by

Dugaan Penyelewengan Bansos Sulsel, Djusman AR: Sebaiknya Penyidik Segera Melakukan Tindakan

Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar.(ist)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Adanya dugaan penyelewengan anggaran Batuan Sosial (Bansos) Covid-19 yang terjadi Sulawesi Selatan (Sulsel) membuat Kepala Bidang Perlindugan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Sulsel, Kasmin dicopot dari jabatannya.

Namun saat jalani sidang Majelis Tuntutan Ganti Rugi (MTGR), Kasmin mengungkapkan jika ada keterlibatan Sekretaris Daerah Sulsel, Abdul Hayat Gani dalam kasus tersebut.

‘FooterBanner’


Menanggapi pernyataan Kasmin, Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar, Djusman AR menyampaikan, pernyataan Kasmin dapat menjadi petujuk pintu masuk bagi penyidik untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap dugaan penyelewengan anggaran Bansos tesebut.

“Harusnya pernyataan tersebut disempurnakan dengan mendorong ke ranah hukum melalui Inspektorat dan tidak hanya menjadi bola liar saja”, jelas Djusman. melalui sambungan telpon. Sabtu (22/1/2021), malam.

Pasalnya, sesuai yang dikemukakan oleh Kasmin diruang publik, lanjut Djusman, ada dugaan gratifikasi yang ia (Kasmin) disebut. Sesuai pasal 12 (b) dan (c) undang – undang nomor 31 tahun 1999 beserta undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

BACA JUGA:  Formulasi Dalprog untuk Meningkatkan Kinerja Satker Jajaran dan Staf Korem 174/ATW Merauke

“Kan sudah jelas disini (aturannya). Kalau gratifikasi itu diterima, maka wajib bagi penerima melaporkan ke KPK dalam masa waktu 30 hari, tapi kami berharap apa yang disampaikannya itu (Kasmin) dapat dipertanggung jawabkan atau bersikap kooperatif dihadapan penyidik agar tidak berujung fitnah”, begitupula terhadap sekrov tentu diharapkan pula bersikap demikian atau berkata jujur”, tutur Djusman

“Dan yang berwenang memberi kepastian benar atau tidaknya informasi tersebut adalah penyidik atau penegak hukum. Dan juga kami berharap agar penyidik tidak menunggu laporan resmi terkait dugaan kasus tersebut, karena korupsi bukan merupakan delik aduan. Hal itu juga ditegaskan dalam pasal 102 KUHAP, bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib hukumnya untuk segera melakukan tindakan penyelidikan”, tambahnya.

Maka dari itu, Djusman meminta agar Sekda Sulsel dan Kasmin bersikap kooperatif kepada pihak penyidik.(As)

‘PostBanner’

Comment