagi ditambah proses verifikasi yang bersifat terpusat di Kementerian Kesehatan. Pihaknya beranggapan hal tersebut turut berpengaruh dalam memperlama proses pembayaran kepada nakes.

BACA JUGA:  2 Polisi di Ambon Diduga Jual Senjata ke Kelompok Separatis Papua

Untuk saat ini pihaknya telah mengajukan perubahan regulasi. Menurutnya, Kemenkes tengah menindaklanjuti rekomendasi perubahan regulasi serta mekanisme penyaluran dana insentif nakes yang diajukan KPK.

Selain itu, guna mencegah munculnya kasus pemotongan insentif lain, KPK meminta partisipasi lembaga pemerintahan terkait untuk mengawasi penyaluran dana insentif nakes yang menangani kasus COVID-19.

Perlu diingat, pemberian insentif merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada nakes yang tetap bekerja keras menjalankan tugasnya di tengah pandemik COVID-19.

Serta hak tersebut telah diatur dalam Kepmenkes 278/2020 tanggal 27 April 2020.

Oleh karenanya, tindakan pemotongan insentif nakes dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak. Terlebih dalam kasus ini, besaran pemotongan berkisar antara 50 persen- 70 persen. (Ip)

‘PostBanner’

Comment