by

Larangan WNA Masuk ke Indonesia Diperpanjang

Larangan WNA Masuk ke Indonesia Diperpanjang

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan memperpanjang larangan masuk WNA ke Indonesia selama dua pekan. Hal tersebut seiring dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali.

“Pemerintah diketahui meningkatkan pembatasan kegiatan masyarakat antara tanggal 11 sampai 25 Januari namun sebelum itu, tadi Bapak Presiden menyetujui untuk larangan WNA masuk ke Indonesia diperpanjang. Jadi yang sekarang 1 sampai tanggal 14 (Januari) diperpanjang dua kali tujuh hari, sehingga tentu 14 hari lagi diberlakukan,” ujarnya usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/1) seperti dikutip dari VOA.

‘FooterBanner’


Kebijakan tersebut diambil karena perkembangan pandemi di tanah air semakin tidak terkendali. Ia menjelaskan secara akumulatif kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 828.026 kasus dengan tingkat kematian sebesar 2,93 persen, tingkat kesembuhan 82,3 persen, positivity rate 15,75 persen serta kasus aktif 14,84 persen.

“Tentu setelah libur panjang di akhir Oktober terjadi kenaikan sampai dengan pasca libur Natal, tahun baru dan kasus harian telah tembus angka 10.000,” tuturnya.

Pemerintah, ujarnya, akan terus berusaha meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan operasi yustisi. Namun, menurutnya, usaha pemerintah akan sia-sia apabila masyarakat tetap mengabaikan protokol kesehatan.

“Salah satu yang Bapak Presiden mengingatkan bahwa kalau kedisiplinan itu juga dalam beraktivitas. Misalnya bersepeda itu tidak dilarang tapi saat selesai bersepeda kerumunan yang dilarang. Demikian pula dengan kegiatan-kegiatan olahraga. Saat olahraga yang juga kita harus waspadai adalah kumpulnya. Kumpul setelah olahraga atau kumpul sebelum olahraga yang harus mengikuti protokol kesehatan,” jelasnya.

Butuh Tambahan 36 Ribu Tempat Tidur Untuk Pasien Covid-19

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan setidaknya dibutuhkan tambahan 36.000 tempat tidur untuk merawat pasien Covid-19 dari semula 15.000 tempat tidur dalam kurun waktu yang singkat.

Lonjakan kebutuhan ini karena jumlah kasus aktif Covid-19 yang terus naik sampai detik ini. Budi menjelaskan, setidaknya dibutuhkan tambahan kapasitas 30 persen tempat tidur dari jumlah kasus aktif virus corona.

Menkes @BudiGSadikin menyatakan, pihaknya telah meminta seluruh rumah sakit untuk mengalokasikan lebih besar porsi tempat tidur perawatan untuk pasien COVID-19. #KabarKabinet @KemenkesRI

“November kasus aktifnya sekitar 50.000-an, sekarang kasus aktifnya 120.000-an. Jadi dengan hitung-hitungan mudah tadi di bulan November kita hanya butuh 15.000 atau 30 persen dari 50.000 tempat tidur. Sekarang butuhnya 36.000, 30 persen dari 120.000. Jadi dalam satu bulan kita harus menambah jumlah tempat tidur untuk pasien Covid, dari 15.000 ke 36.000. Ini masalah yang akan kita hadapi minggu ini, minggu depan sampai dengan akhir Januari atau awal Februari,” jelasnya.

Budi mengimbau pihak rumah sakit agar menambah kapasitas tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) baik di ruang isolasi maupun di ruang unit gawat darurat (UGD) guna mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19 pasca liburan Natal dan Tahun Baru. Pihak rumah sakit, ujarnya selama ini kurang menambah BOR, sehingga banyak pasien corona yang tidak tertangani dengan baik.

“Saya minta ini cara yang paling cepat untuk menambah jumlah kamar, mengantisipasi puluhan ribu pasien baru yang akan masuk, saya minta tolong. semua dirut rumah sakit, semua pemilik rumah sakit tolong konversikan BED-nya yang tadinya bukan untuk Covid menjadi Covid, yang tadinya cuma 10 persen jadi 30 persen atau 40 persen secara temporer saja sambil kita bisa menghadapi lonjakan yang membutuhkan puluhan ribu bed baru,” ungkap Budi.

BACA JUGA:  Masuk Kategori Hipertensi, Ketua DPRD Makassar Batal Suntik Vaksin Covid-19

Untuk mengantisipasi kekurangan tenaga medis di masa pandemi ini, pihaknya sedang merelaksasi beberapa aturan, sehingga ribuan dokter dan perawat yang belum memiliki surat tanda registrasi (STR) resmi bisa langsung bekerja.

“Ada sekitar 3.000 sampai 4.000 dokter yang bisa kita masukkan. Jadi di masa pandemi ini memang kita butuh juga tenaga-tenaga perawat karena kasihan mereka sudah letih yang ada sekarang. Jadi kita akan dorong aturan apa yang bisa kita relaksasi,” jelasnya.

Pasien OTG Covid-19 Diimbau Isolasi Mandiri

Dalam kesempatan ini, Budi juga mengungkapkan bagi pasien positif Covid-19 yang tidak bergejala atau orang tanpa gejala (OTG) untuk bisa melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Hal ini dilakukan karena kapasitas rumah sakit yang sudah cukup penuh, dan tenaga kesehatan juga sudah sangat kelelahan.

Menurutnya, meski isolasi mandiri para pasien bisa tetap dipantau oleh tenaga kesehatan lewat telemedicine sampai sembuh dari virus corona.

“Jadi tolong Bapak Ibu yang masih tidak demam, tidak sesak nafas tapi dites positif, Bapak Ibu tuh masih bisa melakukan isolasi mandiri. Nanti kami akan bikin mekanismenya dimana tetap dimonitor oleh dokter-dokter baik melalui telepon langsung maupun telemedicine. Itu untuk mengurangi beban ke Rumah Sakit. Biarkan teman-teman kita ,saudara kita yang berat itu yang dihandle di sana.” Paparnya.

Indonesia Dapat Tambahan Vaksin Covid-19 Gratis dari GAVI

Terkait vaksin, Budi membeberkan beberapa kabar baik yakni Indonesia akan mendapatkan tambahan vaksin Covid-19 secara gratis dari Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) dari 54 juta menjadi 108 juta dosis yang diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir Februari 2021.

“Vaksin yang datang dari GAVI pilihannya adalah Pfizer, AstraZeneca yang sudah dapat izin EUA-nya. Jadi tiga itu Pfizer, AstraZeneca, Moderna yang sudah dapat izin persetujuan dari negara asalnya dan ada satu lagi Novavax,” ungkapnya.

Sementara itu, vaksin Covid-19 Sinovac sebanyak 15 juta dosis dalam bentuk bahan baku, akan tiba di Indonesia pada Selasa (12/1). Bahan baku tersebut kemudian akan diproses oleh PT Bio Farma (persero) selama satu bulan.

Budi juga memastikan bahwa setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin otorisasi penggunaan darurat untuk vaksin Sinovac, maka program vaksinasi massal pun akan segera dilakukan Rabu (13/1) dan Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin tersebut.

Menkes Akui Distribusi Vaksin Covid-19 Cukup Sulit

Setelah vaksin Covid-19 tersedia, pemerintah akan segera mendistribusikannya ke seluruh pelosok tanah air, agar program imunisasi ini bisa segera dilakukan. Meski begitu, Budi mengakui pendistribusian vaksin ke daerah cukup sulit. Ia meminta bantuan semua pihak, agar nantinya vaksin-vaksin tersebut bisa segera didistribusikan dengan cukup aman dan tidak rusak.

“Distribusi ini membutuhkan jalur dingin, jalur logistik dingin dan itu memang ternyata lebih kompleks daripada yang kita duga sebelumnya. sehingga saya kemungkinan akan sangat butuh bantuan baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun badan usaha swasta untuk bisa bahu-membahu membantu kami kalau nanti ternyata ada kesulitan untuk bisa menyalurkan 426 juta vaksin ini sampai seluruh pelosok Indonesia melalui jalur logistik dingin,” pungkasnya. (Aan/VOA)

‘PostBanner’

Comment