by

Kepedulian Menteri Nadiem Tak Sejalan dengan Luwu Utara yang Rumahkan Guru Honorer

Ilustrasi guru honorer

Smartcitymakassar.com – Makassar. Saat ini sebanyak 50 persen dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dapat digunakan untuk membantu membayar honor guru non ASN yang memiliki NUPTK dan tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2019 di sekolah penerima bantuan dana BOS. Angka ini cukup signifikan dari sebelumnya hanya 15 persen dari total alokasi yang diterima sekolah.

“Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ) No.8 Tahun 2020 ini merupakan kepedulian Kemendikbud terhadap guru yang kurang dapat perhatian, di mana pada poin terakhir disebutkan bahwa penggunaan dana BOS bisa dipakai untuk membayar honor guru, maksimum 50 persen. Untuk sementara kita lakukan ini dulu,” kata Plt Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertema ‘Skema Dana Bos, Kenapa Diubah?’ di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, Sabtu (15/2/2020).

‘FooterBanner’


Erlangga menjelaskan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim telah melakukan kajian cukup lama sebelum mengeluarkan kebijakan ‘Merdeka Belajar’ episode ketiga ini. Kajian perubahan skema dana BOS ini juga sudah melibatkan semua pihak.

“Kajiannya sudah lama sejak Pak Nadiem masuk ke Kemendikbud, jadi semua pihak mulai dari guru, (stakeholder) pendidikan, terkait dengan itu, semua dibicarakan dan dianalisis dan diambil keputusan,” tuturnya.

Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang berfokus pada meningkatkan fleksibilitas dan otonomi bagi para kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda. Namun, hal ini diikuti dengan pengetatan pelaporan penggunaan dana BOS agar menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, Erlangga mengatakan, kenaikan porsi pembayaran gaji guru non ASN dalam dana BOS dapat membantu meringankan beban kepala sekolah yang sebelumnya kerap mencari dana talangan untuk membayar honor guru tersebut.

“Jadi, sering kali kepala sekolah nyari dana talangan. Itu kan punya risiko.Oleh karena itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan ini,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah mengubah skema penyaluran dana BOS pada 2020 dengan memangkas birokrasi. Dana tersebut langsung ditransfer ke rekening sekolah dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Kepala Sub Direktorat Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Kresnadi Prabowo Mukti yang menjadi salah satu narasumber pada polemik Trijaya FM ini menjelaskan, alasan skema penyaluran dana BOS ini diubah pada tahun anggaran kali ini. Menurutnya, Dana BOS merupakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik. Percepatan proses penyaluran dana BOS ditempuh melalui transfer dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung ke rekening sekolah. Sebelumnya penyaluran harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi.

Penggunaan SK Sekolah untuk mengambil dana merupakan antisipasi keterlambatan karena memang beberapa dinamika koordinasi di Pemerintah Daerah (Pemda) seringkali terjadi.

“Makanya perlu kita ubah hal-hal seperti ini menjadi transfer langsung. Jadi untuk menjawab bahwa kalau dulu di bulan Januari, Februari, kalau kita sebut baru sekitar 4 triliun baru ke Pemda kalau sekarang kalau contoh melihat data per Jumat kemarin itu sudah sekitar 8 triliun langsung ke sekolah. Jadi sudah langsung ke sekolah,” ungkapnya.

Kresna menambahkan pemberian langsung tersebut bisa menggerakkan roda perekonomian secara langsung.

“Jadi bagaimana menterjemahkan belanja itu bisa langsung sampai ke tingkat yang paling rendah atau yang paling pucuk yang sama dengan kalau kita lihat dana desa yang juga barusan kemarin ada terobosan langsung ke desa dalam hal ini adalah sekolah,” katanya.

BACA JUGA:  Kodim 1711/BVD Terima Kunker Tim Dalprog Korem 174/ATW

Kresna menjelaskan, penyaluran dana BOS saat ini diringkas menjadi tiga tahap dan mulai disalurkan paling cepat Januari sesuai kesiapan masing-masing sekolah.

“Jadi kalau dulu kembali disampaikan pada Januari-April-Juli-Oktober, 20 40 20 20. Sekarang menjadi Januari-April-September, 30 40 30. Kenapa ini kita ubah karena rata-rata dulu itu frekuensinya itu kurang pas karena ada pergantian tahun ajaran,” ujarnya.

Data sekolah yang telah menerima dan BOS Per Jumat (14/02/2020), Kresna mengatakan sampai saat ini sekitar 136 ribu sekolah telah menerima dana BOS tahap I, sisanya dari total 250.000 sekolah yang akan menerima dana BOS tahun 2020 masih tahap verifikasi data oleh Kemendikbud.

Tak hanya itu, Mendikbud Nadiem juga melalui Pemerintah telah membuka kuota hingga satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bagi guru honorer segala usia. Mendikbud mengatakan pembukaan seleksi PPPK ini merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah kekurangan guru, dan kesejahteraan guru honorer di berbagai daerah.

“Kita berikan kesempatan yang adil dan demokratis bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK. Guru honorer tidak lagi harus antre menjadi PPPK dan tidak ada batasan usia untuk ikut seleksi,” ujar Mendikbud saat berdiskusi dengan warga sekolah di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kabupaten Sorong (10/2/2021).

Untuk menjaga kualitas guru, Mendikbud menggarisbawahi bahwa PPPK tetap harus melalui proses seleksi, bukan berdasarkan rekomendasi maupun pertimbangan lama mengajar.

“Undang-undang tidak memperbolehkan kita mengangkat PPPK dan PNS tanpa seleksi,” kata Mendikbud.

Bagi guru honorer yang belum dinyatakan lulus seleksi tahun ini, Mendikbud meminta untuk tidak berkecil hati. Guru diberikan kesempatan mengikuti tes PPPK ini sampai tiga kali, bahkan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan mempersiapkan materi-materi pembelajaran sehingga para guru dapat belajar secara mandiri.

“Kalau tahun ini belum lolos seleksi, bisa mencoba sampai dengan tiga kali,” terang Mendikbud.

Mendikbud menyebut masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang belum mengajukan formasi guru PPPK.

“Masih banyak sekali dinas-dinas yang belum mengajukan formasi. Saya menghimbau agar jangan ragu mengajukan formasi. Anggaran seleksi dan gaji sudah disediakan pemerintah pusat. Bukan diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” kata Mendikbud sembari mengingatkan bahwa pemerintah daerah sendiri yang tahu akan kebutuhan formasi gurunya.

Terkait penerimaan, lanjut Mendikbud, pemerintah hanya akan mengangkat guru honorer apabila lolos seleksi PPPK.

“Kita buka sampai satu juta. Tapi kalau yang lolos seleksi cuma 100.000, ya 100.000 saja yang kita angkat menjadi PPPK. Tidak akan ada kompromi untuk kualitas pendidikan bagi anak-anak kita,” tandas Nadiem.

Namun nasib guru Honorer di Kabupaten Luwu Utara (Lutra) Sulawesi Selatan nampaknya dirundung duka. Sekitar 20 hari usai pencoblosan Pilkada Lutra, Kepala Dinas Pendidikan Lutra berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Nomor : 800/1271/DISDIK Lutra pada 28 Desember 2020 merumahkan guru honorer dengan alasan pendataan ulang sebelum dipanggil kembali.

Menurut Disdik Lutra, kelebihan guru honorer dari PAUD, SD dan SMP mencapai 498 guru.

Namun sayangnya, diketahui hingga saat ini tindak lanjut pemanggilan kembali guru honorer tersebut belum ada kejelasan. Padahal tak sedikit dari para guru honorer yang dirumahkan tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi PPPK.

Isu pun berkembang dikalangan masyarakat Lutra, jika dirumahkannya guru honorer diduga karena beda pilihan saat Pilkada. (Ip)

‘PostBanner’

Comment