by

Di Tengah Jadwal Menlu Retno ke Myanmar, Jakarta Bantah Klaim Indonesia Sepakat Pemilu Ulang di Myanmar

Di Tengah Jadwal Menlu Retno ke Myanmar, Jakarta Bantah Klaim Indonesia Sekapat Pemilu Ulang di Myanmar

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Menteri Luar Negeri Indonesia dijadwalkan melawat ke Myanmar minggu ini, demikian laporan media, Selasa (23/2), sementara Jakarta membantah klaim yang mengatakan bahwa Indonesia menyepakati digelarnya pemilihan umum ulang di negara yang baru mengalami kudeta itu.

Menlu Retno Marsudi disebut akan melakukan lawatan beberapa jam di Naypyitaw pada Kamis, yang akan menjadi kunjungan pertama perwakilan asing ke Myanmar sejak terjadinya kudeta pada 1 Februari, demikian laporan kantor berita Reuters mengutip sebuah surat dari Kementerian Transportasi Myanmar tertanggal 23 Februari dan seorang pejabat yang mengonfirmasi bahwa surat tersebut adalah otentik.

‘FooterBanner’


Juru bicara Kemlu Teuku Faizasyah tidak segera menanggapi permintaan komentar atas laporan tersebut.

Namun demikian, sebuah kelompok masyarakat sipil di Myanmar telah mengeluarkan seruan penolakan kunjungan tersebut.

“Sebuah delegasi diplomatik yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Indonesia mengunjungi Myanmar dalam krisis politik saat ini sama saja dengan mengakui junta militer,” kata Future Nation Alliance, sebuah LSM Myanmar dalam pernyataannya, Selasa. “Kami menentang dan mengecam Indonesia karena mengirimkan utusan pemerintah ke Burma untuk melakukan komunikasi resmi dengan rezim yang melakukan kudeta.”

Militer Myanmar melakukan kudeta di negara itu awal Februari, dan menangkap petinggi negara tersebut, termasuk Aung San Suu Kyi, untuk menindak apa yang mereka klaim sebagai kecurangan dalam pemilu November 2020, dan berjanji untuk mengadakan pemilu ulang dalam waktu setahun.

Selasa pagi, demonstran berkumpul di luar Kedutaan Besar Indonesia di Yangon, menolak sebuah informasi yang juga dikutip dari Reuters yang mengatakan bahwa Indonesia mendesak negara-negara di ASEAN untuk mengirim pemantau untuk memastikan pemilu ulang yang “adil dan inklusif”.

Pada konferensi pers hari Selasa di Jakarta, Teuku Faizasyah menyanggah pemberitaan dari kantor berita Reuters itu yang menyatakan bahwa Indonesia mengusulkan agar ASEAN menuntut junta militer Myanmar untuk menggelar pemilihan umum ulang.

“Itu sama sekali bukan posisi Indonesia, karena yang ingin kita garisbawahi adalah bagaimana kita mencari satu penyelesaian damai di Myanmar yang inklusif dan melibatkan semua pihak,” tukasnya. 

Ia menegaskan posisi Indonesia terhadap situasi di Myanmar tidak berubah sejak kudeta militer 1 Februari.

Indonesia ketika itu menyampaikan keprihatinannya dan meminta agar perselisihan pemilu diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia serta tetap mengedepankan prinsip-prinsip kepemerintahan yang konstitusional sesuai Piagam ASEAN.

“Saya secara tegas membantah adanya plan of action (rencana aksi), karena faktanya adalah saat ini Menlu sedang menyamakan persepsi, mengumpulkan pandangan dari Menlu ASEAN lainnya sebelum digelar satu pertemuan spesial antar-Menlu ASEAN,” kata Faizasyah.  

Ia menambahkan, masih terlalu dini untuk menyimpulkan hasil dari diplomasi yang dilakukan Menlu Retno Marsudi ke beberapa negara ASEAN serta komunikasi yang dijalin dengan sejumlah diplomat sepanjang pekan lalu.

Pada Senin, Reuters melaporkan bahwa Indonesia mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk menyetujui rencana aksi mendukung digelarnya kembali pemilihan ulang secara adil dan inklusif di Myanmar serta membantu komitmen junta militer menyerahkan kekuasaan kepada pihak pemenang. 

Rencana aksi itu juga menyebutkan Indonesia meminta ASEAN untuk memfasilitasi dialog antara junta dengan pengunjuk rasa, kata Reuters, mengutip keterangan dari tiga sumber anonim dengan dua di antaranya adalah pejabat senior. 

Pemberitaan itu turut memicu kesalahpahaman yang berujung pada aksi unjuk rasa oleh ratusan orang di depan Kedutaan Besar RI di Yangon, sebut Kemlu.

“Kesalahpahaman yang terjadi, khususnya untuk masyarakat Myanmar, yang terkesan posisi Indonesia berubah. Faktanya posisi Indonesia tidak berubah,” kata Faizasyah. 

Duta Besar Indonesia untuk Myanmar, Iza Fadri, mengatakan aksi unjuk rasa yang diikuti ratusan pendemo itu berlangsung kondusif dengan dikawal penjagaan aparat keamanan setempat. “Kita sampaikan kepada demonstran, mereka mengerti dan mengucapkan terima kasih. Sekarang sudah pulang, tadi sekitar 500 lebih,” kata Iza melalui pesan singkat.  

Mendukung rakyat Myanmar

Menlu Retno Marsudi telah merespons pemberitaan Reuters dengan mengatakan bahwa transisi demokrasi yang inklusif harus dilakukan berdasarkan keinginan masyarakat Myanmar. 

“Indonesia sangat prihatin dengan situasi di Myanmar dan mendukung rakyat Myanmar. Kesejahteraan dan keamanan rakyat Myanmar adalah prioritas nomor satu,” kata Retno, seperti dikutip Reuters.  

Pekan lalu, Retno melakukan kunjungan ke Brunei Darussalam dan Singapura untuk menggalang dukungan atas langkah-langkah yang bisa ditempuh ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari konflik politik yang terjadi antara pihak militer dengan sipil. 

BACA JUGA:  Kabur dari Penjara Sejak 2016, Pemberontak Papua Akhirnya Ditangkap

Di Brunei, Retno menyampaikan ASEAN adalah mekanisme paling tepat dalam membantu Myanmar keluar dari krisisnya, dengan turut mengutamakan pendekatan konstruktif serta mematuhi prinsip tidak turut campur yang tertera dalam Piagam ASEAN. 

Sementara di Singapura, Retno dan Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan sepakat ASEAN mampu memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog yang konstruktif serta mengembalikan situasi normal di Myanmar. 

Dalam pertemuan di Singapura dan Brunei, turut disampaikan adanya kesamaan pandangan atas digelarnya pertemuan khusus antar-Menteri Luar Negeri ASEAN, seperti yang sebelumnya diutarakan dalam pertemuan Jokowi dengan PM Malaysia Muhyiddin Yassin di Jakarta, awal Februari. 

Menlu Retno Marsudi dijadwalkan akan melanjutkan diplomasinya ke Thailand pada dua hari ke depan, kata Faizasyah. 

Cina dukung ASEAN

Akhir pekan kemarin, Retno juga menjalin komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi membahas situasi terkini di Myanmar. 

Laman resmi Kementerian Luar Negeri Cina melaporkan dalam percakapan itu disebutkan komitmen dan dukungan Cina atas terciptanya kembali perdamaian dan stabilitas di Myanmar. 

“Myanmar adalah tetangga baik bagi Cina dan bagian dari keluarga ASEAN,” kata Wang Yi. “Tidak ada negara lain yang peduli dengan situasi di Myanmar dan berharap adanya pemulihan serta pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di sana lebih dari Cina dan ASEAN.” 

Wang Yi mengatakan pihak militer dan partai politik di Myanmar memikul tanggung jawab atas gejolak yang tidak diinginkan masyarakat maupun negara-negara tetangga. 

Cina juga mendukung ASEAN dalam menjalankan perannya meredakan situasi saat ini di Myanmar dengan mengadakan pertemuan informal para menteri luar negeri dalam mengumpulkan konsesus namun tetap mengikuti prinsip tidak ikut campur urusan internal negara lain. 

“Cina menyambut baik upaya aktif Indonesia untuk memperjuangkan persatuan dan kerja sama ASEAN dan siap melakukan koordinasi yang erat dengan ASEAN dalam memainkan peran konstruktif untuk meredakan situasi,” katanya. 

Selain dengan Cina, Indonesia juga menjalin komunikasi dengan beberapa negara Asia Pasifik–termasuk Amerika Serikat (AS), Eropa maupun perwakilan PBB terkait situasi terkini di Myanmar. 

AS, reaksi G7

Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan pernyataan pada Selasa bahwa pemerintah AS mendukung rakyat Myanmar dan mengatakan tidak ada hal yang “diumumkan” terkait pertemuan antara Presiden Joseph Biden dan anggota ASEAN.

“Amerika Serikat berkomitmen untuk bekerja dengan komunitas internasional, termasuk mitra ASEAN kami, untuk menekan militer agar menghentikan tindakan mereka dan kembali ke pemerintahan yang dipilih secara demokratis,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

Pernyataan itu menanggapi pertanyaan BenarNews terkait laporan Nikkei Asia yang menyebut bahwa Biden sedang merencanakan pertemuan dengan para pejabat ASEAN.

Para menteri luar negeri AS dan negara-negara G7 lainnya – Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang dan Inggris – bersama dengan perwakilan tinggi Uni Eropa menyerukan diberlakukannya pembebasan tanpa syarat bagi “mereka yang ditahan secara sewenang-wenang, termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint,” dalam pernyataan yang dikeluarkan Selasa.

“Kami mengutuk intimidasi dan penindasan terhadap mereka yang menentang kudeta. Kami menyampaikan keprihatinan kami pada tindakan keras terhadap kebebasan berekspresi, termasuk melalui pemutusan internet dan perubahan sewenang-wenang terhadap undang-undang yang menekan kebebasan berpendapat,” kata pernyataan itu.

Pengunjuk rasa tewas

Setidaknya tiga pengunjuk rasa Myanmar ditembak mati oleh pasukan keamanan dalam protes mengecam kudeta milietr itut, menurut laporan media.

Ratusan ribu pengunjuk rasa melakukan mogok nasional dan turun ke jalan-jalan di kota-kota besar di seluruh Myanmar, Senin. Mereka tidak mempedulikan ancaman rezim militer yang mengatakan bahwa demonstrasi yang berkelanjutan bisa berukung pada “hilangnya nyawa”.

Dalam sambutannya kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Senin, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengutuk kudeta militer itu dan menyerukan pembebasan semua tahanan.

“Hari ini, saya menyerukan kepada militer Myanmar untuk segera menghentikan penindasan. Bebaskan para tahanan. Akhiri kekerasan. Hormati hak asasi manusia, dan kemauan rakyat yang diungkapkan dalam pemilihan baru-baru ini,” seru Guterres. (Sumber: benarnews.org)

Ika Inggas di Washington turut berkontribusi dalam laporan ini.

Comment