by

Tak Setuju Lelang Jabatan Eselon II, Komisi A DPRD Makassar: Seberapa Pentingkah?

Jajaran Komisi A DPRD Kota Makassar RDP dengan BKD Kota Makassar.(As)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar dan Tim Seleksi (Timsel) lelang jabatan eselon II di ruangan komisi A. Selasa (16/2/2021).

RDP tersebut membahas mengenai proses lelang jabatan eselon II di ruang lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang dinilai seakan dipaksakan.

‘FooterBanner’


Ketua Komisi A, Supratman meminta kepada Timsel lelang jabatan menjelaskan lelang jabatan tersebut dilakukan.

Pasalnya, selain Wali Kota defenitif yang akan dilantik dalam waktu dekat, kata Supra, anggaran untuk seleksi jabatan terbuka ini tidak ada.

“Tolong dijelaskan pak, saya sudah mendengar kronologi lelang tersebut, tapi saya ingin mengetahui pentingnya lelang jabatan ini. Karena bagi kami, itu (lelang jabatan) tidak sama sekali penting”, jelas Supra dihadapan pihak Timsel dan BKD Makassar.

Apalagi, Supra menjelaskan, para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut dalam lelang jabatan ternyata banyak dari luar Kota Makassar.

“Apa ASN kita memang kurang mampu untuk duduki jabatan tersebut. Kok yang daftar kebanyakan dari luar”, jelas legislator partai Nasdem Kota Makassar itu.

Senada dengan anggota komisi A lainnya, Kasrudi menyampaikan, soal lelang jabatan ini sebaiknya dilakukan oleh Wali Kota Makassar defenitif. Ia meminta agar BKD Makassar bisa menunda lelang tersebut.

BACA JUGA:  PP Terbaru Soal Buruh Telah Diteken Presiden, Ini Penjelasan Lengkapnya Soal PKWT dan Alih Daya

“Kan tinggal 1 bulan lagi, apa salahnya di undur pak, biarkan Wali Kota terpilih yang lakukan itu”, terang Kasrudi.

Sementara, Aswar menegaskan dengan meminta ketua komisi A DPRD Kota Makassar merekomendasikan agar lelang jabatan eselon II di tunda hingga selesai pelantikan Wali Kota Makassar terpilih.

“Apalagi tadi saya dengan anggaran yang dibutuhkan untuk lelang ini adalah sekitar 600 juta, sementara kekurangannya 300 juta, mau ambil dimana?”, tutur Aswar.

“Dan saya dengar tadi, kekurangan itu mau gunakan Parsial. Jangan salah, itu anggaran parsial hanya digunakan jika ada hal mendesak. Nah, bagi kami, lelang jabatan ini bukan hal yang mendesak”, pungkas Aswar.

Walaupun Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin telah bertemu dengan Wali Kota Makassar terpilih, Moh Ramdhan Pomanto bahas soal lelang jabatan, Supra menabahkan jika pertemuan tersebut tidak berpengaruh.

“Walaupun pak Pj telah ketemu dengan pak Danny Pomanto bahas lelang jabatan itu bukan urusan kami (dewan), intinya, kami tetap rekomendasikan untuk tolak lelang jabatan ini”, tambah Supra.

“Intinya, silahkan BKD lakukan hal tersebut (lelang), tapi kami di komisi A tetap rekomendasikan ke pimpinan agar lelang jabatan ini ditunda”, pungkas Supra.(As)

‘PostBanner’

Comment